Lagi, Soal Neolib dan Ekonomi Kerakyatan

Sekarang keluar kata-kata yang paling membedakan JK dengan SBY adalah kemandirian. Kalau Megawati pro ekonomi kerakyatan. Jadi dua pihak ini menempatkan diri sebagai antitesa dari yang sedang memerintah. Kalau penantang memang harus menunjukkan beda dari incumbent. Menawarkan sesuatu yang baru, yang memberi harapan. Seolah-olah pemerintahan SBY ini neolib dan terwakili pada sosok Boediono. Dan dilawanlah dengan jargon kemandirian- kerakyatan.
Nah pertanyaannya sekarang, apa itu neolib dan apa ekonomi kerakyatan. Tidak ada itu sistem ekonomi neolib, dia bukan mainstream dalam sistem ekonomi. Neolib cabang dari liberalisme. Neolib muncul tahun 1970an karena dipandang sebagai bentuk liberalisme baru dengan karakteristiknya yang lebih ekspansif. Tidak ada negara di dunia ini yang murni bebas dari campur tangan negara.
Amerika Serikat negara yang paling banyak campur tangan negaranya, pada bidang jaminan sosial, insentif pertanian, macam-macam. Lebih berat intervensi negara di AS daripada di Indonesia. Ujung tombak neolib yakni free trade dan free movement of capital. Negara-negara maju mengusung neolib karena mereka tidak bisa lagi kompetisi bikin ini bikin itu, upah buruh sudah mahal.
Jadi mereka mempertahankan hegemoni ekonominya dengan cara agar dunia membuka diri supaya mereka bisa bikin pabrik di mana-mana. Supaya lancar ekspansi mereka, syaratnya harus ada perdagangan bebas dan modal harus bebas gentayangan ke mana-mana.
Lalu, ekonomi rakyat bukan sistem, tidak bisa dikontraskan dengan neolib. Ekonomi rakyat bisa diterapkan di sistem ekonomi apapun. Definisinya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Secara maksimal diterapkan di negara komunis seperti Kuba, semua bisa gratis.
Ekonomi rakyat tidak mengenal ideologi, karena perspektif itu diterapkan di negara liberal seperti Norwegia, Swedia, negara-negara Skandinavia dengan level yang lebih canggih kebutuhan dasar rakyatnya. Jadi ekonomi rakyat adalah orientasi dasar yang bisa diaplikasikan pada semua sistem ekonomi. Penerapan jargon ekonomi kerakyatan sekarang ini norak.
Negara Skandinavia menerapkan pajak pogresif yang begitu berat bagi orang kaya, sementara di Indonesia pajak masih menyenangkan kelompok kecil orang kaya. Skandinavia memang gila, pada level pendapatan tertentu pajak bisa 70%. Tapi ada resikonya.
Negara-negara bersistem welfare state sudah kolaps. Kalau tidak ada bencana dalam sistem ekonomi, baik-baik saja. Tapi ekonomi dunia kan fluktuatif. Pajak kan fungsi dari kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi nyungsep, pendapatan dasar negara ikut nyungsep.
Padahal pelayanan dasar tidak bisa nyungesep tiba-tiba. Dana kesehatan dipangkas 50%, tidak mungkin. Pelayanan kesehatan harus jalan terus, padahal APBN jebol. Makanya ada reformasi di negara-negara Skandinavia. Di Jerman Gerard Schroeder kalah oleh Angela Merkel, karena reformasi sistem keuangannya tidak populer. Tidak bisa apa yang sudah dikasih ke rakyat diambil atau dikurangi, pasti tidak terpilih lagi. Itulah kelemahan welfare state. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Isme yang ekstrim, liberalisme atau komunisme itu hanya suatu model berpikir. Tidak ada kenyataan hidup yang murni komunis atau liberal. Ada indeks kebebasan dalam ekonomi, siapa paling tinggi? Bukan AS tapi Hongkong. Itulah wujud negara yang ekonominya paling bebas, tidak ada yang mengalahkan. Indonesia berada di tengah-tengah di antara 170 negara. (*)

Readmore »»

Pejabat BUMN Jadi Tim Sukses

Badan Pengawas Pemilu merilis data pejabat-pejabat Badan Usaha Milik Negara yang diduga menjadi tim sukses calon presiden. Hanya calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, yang bebas dari dukungan pejabat BUMN.
Bentuk dukungan para pejabat BUMN ini ada dua, yakni pertama secara resmi masuk tim kampanye nasional yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan kedua, hanya masuk tim relawan.

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi SBY-Boediono:
- Achdari, Ketua Dewan Pengawas Peruri/Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye
- Soeprapto, Komisaris Independen Indosat/Koordinator Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Max Tamaela, Komisaris Hutama Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Dedi Prajipto, Komisaris Wijaya Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan, Saksi Tim Kampanye
- Effendi Rangkuti, Komisaris Kimia farma/Anggota Korwil VI Tim Kampanye
- Yahya Ombara, Komisaris Kereta Api/Anggota Korwil IV Tim Kampanye
- Umar Said, Komisaris Pertamina/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Sulatin Umar, Ketua Dewan Pengawas Bulog/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Raden Pardede, Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Tim Kampanye

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Tak Resmi SBY-Boediono:
- Suratto Siswohardjo, Komisaris Angkasa Pura II/Ketua Gerakan Pro SBY
- Jenderal (Pol) Purn Sutanto, Komisaris Utama Pertamina/Wakil Ketua Gerakan Pro SBY
- Sardan Marbun, Komisaris PTPN III/Ketua Tim Romeo
- Muchayat, Deputi Meneg BUMN dan Komisaris Mandiri/Ketua Barindo
- Aam sapulete, Komisaris PTPN VII/Ketua Jaringan Nusantara
- Harry Sebayang, Komisaris PTPN III/Jaringan Nusantara
- Andi Arief Komisaris, PT Pos Indonesia/Jaringan Nusantara

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi JK-Win
- Tanri Abeng, Komisaris Utama Telkom/Dewan Penasehat Tim Kampanye
- Fadhil Hasan, Komisaris PTPN XI/Anggota Tim Kajian Tim Kampanye
- Rekson Silaban, Komisaris Jamsostek/Wakil Koordinator Penggalangan Pekerja,tani, dan nelayan Tim Kampanye
- Sumarsono, Komisaris Pertamina/Dewan Pengarah Tim Kampanye.

Dari semua nama itu, empat nama terindikasi kuat yakni Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede, Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri Achdari, Komisaris PT Pertamina Umar Said. Ketiganya tergabung dalam Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Seorang lagi, Komisaris PT Telkom Tanri Abeng yang tercantum dalam Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto. Badan Pengawas Pemilu kemudian berencana memanggil mereka pada Rabu (17/6). (VIVAnews.com)

Readmore »»

Awas, Asing Main Pendek

Pelaku di bursa saham terbagi dua. Sebagian menganggap perdagangan masih akan berlangsung gegap gempita. Tapi sebagian lagi menilai, sekarang merupakan saat tepat bagi pasar untuk melakukan konsolidasi. Jika ramalan yang disebutkan terakhir benar, berarti indeks harga saham gabungan tak akan melonjak-lonjak lagi. “Akan stagnan, dengan kecenderungan melemah,” kata seorang kepala riset di sebuah perusahaan sekuritas asing.
Alasannya, banyak saham yang saat ini sudah masuk ke dalam zona mahal. Sehingga, akan lebih banyak investor yang melakukan aksi ambil untung ketimbang menambah koleksi.
Apalagi, penguatan yang terjadi selama ini boleh dibilang ‘tidak wajar’. Banyak saham yang kenaikan harganya tak sebanding dengan kinerja usaha emiten. Bahkan, tak sedikit saham yang diterbitkan perusahaan yang mengalami kerugian harganya ikut-ikutan meroket.
Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah banyaknya hot money yang bergentayangan di negeri ini. Bloomberg pernah mewartakan, sejak awal tahun, uang panas yang mengalir ke Indonesia sudah mencapai US$ 630 juta atau 135% lebih tingi dibanding yang masuk di periode yang sama tahun silam.
Dana inilah yang bisa pergi kapan saja, sesuai kehendak pemiliknya. Lihat saja yang terjadi di bursa saham belakangan ini. Nilai rata-rata transaksi terus meningkat, dari Rp 3,97 triliun per hari di sepanjang April menjadi Rp 6,55 triliun per hari pada Mei lalu. Pada pekan pertama Juni, angka ini kelihatannya belum menciut.
Sayangnya, dana sebesar itu tidak ditanamkan asing untuk investasi jangka panjang, tapi lebih banyak dimainkan hanya untuk memetik keuntungan cepat. Lihat saja, sepanjang pekan pertama Juni, 75% nilai transaksi saham di bursa dilakukan oleh investor asing. Itu setara dengan Rp 34 triliun.
Cukup besar memang. Tapi, jangan salah, jika dilihat pembelian bersihnya asing hanya mencatatkan Rp 2,36 triliun. Itu berarti. Investor asing tersebut lebih banyak melakukan trading ketimbang investasi.
Makanya,”Kondisi indeks kita saat ini sangat rawan,” kata sang analis. Oleh sebab itu, ia memprediksi perdagangan yang berlangsung di periode 15 hingga 19 Juni ini akan cenderung melemah. Sementara indeks harga saham gabungan ditaksir akan bergerak di rentang 2.070-2.110.
Lantas bagaimana dengan pengaruh menguatnya harga minyak yang diiringi dengan naiknya harga-harga komoditas? Sebagian pelaku pasar melihat, gerakan yang terjadi pada harga minyak merupakan ulah spekulan semata.
Alasannya, pemulihan ekonomi global belum mendatangkan hasil yang signifikan. “Kenaikan harga minyak terlalu tinggi, tak sepadan dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan negara-negara maju,” katanya.
Tapi tak semua pelaku pasar berpendapat demikian. Ada juga yang melihat pemulihan yang dilakukan AS sudah memperlilhatkan titik terang. Mereka percaya, tingkat pengangguran di sana akan terus menurun, sementara indeks kepercayaan konsumen diduga akan terus meningkat.
Semua itu terefleksikan pada kenaikan harga minyak dunia yang kini sudah mendekati level US$ 75 per barel. Kalangan ini yakin, selama harga si emas hitam menguat, harga komoditas akan terus terkerek naik. Dan ujung-ujungnya, itu akan menguatkan Bursa Efek Indonesia. .

Readmore »»

Eropa Mulai Tolak Kaum Minoritas

Keberadaan kelompok masyarakat minoritas di negara-negara Uni Eropa kini terancam. Peta politik di Eropa tampaknya semakin condong ke kanan. Partai-partai kanan tengah meraih hasil memuaskan dalam pemilihan parlemen Eropa, mengalahkan partai-partai kiri. Partai-partai antikelompok minoritas dan antiimigran memang menuai kesuksesan di pemilu Eropa. Padahal, jumlah pemilih hanya 43% alias angka paling rendah sejak pemilu dimulai 30 tahun lalu.
Bahkan, di Belanda Partai Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders, yang dikenal sangat anti-Islam meraih 20% suara. Begitu pula Partai Rakyat, yang dikenal sebagai partai ultrakonservatif Denmark. Juga Partai Nasional Inggris, yang dikenal sebagai partai rasis, untuk pertama kalinya meraih kursi di Parlemen Eropa (dua kursi).
Posisi mereka jauh mengungguli partai-partai kiri yang selama ini menjadi tempat bersandar para imigran dan kaum minoritas. Partai Buruh di Inggris, Partai Sosial Demokrat di Jerman, dan Partai Sosialis di Prancis mengalami kekalahan.
Partai Rakyat Eropa (EPP), yang berhaluan kanan tengah, diperkirakan akan terus menguasai parlemen. Sehingga, akan tetap membuat Jose Manuel Barroso menjabat Presiden Komisi Eropa.
“Secara umum, hasil ini merupakan kemenangan tak terbantahkan bagi partai-partai dan calon-calon yang mendukung proyek Eropa. Juga yang ingin melihat Uni Eropa mewujudkan kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan sehari-hari mereka,” kata Barroso.
Bukan hanya kanan tengah, sejumlah partai ekstrem kanan dan antiimigran menang telak di 10 negara anggota Uni Eropa. Peningkatan paling besar terjadi di Belanda dan Austria. Di Austria, tiga partai ekstrem kanan menang dengan program kampanye yang menekankan penolakan atas kaum imigran.
Pemimpin Partai Sosialis, Martin Schulz mengatakan, kekalahan partainya akan dianalisis lebih lanjut. “Ini hal yang menyedihkan bagi demokrasi sosial di Eropa. Kami khususnya sangat kecewa. Ini hal yang pahit bagi kami semua,” ujarnya.
Lalu, apakah hal-hal tersebut di atas juga menggambarkan tren yang terjadi di Eropa secara luas? Belum tentu. Sebut saja partai ekstrem kanan Prancis Front Nasional yang kalah telak. Selain itu, partai ekstrem kanan Belgia Vlaams Belang setelah bertahun-tahun hasilnya naik, kali ini hanya mendapat separuhnya.
Menurut pengamat Eropa dari Universitas Sabanci, Istanbul, Turki, Joost Lagendijk menyebut, fenomena ini menunjukkan gambaran beragam. Sebab, partai ekstrem kanan tua tidak dalam kondisi bisa mengikat para pemilih.
Menurut mantan anggota parlemen Eropa ini, Front Nasional dan Vlaams Belang sudah menjadi partai yang berkuasa, walaupun mereka sendiri mengingkari. Hal itulah yang menjadi kekurangan. Dalam jangka panjang, menurutnya, akan banyak partai ekstrem kanan yang akan menghadapi pertanyaan: Apa yang sudah Anda lakukan? “Kalau jawabannya tidak banyak, para pemilih akan kabur," papar Lagendijk.
Kecenderungan ke arah kanan, mungkin bisa dijelaskan secara logika. Di antaranya, karena krisis keuangan dunia membuat pengangguran meningkat di banyak negara Uni Eropa. Sehingga, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, diterjemahkan menjadi seruan untuk membatasi imigran.
Namun, pemikiran bahwa partai antiimigran sukses di mana-mana, lanjut Lagendijk, bukanlah sebuah keniscayaan. “Coba lihat Spanyol dan Yunani. Di sana migrasi bukan masalah, walaupun tingkat pengangguran dan arus imigrasi tinggi. Di Italia itu lebih jadi masalah. Di sana partai antiimigran seperti Lega Nord memang menang pemilu,” jelasnya.
Lalu bagaimana dengan kemenangan partai-partai ultranasionalis dan antiminoritas? Contoh terbesar adalah kemenangan besar PVV pimpinan Geert Wilders. Ia pada 2008 lalu dikenal karena membuat kontroversi dengan membuat video berjudul Fitna yang berisi provokasi tentang agama Islam.
Menurut Lagendijk, kemenangan moral politisi semacam Geert Wilders, terutama tergantung apakah mereka bisa mengubah debat nasional soal migrasi dan Islam. Sebab, di Brussels, menurut perkiraan, mereka tidak akan banyak mengubah keadaan. Sebab, partai ekstrem kanan cenderung tidak kooperatif di antara sesama mereka atau bergabung dengan koalisi besar di Parlemen Eropa.
Nah, ini yang terjadi di Eropa partai-partai yang mengusung anti-Islam dan anti-Imigrasi sudah mulai mendapat tempat. Apakah ini pertanda masyarakat Eropa tidak lagi mau menerima Islam karena pesaing utama dan juga kolega utama mereka, AS, sudah mulai mendekat ke Islam? Kita lihat saja nanti. (*) .

Readmore »»

Warming Up Berebut Ketum Golkar

SAAT sang ketua umum sedang bertarung di pilpres, Partai Golkar pun disibukkan dengan pertarungan untuk merebut posisi sebagai pimpinan di partai berlambang pohon beringin itu. Kubu Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Surya Paloh pun mulai melakukan warming up untuk berebut kursi yang sekarang diduduki Jusuf Kalla.
Akhir-akhir ini, Akbar cs memang terlihat sibuk menggalang dukungan. Gerilya mereka pun menjangkau hingga jajaran pengurus di tingkat kabupaten/kota. Tidak hanya itu, para petinggi beringin di daerah pun kerap diboyong ke Jakarta. Terakhir, pertemuan digelar di kediaman Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono di Jakarta Timur pada 6 Juni 2009.
Melihat aksi Akbar cs ini pun membuat Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh gemas. Ia pun mengumpulkan sejumlah tokoh Beringin dalam perhelatan Silahturahmi Nasional II Dewan Penasihat Golkar 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pria berjambang lebat ini mengaku pertemuan ini untuk menyolidkan dukungan terhadap duet JK-Wiranto.
"Dari pandangan masyarakat yang tegas untuk mempertahankan nilai idealisme. Godaan pragmatisme terjadi dimana-mana. Kita ingatkan sebagai bagian untuk melakukan upaya kritik. Sedia payung sebelum hujan," beber Paloh.
Dari 17 anggota Dewan Penasihat di tingkat pusat, hanya tiga orang yang tidak hadir. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Barnabas Suebu dan Emil Salim. Tapi, Paloh membantah bila ketidakhadiran Ical, sapaan Aburizal, karena sudah membelot kepada capres lain.
"Perjuangan partai harus dijaga dengan baik. Kalau tidak mampu menjaga indepedensi, dewan penasihat ingatkan jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Itu saja," ujarnya diplomatis.
Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono menambahkan acara Silatnas memang ditujukan untuk membendung gerakan Akbar cs. Apalagi, mantan Ketua Umum Golkar itu disebut-sebut berkeinginan menggelar Munaslub. "Iya Silatnas itu memang digelar untuk menyolidkan partai menyokong pasangan JK-Wiranto menang pada Pilpres 2009," jawab Soemarsono.
Tetapi, dirinya membantah bila Silatnas dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kegiatan ini rutin digelar dewan penasihat untuk menguatkan hubungan di kalangan internal Golkar. "Itu kegiatan rutin Wanhat karena saat ini kaitanya dengan pilpres maka jadi hal wajar bila salah satu agenda Silatnas untuk menyolidkan dukungan Golkar kepada pasangan JK-Wiranto," katanya.
Sementara kubu Akbar Tandjung berpendapat upaya yang dilakukan Paloh tidak berdasar. Usulan Munaslub mengemuka demi menyelamatkan Golkar. "Akbar cs merupakan fenomena yang hadir di tengah-tangah Golkar pasca lahirnya duet JK-Wiranto. Tidak ada satu kesepakatan di antara mereka untuk menggagalkan pasangan ini tapi ingin menyelamatkan Golkar ke depan. Jadi tak ada alasan untuk membendungnya," jelas orang dekat Akbar, Alfan Alfian.
Ia menjelaskan upaya penyelamatan Akbar cs itu justru dilakukan agar Golkar solid. Apalagi jika ramalan kekalahan duet JK-Wiranto dalam Pilpres 2009 benar terjadi. Belum lagi, tidak ada kalkulasi politik yang menunjukkan JK Win mampu menyaingi SBY.
"Harus diakui kalau tidak ada gerakan luar biasa maka pasangan JK-Wiranto susah mengalahkan SBY Boediono. Kekuatan politik yang kontra SBY terpecah dan inilah yang menyulitkan JK Win menang dalam pilpres apalagi satu putaran. Jadi apa yang dilakukan Akbar cs, menang ataupun kalah Golkar bisa tetap bersatu," tutur Alfan.
Sebagai parpol yang sudah kenyang dengan asam garam politik, Golkar memang tidak pernah terhindar dari kisruh internal. Silang pendapat kian kencang terutama menjelang hajat politik besar seperti saat Pemilihan Presiden 2004 silam ataupun pelaksanaan Munas.
Pastinya seteru ini tidak akan berhenti. Masing-masing kelompok akan terus bermanuver hingga pelaksanaan Munas ataupun Munaslub berlangsung. Siapa yang menang? Sulit diprediksi sekarang. .

Readmore »»