Pilih Ketua DPR 2009-2014

Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 sudah mulai diperebutkan meski legislator terpilih belum menginjakkan kaki. Perebutan posisi prestisius ini sudah terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD. Saat DPR 2004-2009 masih reses, lobi-lobi antarfraksi sudah berlangsung untuk menentukan cara pemilihan Ketua DPR. Bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR terkait hal itu?

Fraksi Partai Demokrat

Partai pemenang Pemilu, Partai Demokrat, menginginkan agar posisi Ketua DPR secara otomatis diberikan kepada partai pemenang Pemilu. Demokrat menganggap hal itu sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan partai tersebut, sekaligus sebagai penghormatan kepada suara rakyat yang sebagian besar telah memilih partai tesebut.

"Partai pemenang Pemilu pantas untuk duduk sebagai pimpinan DPR," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Sjarief Hasan, dalam diskusi 'Bisakah Ketua DPR Bukan dari Parpol Pemenang Pemilu?' di Gedung DPR RI, Jumat 10 Juli 2009. Menurutnya, hal itu sangat adil dan tidak mengacu pada kepentingan partai tertentu.

Sjarief mengambil contoh proses pemilihan ketua parlemen di Amerika Serikat dan Eropa. Sjarief menjelaskan, di negara-negara barat yang proses demokrasinya tergolong sangat maju pun, perwakilan dari partai pemenang pemilu secara otomatis akan ditunjuk sebagai ketua parlemen.

Meski demikian, Demokrat mengajukan alternatif, di mana Ketua DPR bisa saja tidak diambil dari partai pemenang pemilu, melainkan dari partai lain yang masih merupakan mitra koalisi dari partai pemenang pemilu tersebut. Mitra koalisi Demokrat di parlemen mendatang adalah PKS, PPP, PAN, dan PKB.

Fraksi PKS

Sementara itu, PKS ingin agar Ketua DPR dipilih melalui voting (pemungutan suara) di sidang paripurna. Menurut Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, hal itu sekaligus menjadi ujian pertama bagi soliditas partai koalisi di parlemen.

Namun Mahfudz menegaskan, apakah Ketua DPR diambil secara otomatis dari partai pemenang pemilu ataukah melalui mekanisme voting di paripurna, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi PKS. "Apapun cara yang digunakan untuk menentukan Ketua DPR, peluang Partai Demokrat tetap paling besar," ujar Mahfudz.

Fraksi Partai Golkar

Di lain pihak, Golkar yang pada 2004-2009 berhasil menempatkan kadernya, Agung Laksono, sebagai Ketua DPR, kali ini tidak setuju bila partai pemenang Pemilu secara otomatis mendapatkan tempat kehormatan tersebut. "Ketua DPR adalah figur terbaik di antara yang terbaik. Jadi, bila calon dari partai bukan pemenang pemilu ternyata lebih kompeten dan lebih dikenal publik, mengapa tidak?" kata anggota Fraksi Golkar, Samsul Bahri.

Oleh karena itu, Samsul menghimbau agar lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif lalu, menyiapkan calon terbaiknya untuk dipilih oleh keseluruhan 560 anggota DPR periode mendatang melalui rapat paripurna. "Yang pasti, Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura, tidak akan mampu merebut posisi Ketua DPR bila terjadi voting," ujar Samsul berseloroh.

Fraksi PDIP

Senada dengan Golkar, PDIP pun berpendapat bahwa sebaiknya Ketua DPR dipilih langsung oleh seluruh anggota DPR pada sidang paripurna. "Dengan demikian, Ketua DPR betul-betul memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh anggota DPR yang akan dipimpinnya lima tahun ke depan," ujar Aria Bima, anggota Fraksi PDIP.

Lagipula, lanjut Aria, melalui pemilihan langsung, partai-partai dengan perolehan kursi yang lebih sedikit di parlemen pun akan lebih merasa dilibatkan. Menurutnya, hal itu penting untuk menumbuhkan rasa memiliki atas lembaga legislatif tersebut.

Untuk periode 2004-2009, kepemimpinan DPR merupakan paket yang dipilih melalui Rapat Paripurna DPR. Paket yang menang adalah Ketua dari Golkar, Wakil Ketua dari PKB, PBR dan PDIP. Saat ini posisi Wakil Ketua dari PBR kosong karena pemegangnya diberhentikan sebagai anggota partai..

Readmore »»

Turis Prancis Paling Kikir

Paris atau Prancis secara keseluruhan menjadi impian para turis untuk bisa dikunjungi, pendek kata kalau hobi traveling rasanya kurang pas bila tidak pergi ke Prancis atau minimal Paris, tapi tahukah anda kalau orang Prancis pergi ke luar negeri menjadi turis, menurut survei mereka ternyata paling tidak disukai. Mengapa?
Berdasarkan survei dengan mengambil sampel 4.500 pengelola hotel di dunia, turis Prancis ternyata paling tidak disukai di dunia ini. Penyebabnya, pertama: mereka sangat susah berbahasa dengan bahasa lokal, turis Prancis dikenal arogan, dan yang paling utama, turis Prancis ternyata dikenal sebagai petinju kelas berat alias kikir.
Pendapat ini diluncurkan oleh travel agency Expedia, sebuah perjalanan wisata internet berdasarkan polling yang dilakukan oleh TNS Infratest. Menurut survei itu, turis Prancis tidak mau berbahasa lokal karena mereka inginnya berbahasa Pranis, dan ini oleh sebagian warga setempat dianggap tidak sopan.
“ Fakta di lapangan, turis asal Prancis sangat kurang kemampuan berbahasa Inggrisnya, apalagi bahasa-bahasa lain di dunia. Orang Prancis memang tidak memiliki budaya untuk traveling ke luar negeri, untungnya Prancis sendiri sudah memiliki tujuan wisata yang menarik,” ungkap Timothee de Roux, marketing director Expedia. Berbeda dengan orang-orang Asia, Amerika, atau Eropa lainnya, hampir 90 persen orang Prancis tidak suka pergi ke luar negeri. Kalau toh berlibur, mereka tidak ingin keluar dari Prancis.
“Oleh karena itu ketika mereka harus traveling ke luar negeri mereka jadi stress, seperti tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal. Dan inilah yang membuat mereka kelihatan arogan karena maunya hanya bahasa Prancis saja,” tambah de Roux.
De Roux menambahkan, orang Prancis juga tidak biasa memberi tips ketika mereka meninggalkan restoran atau hotel. Sehingga inilah yang memunculkan hasil survei, dan inilah yang memunculkan pendapat bahwa orang Prancis adalah turis paling kikir di dunia.
Lalu menurut hasil survei itu, siapakah turis paling royal? Jawabnya adalah turis asal Jepang. Sedangkan untuk Eropa, turis asal Inggris dan Jerman dikenal sangat royal membelanjakan uangnya atau saat memberi uang tips. Bagaimana turis asal Indonesia?

Readmore »»

New Protests in Western China After Deadly Clashes

URUMQI - Rival protesters took to the streets again on Tuesday, defying Chinese government efforts to lock down this regional capital of 2.3 million people and other places across its western desert region after bloody clashes between Muslim Uighurs and security forces that were mostly Han Chinese. The fighting, which erupted Sunday evening, left at least 156 people dead and more than 1,000 wounded, according to the state news agency.
Paramilitary forces fired tear gas Tuesday at Han Chinese protesters armed with clubs, lead pipes, shovels and meat cleavers. The mob was trying to reach this city’s Uighur enclave in the afternoon to exact revenge for Han civilians killed in the rioting on Sunday, when the Uighurs had rampaged through parts of the city.
In an attempt to contain China’s worst ethnic violence in decades, the authorities had imposed curfews, cut off cellphone and Internet services and sent armed police officers into neighborhoods after the first riot, but protesters massed across the city as rumors spread of fresh violence being committed by both sides.
In the morning, hundreds of Uighur protesters crashed a state-run tour of the riot scene that had been arranged by the authorities for foreign and Chinese journalists.
A wailing crowd of women, joined later by scores of Uighur men, marched down a wide avenue Tuesday with raised fists, tearfully demanding the release of Uighur men who they said had been seized from their homes after the violence Sunday. Some women waved the identification cards of men who had been detained.
As journalists watched, the demonstrators smashed the windshield of a police car, and several police officers drew their pistols before the entire crowd was encircled by officers and paramilitary troops in riot gear.
“A lot of ordinary people were taken away by the police,” said a weeping, 13-year-old protester named Qimanguli who wore a white T-shirt and a black headscarf. She said her 19-year-old brother was detained on Monday, long after the riots had ended.
The initial confrontation on Tuesday later ebbed to a tense standoff in a Uighur neighborhood pocked with burned-out homes and an automobile sales lot torched during the Sunday riots. About 100 protesters, mostly women, some carrying infants, confronted riot police officers in black body armor and helmets who had tear-gas launchers at the ready.
In midafternoon, however, thousands of furious Han Chinese armed with simple hand weapons marched from a central square, South Gate, toward the main Uighur neighborhood, where the riots had begun on Sunday. The first wave engaged in a brick-throwing battle with Uighurs who had taken to the rooftops of the neighborhood, while paramilitary troops watched. The troops later fired tear gas from cannons atop armored personnel carriers to push back the Han protesters.
Li Zhi, the head of the Communist Party in Urumqi, appeared at the South Gate plaza to beseech the protesters to go home. But his speech angered some of them even more, especially when he repeatedly yelled, “Strike down Rebiya!” — a reference to Rebiya Kadeer, a Uighur businesswoman and human rights advocate in Washington whom the Chinese government blames for the Sunday rioting.
At a railway station, a group of Uighur men also armed themselves with makeshift weapons threatened and chased down Han Chinese in the area, The Associated Press reported.
The bloodshed here, along with the Tibetan uprising last year, shows the extent of racial hostility that still pervades much of western China, fueled partly by economic disparity and by government attempts to restrict religious and political activity by minority groups.
The rioting had begun Sunday as a peaceful protest calling for a full government inquiry into an earlier brawl between Uighurs and Han Chinese at a factory in southern China in late June. It took place in the heart of Xinjiang, an oil-rich desert region where Uighurs are the largest ethnic group but are ruled by the Han, the dominant ethnic group in the country.
Protests spread Monday to the heavily guarded town of Kashgar, on China’s western border, as 200 to 300 people chanting “God is great” and “Release the people” confronted riot police officers about 5:30 p.m. in front of the city’s yellow-walled Id Kah Mosque, the largest mosque in China. They quickly dispersed when officers began arresting people, one resident said.

Readmore »»

Gelora Bung Karno Digadaikan

Tudingan calon wakil presiden Prabowo Subianto bahwa Gelora Bung Karno digadaikan pemerintah kepada bangsa asing telah menimbulkan kontroversi. Ini disampaikan Prabowo saat melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009. "Gelora Bung Karno sudah digadaikan," ujar Prabowo berapi-api.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun gerah dengan tudingan itu. Bahkan, dia sampai mengulang-ulang hingga tiga kali soal bantahan atas kebijakan menggadaikan stadion terbesar di Indonesia tersebut. "Saya ulangi ya, Gelora Bung Karno tidak digadaikan, jadi jangan diperdebatkan lagi." tegas Sri Mulyani.

Untuk mengetahui bagaimana isu gadai Gelora Bung Karno ini muncul, berikut ini kronologinya.
9 April 2008
UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk disahkan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Dari 10 fraksi, hanya FPDS yang tidak setuju dengan UU ini.

Salah satu isi dari UU ini adalah penerbitan sukuk atau obligasi syariah harus dijamin dengan aset berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

12 Desember 2008
Pemerintah berniat menjadikan Gelora Bung Karno sebagai jaminan aset untuk penerbitan sukuk. Dari hasil penilaian, Kompleks Gelora Bung Karno bernilai Rp 51 triliun.

Persoalannya, tidak semua bagian kawasan Gelora Bung Karno bisa dijaminkan, misalnya hotel dan restoran yang menyediakan minuman keras. Wilayah yang memenuhi syariah nilainya hanya sekitar Rp 28 triliun.

23 Februari 2009
Pemerintah menerbitkan sukuk ritel Rp 5,6 triliun dari target penerbitan sukuk sebesar Rp 13,5 triliun. Peminat terhadap sukuk ritel ini membludak termasuk dari ibu-ibu rumah tangga.

25 Maret 2009
Jaminan aset yang bisa dimanfaatkan untuk penerbitan sukuk global adalah sebesar Rp 7-7,5 triliun. Pemerintah mempertimbangkan untuk menambah aset serta menunggu persetujuan DPR.

23 April 2009
Pemerintah menerbitan sukuk global sebesar US$ 650 juga. Bunga yang ditetapkan untuk Indo-sukuk ini berupa fixed rate coupun 8,8 persen dan jatuh tempo 23 April 2014.

Peminat sukuk ini membludak hingga tujuh kali dari penawaran. Sebagian besar investor yang mengoleksi sukuk ini berasal dari Asia, termasuk Indonesia, dan Timur Tengah.

25 Mei 2009
Pejabat Ditjen Kekayaan Negara, Pardiman mengatakan telah menyiapkan sejumlah aset baru milik Kementrian/Lembaga yang bisa dijadikan jaminan aset karena Gelora Bung Karno kemungkinan batal dijaminkan. Alasannya, aset ini belum disetujui DPR sebagai underlying asset dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Pardiman, aset yang disiapkan nilainya lebih kurang sekitar Rp 27 triliun. Aset ini masih dalam daftar Kementrian/Lembaga.

30 Juni 2009
Calon wakil presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno. Menurut Prabowo, pemerintah sekarang sebagai penganut neoliberal. "Gelora Bung Karno sudah digadaikan kepada bangsa asing. Mari kita hentikan sebelum Monas digadaikan."

30 Juni 2009
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah telah menggadaikan Gelora Bung Karno sebagai jaminan aset untuk penerbitan obligasi syariah. "Tidak benar itu. Saya ulangi, Gelora Bung Karno tidak digadaikan untuk jaminan aset," katanya. "Jadi, apanya yang mau dihentikan, wong itu tidak benar."

Readmore »»

BBC dan CNN Bohong Soal Pemilu Iran

Pemberitaan media Barat yang menghembuskan isu kecurangan dalam pemilu Iran dan situasi kisruh pasca pemilu Iran yang cenderung tendensius, memaksa pemerintah Iran bersikap tegas terhadap media-media asing tersebut. Ketegasan pemerintah Iran itu bukan tanpa alasan karena terbukti beberapa media asing telah menyiarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan, terutama dalam aksi-aksi massa yang terjadi di Iran.
 
Setelah BBC, kini giliran CNN yang "tertangkap basah" menyiarkan informasi yang menyesatkan. Dalam siaran hari Rabu kemarin, CNN menayangkan wawancara lewat telepon dengan seorang perempuan yang disebut berada di tengah-tengah aksi protes yang berlangsung di depan gedung parlemen Iran di kota Teheran.
 
Dalam wawancara, perempuan yang menjadi nara sumber CNN itu menceritakan seolah-olah situasi di lokasi unjuk rasa dalam keadaan gawat karena tindakan represif aparat keamanan Iran terhadap para pengunjuk rasa. "Situasinya sudah seperti pembantaian" kata si nara sumber CNN yang tidak disebutkan namanya. Menurut si nara sumber, aparat kepolisian Iran sudah bersikap kasar, memukuli para pengunjuk rasa dan menembaki mereka seperti binatang.
 
CNN tidak tahu bahwa televisi Iran, Press TV merekam wawancara itu dan Press TV juga punya hasil liputan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen yang oleh nara sumber CNN disebut ricuh dan suasanya seperti "pembantaian" .
 
Press TV membandingkan antara laporan nara sumber CNN dan hasil liputan Press TV sendiri dan menayangkannya satu hari kemarin. Hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa laporan nara sumber CNN ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang terekam Press TV. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, tidak terjadi keributan seperti yang digambarkan nara sumber CNN.
 
Pembawa acara Press TV di akhir liputan itu  menantang CNN dan jaringan media Barat lain untuk membuktikan kalau semua berita yang disiarkannya berasal dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan mendesak press Barat untuk tidak membuat laporan yang provokatif dan menghasut.
 
Fakta ini menjadi tamparan bagi CNN, media massa kebanggaan AS itu. CNN sendiri belum memberikan penjelasan apakah ia sudah dibohongi oleh orang yang disebut sebagai nara sumbernya itu atau CNN sudah dengan sengaja membuat wawancara telepon palsu dengan tujuan untuk menampilkan bahwa wajah Iran dengan kekerasan..
 
Sebelum ini, media Inggris BBC juga memuat foto hasil rekayasa pelaksanaan kampanye pemilu presiden di Iran. Seorang blogger berhasil membongkar kebohongan BBC yang menggunakan foto kampanye Ahmadinejad dengan massa yang jumlahnya banyak.

Readmore »»