Jangan Percaya Hasil Survei

Minggu (1/3) Warung Kopi Giras Wak Doso seperti biasa sangat ramai. Yudi Gembul, Cak Pri, Wawan, Mbah Badi, Om Josep, Mat Ali, dan para pelanggan lainnya di luar kebiasaan sudah ngumpul bareng nyangkruk menikmati Kopi Giras ala Gresik.
Sambil nyruput kopi, mereka menikmati menu tetap warung Wak Doso yaitu berbagai macam gorengan, sego sadukan, kerupuk dan berbagai macam jenis kacang. Mereka bisa datang bersamaan ke warung karena baru selesai mengikuti jalan sehat yang digelar warga kampung, murni jalan sehat, bukan jalan sehat politik yang digelar partai atau para caleg yang akhir-akhir ini memang tertarik menggelar event itu plus kemudian dilanjutkan dengan fogging.
Dan seperti biasa diskusi ala perkopen pun dimulai, bahasannya mulai membalas kekalahan Persebaya di Gorontalo, pertarungan Chris John, kekalahan Liverpool yang kebetulan klub pujaan Mbah Badi, hingga nyrempet-nyrempet soal politik terutama yang paling hot saat ini yaitu soal hasil survei dari berbagai lembaga survei yang ada.
“Sakjane lembaga survei iku mbelo sopo,” Mbah Badi membuka pembicaraan. “Ya... yang mbayar Mbah,” sahut Om Josep dengan logat Bataknya yang kental. “Kalo harganya jelas ya pasti sesuai dengan pesanan,” tambah Om Josep.
“Yo...memang ngono, tapi onok lembaga survei sing bener sebab deweke gak dibayar, tapi pancen untuk keperluan survei masyarakat,” kata Cak Pri, si juragan becak yang akhir-akhir ini mulai tertarik dengan politik pasca perhelatan Pilgub Jatim. Cak Pri mulai tertarik politik apalagi kalo ada pemilihan karena saat Pilgub Jatim lalu, becaknya laris manis ditempeli striker salah satu calon. Dari order itu Cak Pri mengaku mendapat pendapatan lebih dari Rp 2 juta.
Mendengar pembicaraan ketiga pelanggannya, Wak Doso pun ikut nimbrung. “Laopo ngurus survei, gak ngefek awake dewe yo tetep koyok ngene. Sing ribut soal survei iku wong keblinger, itung-itungan sing bener siji tambah siji yo loro. Gak onok sebab ngono-ngene siji tambah siji dadi papat,” sergah Wak Doso.
Wawan si mahasiswa abadi Unair dan Yudi Gembul sang wartawan, hanya senyam-senyum mendengar debat ala perkopen ini. Dalam hati, Wawan membenarkan ucapan Wak Doso, dia pun teringat para dosennya yang ikut-ikutan membuat lembaga survei dan ujung-ujungnya diomeli orang banyak. Demikian juga dengan Yudi yang pada banyak kesempatan bergaul dengan orang-orang dari lembaga survei yang ada di Indonesia ini.
Hangatnya pembicaraan tentang survei di warung Wak Doso ini bermula dari berita soal survei yang dilakukan LSI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengejutkan banyak pihak. Angkanya berbanding terbalik dengan survei yang digelar Lembaga Riset Informasi (LRI). Padahal, waktu survei nyaris bersamaan dan obyeknya pun sama. 'Perang' antarlembaga pun pecah.
Metode, waktu survei, serta sampling error LRI dan LSI boleh sama, bahkan cenderung identik. Namun, hasil surveinya berbeda satu sama lainnya. Bagai siang dan malam. Tak pelak, keduanya pun terlibat ‘perang’ untuk mempertahankan kesahihan hasil kerjanya.
Survei terbaru LSI pada 8-18 Februari 2009 terhadap jumlah sampel 2.455 dengan margin of error +/- 2,4% pada tingkat 95% menunjukkan Partai Demokrat masih berada di atas dengan 24,3% suara. Posisi kedua ditempati PDI Perjuangan dengan 17,3% dan Golkar posisi ketiga mendapatkan 15,9% suara.
Sementara itu, Survei LRI yang waktunya hampir bersamaan pada 8-16 Februari 2009, dengan error sampling 2,23% pada tingkat kepercayaan 95% menunjukan, Golkar menempati posisi pertama dengan 20,1%. Posisi kedua ditempati Demokrat 15,5% dan posisi ketiga diraih PDIP 15,3%.
Peristiwa ini bukan kali pertama. Sebelumnya, LSI Saiful Mujani dengan LSI Denny JA juga sama dalam periode survei Desember. LSI Saiful Mujani menempatkan Partai Demokrat sebagai jawara jika pemilu dilakukan saat survei dengan meraih 23% disusul PDIP 17%, dan Partai Gokar 13%. Sedangkan LSI Denny JA sebaliknya, jawara pemilu justru berada di PDIP dengan meraih 31%, disusul Partai Demokrat 19%, dan Partai Golkar 11%.
Mencermati perbedaan antarlembaga survei dengan metodologi survei yang hampir sama, Chief Executive Indonesian Polical Marketing Research (IPMR), Taufik, menyebutkan terletak dari tidak jelasnya status lembaga survei. “Harusnya diperjelas apakah independen pollster atau campaign pollster,” tegasnya..
IPMR sendiri mengklaim sebagai lembaga survei independen yang memang berbeda dengan lembaga survei lainnya. IPMR yang menjadi bagian sayap Mark Plus menjual hasil surveinya kepada partai politik yang tertarik. Hasil survei juga tidak diumumkan ke publik.
Menurut Taufik, dengan tidak jelasnya status lembaga survei, sulit bagi publik untuk tidak bersyakwasangka kepada lembaga survei politik. IPMR yang juga tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persopi) dalam pertemuan beberapa waktu lalu juga mengusulkan hal serupa tentang kejelasan status lembaga survei. “Lebih baik terbuka saja, agar tidak ada salah persepsi,” tegasnya.
Menurut Taufik, perbedaan survei antarlembaga sangat dipengaruhi dengan obyek responden di sebuah wilayah. Menurut dia, di sebuah provinsi, dengan berbeda kecamatan atau desa, jelas memiliki perbedaan hasil. Apalagi, sambungnya, jika obyek disesuaikan dengan pendukung partai tertentu.
“Harus dilihat surveinya dimana, wilayah mana, basis partai apa, siapa kepala daerahnya dan faktor lainnya. Meski sama-sama random, jelas berbeda hasilnya,” ujarnya.
Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persopi) Andrinof Chaniago menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dua lembaga yang melakukan survei dalam waktu bersamaan namun hasilnya berbeda. “Dalam waktu dekat kami akan panggil kedua lembaga survei itu. Kami akan buat forum internal kenapa kok berbeda (hasilnya), padahal waktunya bersamaan,” tegasnya.
Menurut Andrinof yang juga Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Grup ini, kedua lembaga tersebut akan dimintai keterangan perihal metodelogi yang dipakai serta pertanyaan apa yang dipakai sehingga muncul jawaban seperti hasil survei tersebut. “Jadi saat ini tidak bisa menduga-duga perihal hasil survei kedua lembaga itu,” katanya.
Ia juga mengaku, secara internal sudah disepakati bagi seluruh anggota Persopi untuk menyebutkan status lembaga survei, apakah independen atau bagian dari kampanye partai politik tertentu. “Secara prinsip sudah disepakati, tinggal tunggu pengesahan,” cetusnya.
Penertiban lembaga survei harus segera dilakukan, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Hasil survei yang berbeda seperti LSI dan LRI semuanya seperti peneror pikiran pemilih. Lembaga survei saat ini tak bedanya seperti serangan fajar yang mempengaruhi pikiran publik untuk memilih partai politik tertentu. So, untuk sementara Mari Kita Tidak Percaya Hasil Survei. (*).