Perang Opini yang Menggelikan

Pertarungan opini dalam pilpres terkadang memang menggelikan. Perhatikanlah, perputaran wacana yang terjadi seperti contoh di bawah ini. Dalam soal isu antek orba, misalnya, di sebuah situs disebutkan bahwa SBY merupakan bagian dari orde baru. Karena itu harus diwaspadai. Seruan ini jadi menggelikan, karena dilontarkan oleh pendukung kubu pesaingnya. Padahal, para kompetitornya, entah itu Kalla, Wiranto ataupun Prabowo sejatinya sama-sama menjadi bagian orde baru.

Dalam soal isu agama, SBY-Boediono diopinikan selah-olah sebagai dua kandidat yang berbeda. Di belahan Indonesia Barat, SBY-Boediono dikampanyekan kurang Islam (karena kedua istri mereka tak berjilbab). Namun, di belahan Indonesia Timur, SBY-Boediono disebut-sebut akan melakukan "proyek Islamisasi negara" terkait kontrak politik dengan PKS -- akhirnya terkuak, isi perjanjian itu telah palsu belaka.

Belakangan dihubungkan dengan pernyataan Boediono yang berbicara soal keinginannya mengembangkan ekonomi syariah. Lucunya, Kalla sebenarnya juga berjanji yang sama. Soalnya, ada dugaan, isu agama ini memang menjadi "mainan"-nya kubu Kalla-Win

Dalam soal Lapindo, Kalla secara berapi-api menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Hm, ini sungguh menarik. Sebab, kalau kita tengok ke belakang, Fraksi Golkar, partai yang ia pimpin, adalah salah satu penjegal pengajuan hak interpelasi Lapindo di DPR.

Dalam soal BLBI, Boediono paling disorot sebagai 'orang yang paling bersalah. Yang dilupakan, tatkala pencairan BLBI pada tahun 1997-98 silam, BI masih merupakan bagian dari pemerintah, bukan institusi yang independen seperti sekarang. Karena itu, pencairan BLBI sepenuhnya memenuhi kehendak pemerintah Soeharto ketika itu. Dan, Boediono adalah bagian sedikit dari Direktur BI yang tak dikejar-kejar aparat hukum.Sementara sejumlah koleganya memang jadi pesakitan sebab diduga kuat melakukan patgulipat dengan bank penerima.

Daftar ini kalau mau diteruskan bisa sangat panjang.

Ada yang bilang, ini gejala amnesia. Hanya sesaat, tidak permanen. Tapi, ada yang bilang ini fenomena yang lebih serius: keasyikan dengan dunianya sendiri, seolah-olah orang lain tak ada, tak berpikir, tak bermemori.

Namun, sepertinya tidak terlalu banyak yang menggubris fenomena ini. Bukan tak ingat, Bukan tak peduli. Tapi,barangkali justru karena iba. (berpolitik.com).

Readmore »»

Pejabat BUMN Jadi Tim Sukses

Badan Pengawas Pemilu merilis data pejabat-pejabat Badan Usaha Milik Negara yang diduga menjadi tim sukses calon presiden. Hanya calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, yang bebas dari dukungan pejabat BUMN.
Bentuk dukungan para pejabat BUMN ini ada dua, yakni pertama secara resmi masuk tim kampanye nasional yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan kedua, hanya masuk tim relawan.

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi SBY-Boediono:
- Achdari, Ketua Dewan Pengawas Peruri/Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye
- Soeprapto, Komisaris Independen Indosat/Koordinator Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Max Tamaela, Komisaris Hutama Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Dedi Prajipto, Komisaris Wijaya Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan, Saksi Tim Kampanye
- Effendi Rangkuti, Komisaris Kimia farma/Anggota Korwil VI Tim Kampanye
- Yahya Ombara, Komisaris Kereta Api/Anggota Korwil IV Tim Kampanye
- Umar Said, Komisaris Pertamina/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Sulatin Umar, Ketua Dewan Pengawas Bulog/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Raden Pardede, Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Tim Kampanye

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Tak Resmi SBY-Boediono:
- Suratto Siswohardjo, Komisaris Angkasa Pura II/Ketua Gerakan Pro SBY
- Jenderal (Pol) Purn Sutanto, Komisaris Utama Pertamina/Wakil Ketua Gerakan Pro SBY
- Sardan Marbun, Komisaris PTPN III/Ketua Tim Romeo
- Muchayat, Deputi Meneg BUMN dan Komisaris Mandiri/Ketua Barindo
- Aam sapulete, Komisaris PTPN VII/Ketua Jaringan Nusantara
- Harry Sebayang, Komisaris PTPN III/Jaringan Nusantara
- Andi Arief Komisaris, PT Pos Indonesia/Jaringan Nusantara

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi JK-Win
- Tanri Abeng, Komisaris Utama Telkom/Dewan Penasehat Tim Kampanye
- Fadhil Hasan, Komisaris PTPN XI/Anggota Tim Kajian Tim Kampanye
- Rekson Silaban, Komisaris Jamsostek/Wakil Koordinator Penggalangan Pekerja,tani, dan nelayan Tim Kampanye
- Sumarsono, Komisaris Pertamina/Dewan Pengarah Tim Kampanye.

Dari semua nama itu, empat nama terindikasi kuat yakni Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede, Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri Achdari, Komisaris PT Pertamina Umar Said. Ketiganya tergabung dalam Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Seorang lagi, Komisaris PT Telkom Tanri Abeng yang tercantum dalam Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto. Badan Pengawas Pemilu kemudian berencana memanggil mereka pada Rabu (17/6). (VIVAnews.com)

Readmore »»

Jilbab Loro Bisa jadi Jilbab Loroh

Apapun bisa jadi bahan kampanye jelang Pilpres 8 Juli 2009 nanti, termasuk juga Jilbab yang sekarang menjadi salah satu topik kampanye pencitraan yang dilakukan Tim JK-Wiranto. Isu Jilbab Loro (Jilbab Dua), dikembangkan Tim JK-Wiranto untuk menarik perhatian dari kalangan muslimah. Terbukti nama istri capres dan cawapres itu kini jadi merek produk jilbab dan busana muslimah. Manuver duet JK-Wiranto memainkan isu jilbab ini dikhawatirkan justru akan menjadi blunder.
Melembagakan nama Mufidah-Kalla dalam sebuah produk jilbab dan busana muslimah sebenarnya hal yang biasa saja. Namun hal itu menjadi istimewa ketika dikaitkan dengan perbincangan publik terkait ‘Jilbab Loro’ sebagai materi kampanye JK-Wiranto.
Kini Mufidah-Uga Collection mudah dijumpai di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selasa (2/6) Mufidah dan Uga langsung melihat koleksi busana muslimah dengan merek nama mereka.
‘Mufidah-Uga Collection’ jelas berbeda maknanya dengan sepatu Cibaduyut merek ‘JK Collection’. JK Collection hadir jauh sebelum pelaksanaan Pemilu 2009. Merek JK Colection adalah buah dari semangat dan kegigihan Wapres JK dalam mengampanyekan produk dalam negeri, sebagai salah satu upaya penanganan krisis finansial yang melanda dunia. Ini tentu bertolak belakang dengan bisnis keluarga Kalla di Sulawesi yang jadi agen terbesar produk otomotif dari Jepang.
JK Collection lebih berdimensi kepentingan nasional dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan Mufidah-Uga Collection lebih berpretensi politis, karena booming jilbab keduanya menjelang Pilpres 2009.
Meski Mufidah-Uga Collection merupakan insiatif pedagang pasar Tanah Abang, namun sulit ditepis anggapan bahwa pelekatan nama Mufidah-Uga di produk budaya Islam tersebut tak mengandung nuansa politis.
Karena masuk dalam ranah politik, jilbab Mufidah-Uga Collection pun masuk dalam kategori politik simbol. Di satu sisi simbol jilbab pasangan JK-Wiranto menjadi defrensiasi dengan pasangan capres lainnya, namun bila tak hati-hati simbol ini bisa membawa pasangan JK-Wiranto masuk kubangan politisasi agama.
Tentu saja Tim JK-Wiranto menegaskan isu jilbab bukan sebagai materi kampanye. Bila pun kini Mufidah Kalla dan Uga Wiranto menggunakan jilbab, bukan terkait dengan kepentingan politik. Karena dalam kesehariannya Mufidah Kalla dan Uga Wiranto selalu mengenakan jilbab.
Namun dari keseharian itu kemudian dijadikan 'senjata' iklan politik ini tidak boleh dibantah. Apapun alasannya Tim JK-Wiranto telah menggunakan jilbab ini sebagai alat untuk menembak pesaingnya.
Jilbab Loro memang tidak bisa dikatakan sebagai politisasi agama, tapi Jilbab Loro sudah menjadi iklan politik yang ampuh minimal untuk pembeda dengan pasangan capres-cawapres lainnya.
Faktor Pembeda (deferensiasi) inilah yang sekarang jadi materi kampanye dan iklan politik JK-Wiranto, hasilnya untuk sementara memang sudah mengena ini terbukti dengan reaksi dari SBY-Boediono merespons dengan munculnya kalender bergambar SBY-Ani Yudhoyono dengan busana muslim lengkap. Tampak SBY memakai baju koko berkalung surban, sedangkan Ani Yudhoyono memakai jilbab.
Sementara kubu Mega-Pro belum meresponnya, atau memang mungkin tidak perlu terlalu reaktif untuk menanggapi 'tembakan' JK-Wiranto karena mereka sadar bukan bidikan utama. Karena akan menjadi sebuah blunder bila kemudian Megawati ikut-ikutan membuat iklan politik dengan berfoto memakai busana muslim dan mengenakan jilbab. (*)

Readmore »»

The Winners is..................................................

Setelah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kini Mensesneg Hatta Radjasa mencoba merebut posisi calon wapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono maju ke Pilpres 2009. Di antara kedua tokoh itu, siapa yang bakal memenangkan kursi RI-2 itu?

Baik Hidayat maupun Hatta memang telah memiliki pengalaman memimpin yang tak perlu diragukan. Dukungan dari partai politik yang selama ini membesarkan mereka pun sangat solid.

Hidayat diajukan sebagai cawapres berdasarkan suara bulat yang disepakati semua tokoh pengambil keputusan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Hatta Radjasa didaulat berdasarkan keputusan semua elite Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebagai parpol peserta Pemilu 2009 yang telah membuktikan perolehan suara secara signifikan, PKS maupun PAN seharusnya memang punya nilai tawar untuk mengajukan cawapres dalam koalisinya dengan partai mana pun. Maka tidaklah mengherankan bila keduanya berharap banyak dapat menempatkan kadernya di posisi terhormat di samping presiden.

Masalahnya, kedua kader terbaik parpol papan tengah ini bukan tanpa masalah. Hidayat misalnya, belakangan digoyang isu Wahabi yang sempat membuat Partai Demokrat gusar. Sementara Hatta dinilai tak memiliki gebrakan apa pun selama menjalankan tugasnya sebagai anggota kabinet, selain diragukan kemampuannya mengendalikan persoalan antarparpol di parlemen kelak.

Mengacu pada lima kriteria cawapres yang diajukan SBY, maka saya memprediksikan baik Hidayat Nur Wahid maupun Hatta Radjasa tak akan ada yang lolos jadi calon wapres pendamping SBY nanti. Mereka harus puas dengan catatan sejarah bahwa pernah diajukan oleh partainya sebagai kandidat cawapres. (*).

Readmore »»

Koalisi Golkar Sebesar Apa

Keputusan Partai Golkar untuk mencalonkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden memunculkan blok politik baru dalam kontestasi Pemilu Presiden 2009. Jusuf Kalla pun sesumbar bakal membuat koalisi besar. Pertemuan politik Jusuf Kalla pasca Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) kian intens. Setelah melakukan pertemuan dengan petinggai PDIP, Jumat (24/4) pagi JK bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, malam harinya Kalla bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam pertemuan dengan Wiranto, JK menegaskan, pihaknya akan menggalang kekuatan koalisi besar untuk pembentukan pemerintahan efektif dan kuat. Menurut JK, koalisi dibangun dengan berbagai partai politik, agar terbangun kemajuan negeri lebih cepat. Jika dibandingkan dengan partai politik lainnya dalam melakukan manuver politik, Partai Golkar dan JK tergolong telat. Kondisi ini tidak terlepas dari ikhtiar Golkar dalam sepekan terakhir ini untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat namun tidak menemukan titik temu. Keputusan maju dalam pilpres, menjadikan Golkar kejar setoran menggalang kekuatan koalisi.
Setidaknya, saat ini telah terjadi blok politik yang mulai mengerucut. Blok Teuku Umar yang merupakan kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah terhimpun sedikitnya tiga partai politik yaitu PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Meski, belum secara formal mendeklrasikan koalisi, ketiga partai tersebut intens melakukan pertemuan. Isu kecurangan pemilu, menjadi perekat ketiga partai politik ini.
Di blok lainnya, blok Cikeas. Partai Demokrat sebagai motor blok ini, secara resmi telah bersepakat dengan beberapa partai politik di level tengah seperti PKB dan PKS. Di level partai kecil terdapat PBB, PKPI dan Partai Patriot.
Pertanyaan besarnya, koalisi besar seperti apa yang akan dibangun Partai Golkar? Akankah Partai Golkar masuk dalam blok Teuku Umar? Banyak analis politik berpendapat, koalisi Partai Golkar dan PDIP sulit terbangun jika kedua partai tersebut masih bersikukuh untuk maju dalam pencapresan Juli mendatang.
Koalisi PDIP-Golkar akan terbentuk, jika kedua partai tersebut saling mengalah. Tergantung ada alternatif baru misalnya PDIP-Golkar menjadi king maker, artinya memilih pasangan capres-cawapres yang mereka pilih sendiri. Jika skenario ini disepakati, figur Sultan HB X dapat menjadi alternatif untuk diajukan sebagai capres dari PDIP-Partai Golkar.
Namun dari kalkulasi politik, kubu JK dan Partai Golkar berpeluang membuat blok sendiri alias tidak bergabung dengan kubu Teuku Umar maupun kubu Cikeas. Koalisi Golkar, PAN, dan PPP lebih terbuka.
Kondisi ini berpeluang muncul tidak terlepas internal PPP dan PAN. Gerakan Amien Rais yang mendorong Hatta Radjasa sebagai cawapres SBY membuat meradang Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Sedangkan di PPP, komunikasi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan JK selama ini cukup intens.
Kondisi seperti ini memungkinkan koalisi terbentuk. Soetrisno Bachir lebih nyaman dengan Golkar. Duet JK-SB menjadi simbol di koalisi ini.
Ikhtiar Partai Golkar untuk membentuk pemerintahan kuat dan efektif bukanlah mimpi di siang bolong. Dengan perolehan suara dalam Pemilu legislatif sebesar 14% lebih, menjadi modal penting dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Kini, berbalik ke elite Golkar dalam membangun komunikasi politik dan membangun koalisi. (*).

Readmore »»

Demokrat Arogan, JK Harus Nyapres

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif membuat parpol pendukung SBY itu merasa di atas angin. Arogansi politik itu kini membuat Partai Golkar kecewa. Partai beringin itu pun bisa terpicu untuk membulatkan tekadnya mengajukan capres sendiri.
Sikap Demokrat yang terkesan jual mahal terhadap JK dan Golkar merupakan kunci munculnya poros ketiga, yakni JK sebagai capres, selain yang sudah pasti SBY dan Megawati dari PDI-P. Koalisi parpol pengusung capres-cawapres semakin mengerucut. Melihat perkembangan politik terakhir, hampir dapat dipastikan kontestan capres-cawapres mengerucut menjadi 2 atau maksimal 3.
Kontestan pertama adalah koalisi Partai Demokrat pengusung SBY sebagai capres. Kontestan kedua adalah koalisi parpol yang mendukung Megawati. Kontestan ketiga adalah tekanan kuat arus bawah Golkar yang menghendaki JK sebagai capres.
Jika Golkar keluar dari koalisi Demokrat, maka peluang PKS, PKB, PAN, PBB untuk ikut berkoalisi sangat besar. Jika koalisi ini terjadi, maka peluang tokoh di luar parpol peserta koalisi sangat besar untuk mendampingi SBY sebagai cawapres.
Parpol peserta koalisi pasti akan menolak jika salah satu kader parpol yang dipinang SBY. Apalagi PKS belum siap jika kadernya sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2009. Target mereka justru Pemilu 2014.
Bukan tidak mungkin tokoh seperti Jimly Asshiddiqie, Salahuddin Wahid, Sri Mulyani, dan Siti Fadilah Supari akan dilirik SBY. Sebab syarat-syarat yang disebutkan SBY sebagai pendampingnya ada pada mereka. Dan nama-nama tersebut lebih bisa diterima koalisi parpol pendukung SBY ketimbang nama-nama lain.
Yang menarik dari tarik ulur PD dan Golkar ini adalah arogansi PD yang merasa sudah menjadi partai besar. Padahal sebagai partai yang tergolong baru, PD sebenarnya hanya mengandalkan sosok SBY. Hasil yang mereka dapatkan selama ini tidak lebih dari popularitas SBY sebagai presiden, bukannya kerja dari kader-kader PD sendiri. Dari sini PD mungkin salah perhitungan karena kekuatan mereka di Parlemen sebenarnya tidak terlalu dominan karena selisih anggota di DPR RI nanti mungkin hanya 10 orang, jadi jangan anggap enteng kepiawaian orang-orang Golkar di parlemen.
Hasil sementara penghitungan perolehan suara nasional Pemilu 2009 oleh tabulasi KPU menunjukkan selisih antara Partai Golkar dan PD memang tidak cukup signifikan. Golkar duduk di peringkat dua dengan 14,6 persen dan PD meraih 20,6 persen dengan sekitar hanya 800 ribu suara. (*)

Readmore »»

The Big Three Pemilu 2009

Seperti sudah diprediksi pada survei-survei sebelumnya, survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) empat hari menjelang pemilu juga menguatkan prediksi bahwa pertarungan sengit hanya akan terjadi pada tiga partai. Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar masih berpeluang untuk saling mengalahkan. Ketiga partai ini diperkirakan memperoleh suara lebih dari 12 persen dan menduduki posisi sebagai papan atas. Siapa pemenang pada 9 April? Sang juara akan ditentukan oleh empat faktor pada empat hari terakhir menjelang pemilu.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA menjelaskan, faktor pertama adalah kemampuan mesin lokal memobilisasi calegnya. "Survei menunjukkan bahwa 30 persen responden memilih caleg dan tidak peduli dengan partai politik. Mesin lokal yang kuat akan lebih menguntungkan dan biasanya dimiliki oleh partai besar," kata Denny saat launching hasil survei, Selasa (7/4) di Jakarta.
Untuk faktor ini, PDI Perjuangan dan Golkar lebih unggul di bandingkan Demokrat. Demikian pula untuk faktor kedua, yaitu kemampuan mesin lokal untuk meminimkan golput di basisnya."Diduga, golput akan lebih besar di bandingkan golput pada Pemilu Legislatif 2004. Semakin banyak pendukung sebuah partai yang golput, semakin berkurang kekuatannya di bilik suara," kata dia.
PDI Perjuangan dan Golkar pun diprediksi masih lebih unggul dibandingkan Demokrat. Sebaliknya, untuk faktor ketiga, citra partai, Demokrat dinilai lebih unggul dibandingkan dua rivalnya. Begitu juga untuk faktor keempat berupa efek program BLT.
Sebanyak 18 juta kepala keluarga yang mendapatkan BLT akan menguntungkan bagi partai berasosiasi positif dengan BLT. "Demokrat lebih unggul di citra partai dan BLT. Namun, PDI Perjuangan dan Golkar unggul di mesin lokal dan meminimalkan golput di basisnya," kata Denny.
Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 33 provinsi ini masih menyisakan 21 persen responden yang belum menentukan pilihannya. Masa tenang selama tiga hari ini, menurut Denny, akan menentukan negasi suara paling masif. (*).

Readmore »»

SBY Paling Kuat, Megawati Tetap Penantang

SURVEI politik selalu menimbulkan pro kontra terutama tentang hasilnya. Termasuk juga tentang hasil survei siapa yang nantinya jadi presiden RI hasil Pilpres Juli mendatang. Terlepas dari percaya atau tidak dengan hasil survei karena itu berdasar pesanan atau memang benar-benar murni, sebaiknya hasil survei itu tetap dijadikan bahan evaluasi. Apa pun hasil dan latar belakang dari survei itu tentu masih lebih baik bila di bandingkan dengan hasil penerawangan para dukun.
Berikut ini kita tampilkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara nasional pada 8-18 Februari 2009. Jumlah sampel sebanyak 2.455 orang dengan tingkat keyakinan 95 persen. Responden adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling.

Dalam survei ini, terdapat beberapa temuan calon presiden Indonesia yang layak menurut masyarakat. Secara time series, popularitas SBY masih lebih tinggi dibandingkan dengan Megawati, bahkan di bulan Februari 2009, popularitas SBY meningkat tajam yaitu sebesar 50,3 persen sementara itu, Megawati 18,5 persen. Selain dua nama tersebut, Sultan dan Prabowo mulai mendapat tempat di masyarakat sebagai calon presiden, di mana mereka mengantongi suara sebanyak masing-masing 4 persen, sementara Wiranto dan JK hanya masing-masing 3 persen dan 2 persen.

Jika masyarakat harus memilih di antara 5 (lima) nama sebagai kandidat presiden, maka SBY memperoleh suara tertinggi, yaitu sebesar 54 persen, sementara Mega 20 persen, Sultan dan Prabowo masing-masing memperoleh 6 persen suara dan Wiranto hanya memperoleh 4 persen suara.

Jika hanya ada tiga kandidat calon presiden, yaitu SBY, Mega dan Sultan, maka masyarakat memilih SBY sebanyak 59 persen, Mega 22 persen, dan Sultan hanya 8 persen. Jika ketiga kandidat adalah SBY, Mega, dan Prabowo, maka SBY tetap memperoleh 59 persen suara, sementara Mega dan Prabowo masing-masing mendapat 21 persen dan 7 persen.

Jika Wiranto menjadi salah satu kandidat menggantikan Prabowo, sementara Mega dan SBY tetap, maka SBY tetap memperoleh suara terbesar, yaitu 60 persen. Dua puluh tiga persen untuk Mega, dan 5 persen untuk Wiranto.

Jika hanya ada dua kandidat sebagai calon presiden, yaitu Wiranto dan SBY, maka mereka memperoleh suara masing-masing sebesar 11 persen dan 71 persen. Jika kedua kandidat tersebut adalah Prabowo dan SBY, maka masing-masing memperoleh suara sebesar 70 persen dan 14 persen. Jika SBY dibandingkan dengan Sultan, maka masing-masing akan memperoleh 70 persen dan 13 persen.

Bagaimana peluang Mega jika berhadapan dengan SBY? SBY cukup kuat di mata masyarakat dibandingkan dengan Mega dengan perolehan suara masing-masing sebesar 64 persen dan 23 persen.
Dalam survei yang dilakukan oleh LSI ini, posisi SBY sebagai calon presiden di mata masyarakat secara signifikan semakin kuat. Nah...ini hasil survei dari LSI, percaya atau tidak? Terserah tapi tetap saja ini sangat penting bagi para tim sukses. Biar bagaimanapun dari satu sisi, sudah bisa dilihat bagaimana kekuatan para Capres yang mereka tangani. (*) .

Readmore »»