Pilih Ketua DPR 2009-2014

Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 sudah mulai diperebutkan meski legislator terpilih belum menginjakkan kaki. Perebutan posisi prestisius ini sudah terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD. Saat DPR 2004-2009 masih reses, lobi-lobi antarfraksi sudah berlangsung untuk menentukan cara pemilihan Ketua DPR. Bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR terkait hal itu?

Fraksi Partai Demokrat

Partai pemenang Pemilu, Partai Demokrat, menginginkan agar posisi Ketua DPR secara otomatis diberikan kepada partai pemenang Pemilu. Demokrat menganggap hal itu sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan partai tersebut, sekaligus sebagai penghormatan kepada suara rakyat yang sebagian besar telah memilih partai tesebut.

"Partai pemenang Pemilu pantas untuk duduk sebagai pimpinan DPR," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Sjarief Hasan, dalam diskusi 'Bisakah Ketua DPR Bukan dari Parpol Pemenang Pemilu?' di Gedung DPR RI, Jumat 10 Juli 2009. Menurutnya, hal itu sangat adil dan tidak mengacu pada kepentingan partai tertentu.

Sjarief mengambil contoh proses pemilihan ketua parlemen di Amerika Serikat dan Eropa. Sjarief menjelaskan, di negara-negara barat yang proses demokrasinya tergolong sangat maju pun, perwakilan dari partai pemenang pemilu secara otomatis akan ditunjuk sebagai ketua parlemen.

Meski demikian, Demokrat mengajukan alternatif, di mana Ketua DPR bisa saja tidak diambil dari partai pemenang pemilu, melainkan dari partai lain yang masih merupakan mitra koalisi dari partai pemenang pemilu tersebut. Mitra koalisi Demokrat di parlemen mendatang adalah PKS, PPP, PAN, dan PKB.

Fraksi PKS

Sementara itu, PKS ingin agar Ketua DPR dipilih melalui voting (pemungutan suara) di sidang paripurna. Menurut Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, hal itu sekaligus menjadi ujian pertama bagi soliditas partai koalisi di parlemen.

Namun Mahfudz menegaskan, apakah Ketua DPR diambil secara otomatis dari partai pemenang pemilu ataukah melalui mekanisme voting di paripurna, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi PKS. "Apapun cara yang digunakan untuk menentukan Ketua DPR, peluang Partai Demokrat tetap paling besar," ujar Mahfudz.

Fraksi Partai Golkar

Di lain pihak, Golkar yang pada 2004-2009 berhasil menempatkan kadernya, Agung Laksono, sebagai Ketua DPR, kali ini tidak setuju bila partai pemenang Pemilu secara otomatis mendapatkan tempat kehormatan tersebut. "Ketua DPR adalah figur terbaik di antara yang terbaik. Jadi, bila calon dari partai bukan pemenang pemilu ternyata lebih kompeten dan lebih dikenal publik, mengapa tidak?" kata anggota Fraksi Golkar, Samsul Bahri.

Oleh karena itu, Samsul menghimbau agar lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif lalu, menyiapkan calon terbaiknya untuk dipilih oleh keseluruhan 560 anggota DPR periode mendatang melalui rapat paripurna. "Yang pasti, Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura, tidak akan mampu merebut posisi Ketua DPR bila terjadi voting," ujar Samsul berseloroh.

Fraksi PDIP

Senada dengan Golkar, PDIP pun berpendapat bahwa sebaiknya Ketua DPR dipilih langsung oleh seluruh anggota DPR pada sidang paripurna. "Dengan demikian, Ketua DPR betul-betul memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh anggota DPR yang akan dipimpinnya lima tahun ke depan," ujar Aria Bima, anggota Fraksi PDIP.

Lagipula, lanjut Aria, melalui pemilihan langsung, partai-partai dengan perolehan kursi yang lebih sedikit di parlemen pun akan lebih merasa dilibatkan. Menurutnya, hal itu penting untuk menumbuhkan rasa memiliki atas lembaga legislatif tersebut.

Untuk periode 2004-2009, kepemimpinan DPR merupakan paket yang dipilih melalui Rapat Paripurna DPR. Paket yang menang adalah Ketua dari Golkar, Wakil Ketua dari PKB, PBR dan PDIP. Saat ini posisi Wakil Ketua dari PBR kosong karena pemegangnya diberhentikan sebagai anggota partai..