Hore...Sepakbola Boleh Pakai APBD

KLUB-KLUB sepakbola di Indonesia mulai megap-megap, artinya nyawa mereka untuk mengarungi kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) dan Divisi Utama tinggal menghitung hari saja sudah melayang. Paling nyata adalah Persik Kediri, sudah dua bulan pemain tidak gajian.
Bila itu terus terjadi, bukan tidak mungkin manajemen Persik memutuskan klub yang memiliki julukan Macan Putih mundur dari arena LSI pada putaran kedua nanti. Nasib ini tentu sebuah ironi bagi klub yang dua kali merebut Piala Presiden ini. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya satu mereka tidak punya uang lagi akibat adanya larangan menggunakan dana APBD yang selama ini menjadi nyawa mereka untuk berkompetisi.
Benarkah klub sepakbola tidak boleh menggunakan dana APBD menyusul keluarnya Permendagri No: 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah? Jawabannya ternyata tidak. Dengan kata lain dana APBD masih bisa digunakan untuk membiayai sebuah klub sepakbola.
Hal tersebut terungkap dalam Lokakarya Pembiayaan Sepakbola yang diadakan Pengda PSSI Jatim di Hotel Garden, Surabaya, Kamis (11/9).
Masyarakat bola tanah air selama ini salah tafsir bahwa APBD sudah tidak boleh disentuh sama sekali untuk membiayai klub sepak bola. Itu dijelaskan Hendriwan, wakil Depdagri yang hadir sebagai pembicara pada lokakarya tersebut.
Kasie Wilayah II B Direktorat Administrasi Anggaran Daerah itu menjelaskan, dana untuk klub sepakbola bisa disalurkan melalui hibah yang diberikan ke KONI, baru kemudian disalurkan kepada klub. ''Tapi, hibah ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, urgensi hibah, dan tidak terus-menerus,'' ujar Hendriwan.
Menurut Hendriwan, hal itu sudah dijelaskan pada Permendagri 59/2007 serta ditegaskan Mendagri Mardiyanto dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2677/BJ bertanggal 9 November 2007.
Tapi, dia juga memperingatkan, dana hibah itu harus bisa diawasi dengan transparan dan jika terjadi apa-apa, yang akan diperiksa adalah penerima hibah.
Hendriwan menyatakan, latar belakang keluarnya aturan pengetatan pengucuran APBD bagi sepakbola adalah klub terkesan berfoya-foya menghamburkan dana APBD, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten/kota. ''Sebagai contoh, Kabupaten Sleman menganggarkan APBD Rp 19 miliar untuk PSS pada tahun lalu, padahal mereka baru saja terkena gempa,'' urainya.
Pemberian dana sepakbola melalui hibah sudah dilakukan Kabupaten Lamongan. M. Masfuk, bupati Lamongan yang hadir sebagai pembicara di sesi pertama, menyebutkan, Persela mendapat dana untuk mengarungi kompetisi LSI melalui dana hibah olahraga dari APBD yang diberikan lewat KONI Kabupaten Lamongan. ''Jumlah dananya Rp 17 miliar. Itu untuk seluruh cabor dan memang yang terbesar untuk mendanai Persela,'' papar ketua umum Persela Lamongan itu.
Selain Hendriwan dan Masfuk, narasumber lain yang hadir adalah Joko Driyono (direktur kompetisi BLI), Haryo Yuniarto (staf ahli bidang hukum Menpora), dan Saleh Ismail Mukadar (ketua umum Persebaya/KONI Surabaya). Ketua Umum Pengda PSSI Jatim Haruna Soemitro menjadi moderator.
Sementara itu, hasil lokakarya yang dihadiri 280 orang tersebut disimpulkan dalam sebuah rekomendasi. Ada lima poin yang termuat dalam rekomendasi itu. Pertama, pembiayaan sepakbola dari APBD masih diperkenankan hingga tiga tahun ke depan dan secara bertahap menurun sambil menunggu kemandirian klub. Kedua, pembiayaan sepak bola hendaknya diusulkan melalui APBD dengan persentasi, baik APBD/PAD. Ketiga, dana pembiayaan sepak bola dari APBD jangan disamakan dengan sistem peng-SPJ-an seperti layaknya SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Keempat, pendanaan sepak bola dari APBD bersifat kelanjutan sesuai dengan UU No 3 Tahun 2005 pasal 70 ayat 1. Kelima, buat daerah-daerah yang mengalokasikan anggaran buat sepak bola yang sudah jadi perda, hal itu bisa direalisasikan. Hasil rekomendasi dari pertemuan di Surabaya ini, Kamis (12/9) akan dikirim ke instansi-instansi terkait, seperti Menpora, Mendagri, BPK, serta seluruh peserta. (*)