The Rightly Guided Caliphs

Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Hampir semua buku sejarah Islam, jika berbicara tentang al khulafa al rasyidun, meliputi pemerintahan Abu Bakr (632-634), Umar ibn Khattab (634-644), Ustman ibn Affan (644-656), dan Ali ibn Abi Thalib (656-661). Dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan the rightly guided caliphs (para khalifah yang berada di jalan yang benar). Di jalan benar artinya para khalifah itu masih mengikuti teladan Nabi dalam memimpin masyarakat dan pemerintahan. Bedanya terletak pada fakta bahwa mereka tidak lagi langsung dikawal wahyu dalam mengurus masalah-masalah masyarakat, negara, dan agama sebagaimana halnya Nabi akhir zaman itu. Sedikit saja Nabi khilaf sebagai manusia biasa, wahyu pun langsung menegur. Pasca-Nabi, teguran langsung itu tidak pernah terjadi lagi. Inilah yang sering memicu masalah. Manusia yang nisbi tidak selalu sepakat dalam membaca apalagi menyelesaikan masalah yang senantiasa datang dan pergi.
Seorang pembaru dalam bingkai tradisi Islam dari India, Shah Wali Allah (1703-1762), memang berpendapat bahwa pasca-keempat khalifah di atas tidak ada lagi khalifah. Namun, yang naik tahta adalah para raja, despot, atau tiran, kecuali Umar II (Umar ibn Abdul Aziz, 717-720) yang berupaya mengembalikan situasi politik menurut pola kakeknya, Umar ibn Khattab, sekalipun ia berasal dari puak Umayyah. Maka, tidaklah mengherankan jika ada penulis memasukkan Umar II sebagai khalifah kelima dalam kategori al khulafa al rasyidun. Sekalipun masa pemerintahannya tidak lama, sistem despotik kambuh kembali. Dalam perspektif ini, jika masih saja ada pihak yang meratapi tumbangnya kekhilafahan Turki Usmani, tentu dilihat dari sudut pandang keadidayaan imperium itu, bukan dari sisi akhlak politik.
Di ujung judul Resonansi ini dibubuhkan tanda tanya, mengapa? Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang menjadi titik pusat pembicaraan kita kali ini. Adalah adik kandung Hasan al Banna, bernama Jamal al Banna (kelahiran 1920) yang namanya luput dari perhatian saya selama ini telah mengilhami saya untuk menulis Resonansi ini. Berkat Bung Khairul Imam yang meminta saya memberi kata pengantar terjemahan salah satu karya Jamal, Al Islam: Din Wa Umma, Laisa Dinan Wa Daula atau dalam bahasa Indonesia adalah Islam: Agama dan Umat, bukan Agama dan Negara (Kekuasaan), terbit pertama kali tahun 2003, saya mulai mengenal pemikiran penulis Mesir ini. Judul terjemahan sedikit menghebohkan, tetapi tidak menyimpang, yaitu Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan vs Islam Kenegaraan, yang akan beredar tidak lama lagi setelah perbaikan terjemahan dilakukan.
Karya ini, bagi saya, sangat menarik. Jamal dengan sangat berani dalam ijtihad politiknya, sekalipun harus berseberangan dengan tokoh semisal Abu al Ala al Maudi, Sayyid Qutb, dan Ayatullah Khomeini yang membela doktrin bahwa Islam adalah agama dan negara. Saya tidak akan mengupas masalah yang sarat kontroversi ini karena telah melakukannya lebih seperempat abad yang lalu, sekalipun tidak sekomprehensif karya Jamal di atas. Yang sangat baru, setidak-tidaknya bagi saya, adalah pendapat Jamal bahwa era al khulafa al rasyidun telah terhenti dengan terbunuhnya Umar ibn Khattab oleh seorang budak Iran pada 644. Lalu, mengapa Jamal tidak memasukkan Ustman dan Ali ke dalam deretan para khalifah yang lurus itu?
Jamal tidak meragukan bahwa Ustman adalah seorang baik dan dermawan serta berasal dari puak Umayyah yang awal masuk Islam. Bahkan, Ustman mengawini dua putri nabi. Bukankah ini sebuah keistimewaan? Tetapi, Jamal tidak mau tergoda oleh semua atribut mulia ini. Di mata Jamal, pemerintahan Ustman adalah pemerintahan yang lemah, amat bergantung kepada bantuan puaknya Bani Umayyah. Maka, berlakulah apa yang dikenal dengan sistem nepotis, jauh dari contoh yang diteladankan oleh dua pendahulunya. Akibat kelemahan ini, sebagian umat menjadi resah. Maka, Ustman pun dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Sejarah Islam telah mulai berdarah-darah.
Bagaimana Ali? Jamal mengakui bahwa Ali seorang cerdas, hebat, qani (bersahaja) seperti Abu Bakr dan Umar, serta ingin mengembalikan keadaan seperti era kedua pemimpin itu. Namun, lantaran perebutan kekuasaan sesama elite umat, Ali tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, apalagi memulihkannya. Ali pun dibunuh oleh bekas pengikutnya kaum Khawarij yang kecewa dengan kepemimpinan Ali yang tertipu oleh Amar ibn Ash, pion Mu'awiyah, dalam Perang Siffin tahun 657.
Itulah di antara alasan mengapa Jamal berpendapat seperti di atas. Jamal membantah keras bahwa Islam adalah agama dan negara, sebagaimana dibela mati-matian oleh sebagian tokoh umat yang lapar kekuasaan. Bagi saya, kekuasaan itu penting, tetapi jangan disejajarkan dengan agama. Sebab, di situlah pangkal malapetaka itu. Agama dijadikan pembenaran terhadap kekuasaan yang tirani sekalipun.
Sumber : www.republika.co.id .

Readmore »»

Slumdog Millionaire Raih Oscar

LOS ANGELES - "Slumdog Millionaire" is the Academy Awards champion, wrapping up its ghetto-to-glory story by winning best picture and seven other Oscars, including the directing honor for Danny Boyle. A story of hope amid squalor in Mumbai, India, "Slumdog Millionaire" also had wins that include adapted screenplay, cinematography, editing and both music Oscars, score and song. Director Boyle offered warm gratitude to the people of Mumbai, saying they "dwarf even this guy" as he held up his Oscar statue.

The other top winners: Kate Winslet, best actress for the Holocaust-themed drama "The Reader"; Sean Penn, best actor for the title role of "Milk"; Heath Ledger, supporting actor for "The Dark Knight"; and Penelope Cruz, supporting actress for "Vicky Cristina Barcelona."

Sean Penn has his second best-actor Academy Award with his win in the title role of "Milk."

Penn's first words upon taking the stage to accept his prize for playing the slain gay-rights pioneer were: "You commie, homo-loving sons of guns."

Kate Winslet has won the best-actress Academy Award for the Holocaust-themed drama "The Reader," while best-picture favorite "Slumdog Millionaire" has cruised to seven Oscars, including best director for Danny Boyle.

A five-time loser at the Oscars previously, Winslet triumphed for her role as a former concentration camp guard in an affair with a teenager.

Heath Ledger is the supporting-actor winner for his demented reinvention of Batman villain the Joker in "The Dark Knight," becoming only the second actor ever to win an Oscar posthumously.

The supporting-actress trophy has gone to Penelope Cruz as a tempestuous artist in Woody Allen's Spanish romance "Vicky Cristina Barcelona."

The evening is following the script of earlier Hollywood honors, with "Slumdog Millionaire" steamrolling through. Its awards include adapted screenplay, cinematography and both music awards, for score and song.

Slumdog Millionaire" has cruised to seven Academy Awards wins including best director for Danny Boyle.

The evening is following the script of earlier Hollywood honors, with "Slumdog Millionaire" steamrolling its way toward the big prize, best picture. The other Oscars for "Slumdog Millionaire" include adapted screenplay, cinematography and both music awards, for score and song.

For his demented reinvention of Batman villain the Joker, Heath Ledger becomes only the second actor ever to win posthumously, his triumph coming 13 months after his death from an accidental overdose of prescription drugs on Oscar nominations day last year.

Heath Ledger won the supporting-actor Academy Award for "The Dark Knight," while best-picture favorite "Slumdog Millionaire" cruised to six wins in an Oscar evening that was following the script of earlier Hollywood honors where the underdog tale dominated.

Penelope Cruz claimed the evening's first prize, supporting actress, for her role as a tempestuous artist in Woody Allen's Spanish romance "Vicky Cristina Barcelona," while the robot romance "WALL-E" won for feature-length animation.

For his demented reinvention of Batman villain the Joker, Ledger became only the second actor ever to win posthumously, his triumph coming exactly 13 months after his death from an accidental overdose of prescription drugs on Oscar nominations day last year.

His Oscar for the Warner Bros. blockbuster was accepted by Ledger's parents and sister on behalf of the actor's 3-year-old daughter, Matilda.

"I have to say this is ever so humbling, just being amongst such wonderful people in such a wonderful industry," said his father, Kim Ledger. "We'd like to thank the academy for recognizing our son's amazing work, Warner Bros., and Christopher Nolan in particular for allowing Heath the creative license to develop and explore this crazy Joker character."

Since his death, the 28-year-old Ledger has gained a mythic aura akin to James Dean, another rising star who died well before his time.

The Joker was his final completed role, a casting choice that initially drew scorn from fans who thought Ledger would not be up to the task given Jack Nicholson's gleefully campy rendition of the character in 1989's "Batman."

In the months before Ledger's death, buzz on his wickedly chaotic performance swelled as marketing for the movie centered on the Joker and the perverted clown makeup he hid behind.

Ledger's death fanned a frenzy of anticipation for "The Dark Knight," which had a record $158.4 million opening weekend last summer.

The previous posthumous Oscar recipient was Peter Finch, who won best actor for 1976's "Network" two months after his death.

"Slumdog Millionaire" was making good on its rags-to-riches roots, claiming the adapted-screenplay prize for Simon Beaufoy, as well as the cinematography, film-editing and sound-mixing Oscars, plus both music honors for score and song. The Harvey Milk film biography "Milk" won for original screenplay.

With two of the three song nominations, "Slumdog" won for "Jai Ho," the rousing Bollywood number that closes the film.

"Slumdog" composer A.R. Rahman, a dual Oscar winner for the score and song, said the movie was about "optimism and the power of hope."

"All my life, I've had a choice of hate and love. I chose love, and I'm here," Rahman said.

The epic love story "The Curious Case of Benjamin Button," which led with 13 nominations, had three wins, for visual effects, art direction and makeup.

"The Dark Knight" had a second win, for sound editing.

Cruz triumphed as a woman in a steamy three-way affair with her ex-husband and an American woman in Allen's romance.

"Has anybody ever fainted here? Because I might be the first one," Cruz said, who went on with warm thanks to Allen. "Thank you, Woody, for trusting me with this beautiful character. Thank you for having written all these years some of the greatest characters for women."

It's the fifth time an Allen film has earned a performer a supporting-acting honor. Cruz joins past Allen collaborators Dianne Wiest, a dual Oscar winner for "Hannah and Her Sisters" and "Bullets Over Broadway"; Michael Caine for "Hannah and Her Sisters"; and Mira Sorvino for "Mighty Aphrodite."

"Slumdog" writer Beaufoy, who adapted the script from Vikas Swarup's novel "Q&A," said there are places he never could imagine being.

"For me, it's the moon, the South Pole, the Miss World podium, and here," Beaufoy said.

"Milk" writer Dustin Lance Black offered an impassioned tribute to Milk, the pioneering gay-rights politician who was slain 30 years ago.

"If Harvey had not been taken from us 30 years ago, I think he would want me to say to all the gay and lesbian kids out there tonight who have been told they are less than by the churches, by the government, by their families, that you are beautiful, wonderful creatures of value, and that no matter what anyone tells you, God does love you and that very soon, I promise you, you will have equal rights, federally, across this great nation of ours," Black said.

"Man on Wire," James Marsh's examination of tight-rope walker Philippe Petit's dazzling stroll between the towers of the World Trade Center in 1974, was chosen as best documentary.

The supporting-acting categories were presented by five past winners of the same awards. Cruz's award was delivered by last year's winner, Tilda Swinton, plus Eva Marie Saint, Anjelica Huston, Whoopi Goldberg and Goldie Hawn. Ledger's was presented by Kevin Kline, Alan Arkin, Joel Grey, Cuba Gooding Jr. and Christopher Walken.

It was a much different style for the Oscars as each past recipient offered personal tributes to one of the nominees, without clips of the nominated performances. Awards usually are done in chit-chat style between a couple of celebrity presenters.

After last year's Oscars delivered their worst TV ratings ever, producers this time aimed to liven up the show with some surprises and new ways of presenting awards. Rather than hiring a comedian such as past hosts Jon Stewart or Chris Rock, the producers went with actor and song-and-dance man Hugh Jackman, who has been host of Broadway's Tony Awards.

Instead of the usual standup routine, Jackman did an engaging musical number to open the show, saluting nominated films with a clever tribute.

Offering a nod to "Slumdog Millionaire," Jackman crooned, "Just a humble slumdog, sitting in a chair, of a millionaire ..." He hauled best-actress nominee Anne Hathaway on-stage to stand in as Richard Nixon in a gag tune about fellow best-picture nominee "Frost/Nixon" and asked the question in song -- why don't comic-book movies get nominated? -- a dig at Oscar voters' best-picture snub of "The Dark Knight."

It was something of an inside joke, since Jackman himself has starred in the "X-Men" comic-book adaptations and this summer's "Wolverine" spinoff.

Jackman later did a medley staged by his "Australia" director Baz Luhrmann with such performers as Beyonce Knowles and "High School Musical" stars Vanessa Hudgens and Zac Efron.

"Slumdog Millionaire" went into the evening with 10 nominations and an unstoppable run of prizes from earlier film honors.

In keeping with its theme of bottomless optimism amid adversity, "Slumdog Millionaire" led a charmed life, dodging a flirtation with straight-to-DVD release, winning over critics and climbing toward $100 million hit status. The film won top honors at all key earlier awards ceremonies.

Shot in India on a modest budget of $14 million, "Slumdog Millionaire" traces the life of a Mumbai orphan who overcomes poverty, betrayal, police torture and other hardships on his way to a reunion with his childhood love and success on India's version of "Who Wants to Be a Millionaire."

The film nearly got lost in the shuffle as Warner Bros. folded its art-house banner, Warner Independent, which had been slated to distribute "Slumdog Millionaire." It was rescued from the direct-to-video scrap heap when Fox Searchlight stepped in to release the film..

Readmore »»

Untuk Biaya Pemilu, Rupiah Terkulai

Rupiah pada perdagangan Jumat (20/2) masih akan tertekan di kisaran 12.050-12.150 per dolar AS. Terpuruknya mata uang RI dalam dua bulan terakhir disinyalir merupakan aksi yang disengaja untuk membiayai kampanye pemilu 2009. Analis valas dari Currency Management Group Farial Anwar mengatakan, nilai tukar rupiah terus melemah hingga level 12 ribu per dolar AS. Padahal pada Januari lalu masih berada di level 9 ribu.
Jatuhnya nilai tukar rupiah itu dinilai terlalu cepat, sehingga ia menengarai memang ada upaya tertentu untuk menggoyang rupiah. “Ada pihak yang ingin melemahkan rupiah menjelang pemilu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kampanye,” katanya, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, dari selisih kurs yang lebar, pihak-pihak tertentu dapat mengambil keuntungan besar untuk membiayai kampanye. Rupiah pun diperkirakan baru akan menguat mendekati pemilu. “Ini berarti, rupiah masih sulit bergerak secara permanen,” ujarnya.
Farial pun memprediksi rupiah di akhir pekan ini masih akan tertekan, setelah kemarin sempat menyentuh level 12.100 per dolar AS. Hal ini dipicu penguatan mata uang AS terhadap mata uang kuat lainnya. “Dolar bahkan menjadi satu-satunya safe haven akibat stimulus baru untuk sektor properti,” ucapnya.
Presiden Obama berencana menanggulangi krisis sektor properti AS dengan membantu 9 juta keluarga di negara tersebut. Dana yang disiapkannya mencapai US$ 250 miliar, termasuk US$ 50 miliar dari dana untuk sektor perbankan.
Selain itu, dana sebesar US$ 75 miliar juga disiapkan untuk subsidi pembayaran cicilan bulanan bagi 3-4 juta pemilik rumah yang bermasalah dengan KPR sub-prime. Dukungan dana pun diberikan bagi Fannie Mae dan Freddie Mae agar meningkatkan perannya di sektor properti.
Farial pun memperkirakan semua dolar akan tersedot ke AS, terkait berbagai stimulus yang dikeluarkan pemerintah Obama. Pelaku pasar akan memburu surat utang AS (US Treasury) yang dinilainya murah, sehingga dolar AS pun berjaya.
Tren penguatan dolar ini berimbas negatif ke pasar domestik. Di tengah volume transaksi yang tipis, rupiah menjadi sangat rentan. Apalagi suplai dan demand dolar saat ini tidak seimbang. “Tekanan sulit dijaga, sehingga berat bagi rupiah untuk menguat di bawah 12 ribu per dolar AS,” paparnya.
Menurutnya, para pemilik dolar AS enggan melepas mata uangnya karena khawatir dipersulit bila akan membeli dolar lagi, terkait aturan pembatasan pembelian valas. Demikian juga perbankan lokal, yang meminimalisir transaksi valas demi mempertahankan dolarnya. “Mereka ambil posisi hold karena ada kelangkaan dolar di pasar valas,” jelasnya.
Pasar pun akhirnya harus bergantung pada intervensi BI. Padahal cadangan devisa di bank sentral tersebut hanya tersisa US$ 50 miliar akibat turunnya ekspor, dana asing tidak masuk ke portofolio dan para eksportir belum melakukan repatriasi.
Dari sisi demand, perbankan menilai upaya BI menekan permintaan dolar spekulatif dengan peraturan BI tidak efektif. Pasalnya, dokumen underlying aset itu dapat digunakan di beberapa bank sekaligus. Sementara itu tidak ada upaya menekan demand dolar dari kegiatan impor.
Kesulitan likuiditas juga dialami perbankan yang harus memenuhi transaksi derivatif dengan menyediakan dolar. Karena nasabah enggan menjual dolarnya, bank pun mencari di pasar. “Akhirnya, perburuan dolar pun menjadi marak di pasar valas,” ulasnya.
Nilai tukar rupiah di pasar spot antarbank Jakarta Kamis (19/2) ditransaksikan melemah 170 poin menjadi 12.060/12.090 per dolar AS. Sedangkan terhadap dolar Australia, rupiah diperdagangkan di level 7.679, di posisi 15.064 terhadap mata uang gabungan negara Eropa dan di angka 7.824 terhadap dolar Singapura. (*).

Readmore »»

Pilpres 2009, Tak Ubahnya Pibu para Pangcu

Seperti di dunia kangouw yang selalu melakukan pemilihan bengcu yang dikemas dalam bentuk pibu yang diikuti para pangcu atau wakil dari perguruan atau partai persilatan yang dianggap memiliki ilmu paling tinggi dari berbagai perguruan silat atau orang-orang independen nonpartai. Pilpres 2009 nanti tak ubahnya sebagai pibu bagi ketua partai untuk merebut kursi bengcu (RI-1).
Namanya pibu, sudah pasti para pangcu dan anak buahnya berupaya untuk menjadi yang nomor satu dengan segala daya upaya, namun yang paling penting mereka tidak hanya harus memiliki modal ilmu yang tinggi, tapi juga kecerdikan dan modal dukungan dari para peserta pibu lainnya.
Seperti pemilihan bengcu di dunia kangouw, para pangcu atau ketua partai yang akan mengikuti Pemilu 2009 sudah melancarkan kampanye-kampanye awal agar mendapat dukungan sampai pada acara pibu yang digelar Juni atau Juli mendatang di mana mereka bakal bertarung secara langsung.
Sayangnya Mahkamah Konstitusi sudah menolak tentang calon peserta pibu datang dari nonpartisan atau independen. Namun demikian pibu atau Pilpres 2009 nanti tetap saja akan menarik. Jurus-jurus maut dan pamungkas sudah disiapkan untuk saling mengalahkan lawan.
Yang menarik sekarang ini adalah sosok SBY yang dianggap calon terkuat dalam pibu bengcu RI-1, sehingga ramai-ramai dikeroyok lawan politiknya. SBY sendiri meskipun bukan pangcu dari Partai Demokrat tetap tenang, meski kini dicerca analis dan pendekar politik karena gelagatnya cenderung menyingkirkan JK sebagai pasangannya dalam pibu bengcu mendatang.
Yang menarik, beberapa dari sekian tokoh politik yang mengumumkan kesiapan sebagai bakal capres, sebelumnya dikenal sebagai orang dekat SBY. Lalu gerangan apa yang mendorong perubahan sikap mereka hendak mengeroyok SBY di Pilpes 2009?
SBY mengungkapkan, mereka kecewa dan tidak suka sebab tidak mau memenuhi atau menuruti kemauan mereka. Dalam wawancara khusus di harian ''Jurnal Nasional'', Rabu (18/2), SBY menyingkapkan sejumlah lawan politiknya adalah pendekar-pendekar yang selama ini bisa disebut sebagai orang dekatnya.
Sudah tentu orang berpikir nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Sutiyoso, Wiranto, Rizal Ramli, Sultan HB X dan sebagainya. Kemauan yang dimaksud tentu tidak jauh-jauh dari kewenangan SBY saat ini. Misalnya jabatan menteri atau lainnya dalam struktur kabinet dan pemerintahan. Ada juga yang SBY berhentikan karena tidak baik kinerjanya.
Menyadari adanya semacam 'dendam pribadi' yang menjadi latar belakang niat para bakal kompetitornya, SBY mengaku siap bila akhirnya menjadi sasaran keroyokan dalam pibu Pilpres 2009. Apalagi posisi sebagai incumbent punya risiko dijadikan musuh bersama. (*).

Readmore »»

Penyakitku dan Bangsaku

Manusia Indonesia termasuk Saya juga entah terbuat dari apa, dan keturunan siapa koq inginnya selalu ribut melulu. Iri, dengki, mau benar dan menang sendiri, mengaku paling pintar, paling suci, paling pandai, paling jujur, paling tahu segalanya, ada pada diri kita sebagai orang Indonesia. Apalagi sekarang ini mendekati Pileg dan Pilpres, sifat-sifat yang disebut di atas mulai bermunculan.
Apa ya sebenarnya salah kita, koq hidup ini tidak pernah aman, tentram, sentosa. Boleh beda pendapat tapi sepertinya tidak pernah ada solusinya, apa yang harus dikerjakan bersama. Saat-saat seperti sekarang ini, mulai bermunculan orang-orang yang merasa pandai, tahu tentang keinginan rakyat, saling menyalahkan, dan saling obral keburukan. Saat seperti ini, yang paling utama banyak orang yang mengaku paling bisa dan pintar bila BERKUASA. Duh Tuhan...penyakit apa sebenarnya yang kami derita sekarang ini?.............

Sebuah iklan muncul di layar televisi. Isinya: ‘Katakan tidak pada pemimpin yang tidak menepati janjinya’. Ada yang merasa terpojok. Ada yang menuding PDI Perjuangan di balik itu. Padahal, yang memasang bukan partai politik.
Kurang dua bulan menjelang pemilu, intensitas manuver politik semakin meninggi. Sayangnya, kini manuver politik cenderung tak mendidik calon pemilih. Contohnya, iklan televisi terbaru dengan latar suara ‘katakan tidak pada pemimpin yang tidak menepati janjinya’.
Secara substansi, iklan yang tidak disebutkan sumbernya tersebut adalah tepat. Bahwa tugas pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya. Maka, seruan untuk tidak memilih pemimpin yang tidak menepati janjinya menjadi hal yang wajar dan memang seharusnya demikian.
Sayangnya, iklan cerdas tersebut tidak menyebutkan siapa sumbernya, tidak jelas siapa yang mengiklankan iklan tersebut. Maka kategori kampanye hitam jelas akan menjerat iklan tersebut. “Kategori kampanye hitam adalah iklan atau selebaran yang tidak jelas menyebutkan sumbernya,” kata anggota Badan Penagwas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahyo Widodo.
Sejatinya, tak perlu berang dan marah melihat dan mendengar iklan tersebut. Toh, tidak ada yang merasa diserang atau menyerang. Selain tidak menyebutkan sumbernya, iklan tersebut juga tidak menyebutkan siapa sebenarnya obyek yang dituju.
Tapi, Partai Demokrat, tampaknya kebakaran jenggot dengan iklan tersebut. Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menilai, kampanye negatif dari oposisi ke pemerintah adalah hal lumrah. Namun menjadi tidak lumrah jika memasang iklan yang tidak jelas sumbernya. “Mengkritik sekeras apapun juga hal yang lazim saja. Yang tidak lazim adalah memasang iklan misterius. Mirip lempar batu sembunyi tangan,” katanya.
Pihak Demokrat tampak merasa tersindir dengan iklan gaib tersebut. Meski tidak ditujukan pada pemerintahan SBY, iklan yang menampilkan data-data kemiskinan dan pengangguran, secara tidak langsung menggugat janji SBY saat Pemilu 2004 lalu, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Presiden No 7/2005.
Lalu, siapa pemasang iklan tersebut. Nama Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), sempat disebut-sebut. Maklum, dia pernah membuat gerakan menagih janji pemerintahan SBY-JK. “Memang data-data yang tayang di iklan itu adalah dari kami semua. Saya sudah wanti-wanti, jangan memakai lembaga dan nama saya,” ujar Boni Hargens yang enggan menyebut siapa kelompok yang menggunakan iklan tersebut.
Menurut dia, jika pemerintah dan partai penguasa merasa tidak gagal, harusnya tidak perlu marah dengan iklan tersebut. “Kalau sewot berarti pemerintah dan partai penguasa mengakui kegagalannya,” ujarnya. Data yang digunakan Boni melalui LPI bersumber data resmi pemerintah mulai dari proyeksi (Penetapan Presiden No 7/2005) serta realisasi (data BPS).
Terkait tuduhan iklan tersebut bersumber dari PDIP, Boni menilai hal yang wajar jika PDIP tertuduh karena saat ini Partai ‘Moncong Putih’ itu bersikap oposisi kritis pada pemerintahan SBY. “Yang tidak wajar, setiap orang dan pihak yang kritis pada pemerintah dianggap PDIP, karena tidak cukup variabel untuk menjustifikasi yang kritis sama dengan PDIP,” kata Boni yang juga sering mendapat tuduhan sebagai agen PDIP.
Namun, Hendrasmo dari Citra Publik Indonesia (CPI) pembuat iklan gaib tersebut, menegaskan bahwa iklan yang muncul di televisi bukan pesanan dari PDIP. Menurut dia, pihaknya melakukan kerja profesional dalam setiap pembuatan iklan. “Yang meminta itu Perhimpunan Peduli Indonesia (PPI), yang sama sekali tidak kaitannya dengan PDIP,” cetusnya.
Hendrasmo menegaskan, iklan publik yang telah tayang beberapa hari terakhir ini sebagai ujud pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut dia, secara substansi penting untuk membudayakan tradisi kritis pada pemilih. “Silahkan mau gugat iklan itu. Soal tidak ada sumbernya, tidak aturan, baik di peraturan KPU maupun UU No 10/2008,” kelitnya.
Jelang pemilu ini akrobat politik memang acap terjadi oleh pihak manapun. Meski, kadang sulit membedakan apakah setiap manuver masuk kategori manuver politik atau upaya dedikasi ke publik. Apapun itu, yang baik buat publik, harus diapresiasi.

Email yang memuat foto simpatisan PDIP yang sedang meminum air cucian kaki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah beredar di dunia maya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai email sudah tergolong kampanye negatif. “Itu sudah negative campaign karena sudah menyudutkan orang lain,” kata anggota Bawaslu Bambang Eka.
Dalam email itu terpampang foto Megawati yang sedang dicuci kakinya oleh seseorang berjenggot putih berkaos merah berlambang banteng moncong putih. Setelah disiram dengan air botol mineral yang ditadahkan di sebuah baskom, kemudian air cucian kaki tersebut di minum oleh pria tersebut.
Email yang berjudul 'mau...mau...mau jadi caleg PDI-P???' pengirim yang ditulis Mega Sijabat itu menuliskan "Hanya orang yang bodohlah yang akan mengikuti jejak ini....Semoga kita bukan termasuk didalam golongannya."
Bambang mengungkapkan alasannya mengapa email tersebut belum tergolong black campaign. Pertama, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengakui bahwa kejadian itu benar adanya sehingga unsur fitnah sudah bisa dipatahkan.
Kedua, alamat email pengirim dicantumkan dalam milis. Untuk mengetahui siapa pengirim email, kepolisian dapat membongkarnya. Jadi, papar Bambang, email tersebut bertujuan untuk menyerang posisi moral atau perilaku Mega dan partainya.
“Email itu maksudnya sama dengan apa yang dilaukan Partai Republik dahulu yang mengatakan apabila Obama jadi presiden, masyarakat AS akan sadar bahwa ia adalah Barack Husein Obama. Nama itu di sandingkan dengan mantan presiden Irak Saddam Husein,” imbuhnya.
Mungkin kita akan menunggu, muncul model ikan seperti apalagi. Sekali lagi, inilah bangsa Indonesia. Selalu ribut dan selalu saja menyinggung orang lain. Entah penyakit apa yang diderita bangsaku ini ? (*).

Readmore »»

Indonesia Berbahaya, Obama Kirim Hillary

Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton diduga membawa misi khusus dari pemerintahan Presiden Barack Obama. Menurut Pengamat Intelijen OC Manullang, melalui kedatangan Hillary AS ingin mengecek kebenaran informasi terkait aktivitas terorisme di Indonesia dan sistem politik Indonesia untuk meredam isu-isu agama.
"Mereka sebenarnya merecheck informasi yang dilaporkan oleh intelijen asing, karena mereka lebih percaya kalau melihat sendiri. Antara lain, bagaimana Indonesia bisa meredam tindak kekerasan seperti misalnya yang terjadi di Sumatera Utara itu," ungkapnya saat berbincang dengan okezone, Selasa (17/2).
Hal tersebut dilakukan karena Indonesia dipandang sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. "Mereka menganggap Indonesia besar, bukan karena kaya, tapi karena bisa berbahaya bagi AS," tandasnya.
Hillary Clinton dijadwalkan akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 19 Februari 2009. Kunjungan mantan istri presiden AS itu dalam rangka membicarakan hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia setelah sebelumnya berkunjung ke China dan Jepang.
Hillary dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 18 Februari 2009. Sebelum bertemu Presiden SBY, Hillary akan melakukan pertemuan dengan Hassan Wirajuda dan para petinggi Departemen Luar Negeri lain.
"Kita akan membicarakan mengenai hubungan kerjasama bilateral yang lebih baik diberbagai bidang. Termasuk masalah-masalah regional dan nasional yang menjadi konsentrasi kedua negara," ungkapnya.
Hassan menjelaskan, lawatan Hillary ke negara-negara Timur dan Pasifik berbeda dengan tradisi menteri luar negeri AS sebelumnya. Biasanya menteri luar negeri AS yang baru akan memprioritaskan kunjungan ke negara-negara Eropa terlebih dulu. (*).

Readmore »»

Obama plans to sign stimulus measure Tuesday

WASHINGTON – Savoring his first big victory in Congress, President Barack Obama on Saturday celebrated the newly passed $787 billion economic stimulus bill as a "major milestone on our road to recovery. "Officials said he would sign the measure on Tuesday in Denver. Speaking in his weekly radio and Internet address, Obama said, "I will sign this legislation into law shortly, and we'll begin making the immediate investments necessary to put people back to work doing the work America needs done."
At the same time, he cautioned, "This historic step won't be the end of what we do to turn our economy around, but rather the beginning. The problems that led us into this crisis are deep and widespread, and our response must be equal to the task."

The bill passed Congress on Friday on votes split mostly along party lines, allowing Democratic leaders to deliver on their promise of clearing the legislation by mid-February. The decision to sign it Tuesday in Denver, where Democrats held their national convention last summer, was disclosed by officials on condition of anonymity. They said they were not authorized to discuss the plans.

"It will take time, and it will take effort, but working together, we will turn this crisis into opportunity and emerge from our painful present into a brighter future," the president said.

Obama "now has a bill to sign that will create millions of good-paying jobs and help families and businesses stay afloat financially," said Sen. Max Baucus, a Montana Democrat who was a leading architect of the measure.

"It will shore up our schools and roads and bridges, and infuse cash into new sectors like green energy and technology that will sustain our economy for the long term," he added in a statement.

Hours earlier, Senate Republican Leader Mitch McConnell offered a different prediction for a bill he said was loaded with wasteful spending.

"A stimulus bill that was supposed to be timely, targeted and temporary is none of the above," he said in remarks on the Senate floor. "And this means Congress is about to approve a stimulus that's unlikely to have much stimulative effect."

Alaska Sen. Lisa Murkowski, in the GOP radio address Saturday, contended Democrats settled "on a random dollar amount in the neighborhood of $1 trillion and then set out to fill the bucket."

Obama, who was spending the weekend in Chicago, planned to fly back to Washington on Monday. His schedule for the week ahead includes trips to Denver on Tuesday to talk about his economic agenda and a visit to Phoenix on Wednesday to present a plan to fight foreclosures.

In a struggle lasting several weeks, lawmakers in the two political parties both emphasized they wanted to pass legislation to revitalize the economy and ease frozen credit markets. But the plan that the administration and its allies eventually came up drew the support of only three Republicans in Congress — moderate Sens. Susan Collins and Olympia Snowe of Maine and Arlen Specter of Pennsylvania.

Their support was critical, though, in helping the bill squeak through the Senate on a vote of 60-38, precisely the number needed for passage. Democratic Sen. Sherrod Brown cast the 60th vote in favor in a nearly deserted Senate, hours after the roll call began. He arrived after a flight aboard a government plane from Ohio, where he was mourning the death of his mother earlier in the week.

The House vote was 246-183.

The legislation, among the costliest ever considered in Congress, provides billions of dollars to aid victims of the recession through unemployment benefits, food stamps, medical care, job retraining and more. Tens of billions are ticketed for the states to offset cuts they might otherwise have to make in aid to schools and local governments, and there is more than $48 billion for transportation projects such as road and bridge construction, mass transit and high-speed rail.

Democrats said the bill's tax cuts would help 95 percent of all Americans, much of the relief in the form of a break of $400 for individuals and $800 for couples. At the insistence of the White House, people who do not earn enough money to owe income taxes are eligible, an attempt to offset the payroll taxes they pay.

In a bow to political reality, lawmakers included $70 billion to shelter upper middle-class and wealthier taxpayers from an income tax increase that would otherwise hit them, a provision that the nonpartisan Congressional Budget Office said would do relatively little to create jobs.

Also included were funds for two of Obama's initiatives, the expansion of computerized information technology in the health care industry and billions to create green jobs the administration says will begin reducing the country's dependence on foreign oil.

Friday's events capped an early period of accomplishment for the Democrats, who won control of the White House and expanded their majorities in Congress in last fall's elections.

Since taking office on Jan. 20, the president has signed legislation extending government-financed health care to millions of lower-income children who lack it, a bill that President George W. Bush twice vetoed. Obama also has placed his signature on a measure making it easier for workers to sue their employers for alleged job discrimination, effectively overturning a ruling by the Supreme Court's conservative majority. .

Readmore »»

Aku, Nafsu dan Perubahan

kemuliaan dan kekayaan suka menyeret manusia ke dalam lembah nafsu yang tak mengenal puas. Kesenangan selalu mendatangkan, di samping kepuasan sesaat saja, juga keserakahan dan kehausan akan kesenangan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Makin kita memanjakan nafsu mengejar kesenangan, makin dalam lagi kita terperosok ke dalam lembah kehausan ini. Makin dituruti, nafsu menjadi semakin kuat menguasai kita sehingga kita sudah bukan menjadi manusia lagi, melainkan menjadi hamba nafsu yang hidup hanya sekedar menjadi permainan nafsu belaka.

Sudah jelaslah bahwa menuruti nafsu saja membuat kita menjadi manusia yang tiada guna, menjadi hamba nafsu yang akhirnya akan menyeret kita ke lembah kehancuran, baik jasmani maupun rohani. Bukan hanya terdapat dalam pelajaran kitab-kitab suci ataupun filsafat-filsafat belaka yang kesemuanya itu hanya teori belaka, akan tetapi dapat kita saksikan dan hayati sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, bagaimana pengekangan nafsu-nafsu seperti yang dianjurkan oleh hampir semua agama?

Siapakah yang mengekang atau mengendalikan nafsu? Yang mengendalikan adalah aku yang melihat bahwa menuruti nafsu adalah buruk, maka aku ingin agar dapat menguasai dan mengendalikan nafsu, agar menjadi baik. Aku melihat bahwa menuruti nafsu membawa kepada kesengsaraan, maka aku ingin mengendalikan nafsu, menguasainya agar tidak terjerumus, agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang berarti aku akan menikmati keadaan yang menyenangkan.
Kalau kita mau mendalami hal ini, akan nampaklah bahwa nafsu adalah kita sendiri, pikirkan kita sendiri, nafsu adalah si aku yang ingin senang, sedangkan yang ingin mengendalikan nafsu adalah aku pula, maka tidak ada bedanya antara nafsu dan yang ingin mengendalikan nafsu! Semua itu adalah permainan si aku yang ingin senang selalu. Terjadilah konflik antara keadaaan aku yang ingin memuaskan nafsu dan aku yang ingin mengendalikan dan menguasai nafsu. Dan hal ini malah akan menjadi pupuk bagi nafsu itu sendiri. Mengendalikan saja tidak akan mematikan nafsu, hanya akan menyeilmuti saja untuk sementara. Dan di dalam konflik pengekangan ini, kita membuang energi yang amat besar dan amat banyak. Akibatnya, nafsu tidak akan lenyap dan kita kehilangan energi dan menjadi tumpul, lemah.

Yang terpenting adalah pengamatan terhadap diri sendiri, terhadap nafsu kalau timbul, terdapat keinginan-keinginan untuk menguasainya, keinginan untuk begini dan begitu yang kesemuanya tentu menuju ke arah satu, yaitu ingin bebas, ingin aman, ingin selamat, yang sebenarnya hanyalah topeng-topeng halus dari satu keinginan, yaitu keinginan untuk senang. Pengamatan yang dilakukan oleh si pengamat, masih sama saja, berada dalam satu lingkaran setan, karena si pengamat adalah si aku pula, si nafsu untuk memperoleh keadaan yang lebih menyenangkan juga. Jadi, yang ada hanyalah pengamatan saja, tanpa aku si pengamat. Dalam pengamatan ini terdapat kewaspadaan dan kesadaran yang menimbulkan pengertian yang mendalam. Dan hanya pengertian mendalam inilah yang akan menimbulkan tindakan yang mendatangkan perubahan.(*).

Readmore »»

Pers Perjuangan, "No Way"

by Rosihan Anwar

tibalah Hari Pers Nasional (HPN) 2009, diperingati di Jakarta dengan tema, "Kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat," pada 7-10 Februari 2009. HPN, kali ini, dipimpin oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono, yang menggantikan Tarman Azzam.
Pada Konvensi Nasional Media Massa se-Indonesia 8 Februari, dibahas tiga topik, yakni "Arsitektur ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi global", "Penelusuran pers perjuangan Indonesia, bagaimana peranan idealisme pers di tengah makin canggihnya teknologi media sekarang ini", dan "Pers perempuan". Tanggal 9 Februari dibahas dua topik, yakni "Peran media massa dalam menciptakan pemilu legislatif 2009 dan pilpres langsung 2009 secara berkualitas, " serta Mencegah
kriminalisasi atas karya jurnalistik.
Puncak acara bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah "Malam Pers Perjuangan" di Tenis Indoor Senayan, 9 Februari. Pada acara itu, winning award diserahkan kepada Presiden Yudhoyono atas kesediaannya memberikan contoh benar dalam menempuh jalur hukum tatkala dihadapkan
pada kasus pers, kepada mantan Presiden BJ Habibie atas inisiatif policy dibukanya kemerdekaan pers; dan kepada pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro.
Pada hemat saya, sebutan pers perjuangan yang dipakai oleh PWI tidak lagi tepat. Pers sekarang sudah kehilangan rohnya. Pers perjuangan yang dikenal dalam sejarah pergerakan nasional menentang kolonialisme Belanda ialah pers yang membela rakyat terhadap penjajahan, penindasan dan kezaliman, yang berjuang untuk kemerdekaan, sehingga rakyat memperoleh martabat kemanusiaan (human dignity), mampu hidup secara memadai, bebas dari gangguan kemiskinan, kesakitan, keterbelakangan,
dan kebodohan.
Pers perjuangan tidak ada lagi. sejak Peristiwa Malari 1974 di mana sejumlah surat kabar yang berpredikat pers perjuangan dilarang terbit, atau mengutip ucapan Presiden Soeharto kepada Menteri Penerangan Mashuri, dipateni wae (dibunuh saja). Pers sekarang ialah pers kapitalis, kalau bicara secara jujur terbuka. Pers yang bekerja untuk mencari laba/ profit. Pers yang bersaing untuk mendapatkan penghasilan dari iklan sebanyak-banyaknya. Pers yang sebagian besar dibaca oleh
golongan kelas menengah.

Kesejahteraan Wartawan

Manajemen pers kapitalis kurang mengindahkan keadaan keuangan dan kesejahteraan wartawan/karyawan, sehingga gaji mereka sering tidak mencukupi. Kekurangan gaji adalah salah satu sebab munculnya wartawan amplop dan wartawan pemeras.
Laksamana Sudomo semasa menjabat Menteri Tenaga Kerja pernah mengusulkan agar PWI menjadi serikat buruh (trade union) yang bisa memperjuangkan soal gaji dan nasib wartawan. Usul itu ditolak oleh Harmoko, Ketua Umum PWI Pusat, waktu itu. Alasannya, PWI adalah organisasi profesional. Sebagai mantan Ketua Umum PWI Pusat (periode 1970-1973) saya setuju bila PWI dijadikan serikat buruh, tapi pendapat saya dianggap sepi.
Organisasi wartawan yang saya lihat gigih mempersoalkan gaji wartawan ialah AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Kalau ingatan saya masih bagus, maka AJI Bandung mengusulkan agar wartawan di sana minimal gajinya dua sampai tiga juta rupiah sebulan. Tapi, rupanya koran itu secara ekonomis tidak cukup kuat membayar gaji sejumlah itu. Hanya koran yang telah mantap, tergolong pers kapitalis, punya kemampuan membayar wartawannya lebih baik.
Para wartawan pers kapitalis hidup nafsi-nafsi dalam sangkar mereka. Dalam pers kapitalis tidak ada solidaritas/ setiakawan wartawan. Yang bekerja pada koran "senin- kemis", sengsaralah dia secara kolektif.
Penampilan pers kapitalis bagus sekali. Koran terbit minimal 20 halaman tiap hari, mencapai 40 halaman pada waktu tertentu. Gambar dan cetak berwarnanya kayak technicolor (menguti ucapan RH
Siregar, alm). Isinya ditata menurut segmentasi pembaca. Penyajiannya menurut gaya tabloid-ism dengan aspek infotainment. Sikapnya mengikuti semboyan tabloid Inggris The Daily Mirror yang bertiras jutaan lembar: Publish and be damned". Artinya: "Siarkan dan terkutuklah kau!"
Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena adanya pers kapitalis di tengah kita sekarang adalah produk zeitgeist (semangat zaman), wujud globalisasi dunia. Saya tidak kecil hati bila tulisan saya yang
dikirim ke redaksi koran-koran tidak diperhatikan oleh wartawan generasi muda, karena menganggap tulisan saya sudah kuno, kerjaan wartawan gaek.
Tapi, saya bersyukur masih diundang oleh PWI Pusat menghadiri HPN 2009 berkat karunia Tuhan yang memberikan umur panjang, sehingga dimulai dengan menyaksikan sendiri berdirinya PWI di Solo 9 Februari 1946 sampai dapat mengikuti perkembangan PWI selama 63 tahun. Saya pikir
pers cetak masih akan eksis, walau konkurensi internet, koran on-line, blogger, dan citizen journalism makin terasa.
Sebagai penutup menyambut HPN 2009 janganlah lagi pakai sebutan pers perjuangan. Rohnya, its soul, sudah lenyap ditelan sang kala. Pers perjuangan: no way. Pers kapitalis: itulah dia, tahan tuh!
*Penulis adalah Wartawan Senior.

Readmore »»

Madoff agrees to permanent asset freeze: SEC

NEW YORK (Reuters) – Accused Wall Street swindler Bernard Madoff has agreed to a permanent freeze on his assets without admitting or denying fraud charges in a civil case against him, a U.S. regulator said on Monday. The U.S. Securities and Exchange Commission said in a court filing that the amount of fines and disgorgement will be decided later against Madoff, the former Nasdaq stock market chairman whose assets were temporarily frozen by court order two months ago.
The development is an indication that Madoff may settle the civil case, according to lawyers who are not involved in the matter. Madoff has not appeared in court to formally answer civil or criminal charges.
His lawyers have said Madoff is cooperating with investigators, and a hearing is tentatively scheduled for Wednesday in the criminal case. But it could be postponed by agreement between prosecutors and Madoff's lawyers.
It may take several months at least for the initial claims of investors to be fulfilled, according to lawyers overseeing the liquidation of Madoff's firm.
Madoff, 70, is facing criminal and civil charges in U.S. District Court in Manhattan after authorities said in December last year that he admitted to running a Ponzi scheme over many years with losses of $50 billion.
He is under house arrest and 24-hour surveillance in his luxury Manhattan penthouse apartment following his arrest for what authorities have called the biggest Ponzi scheme in history. In a Ponzi scheme, early investors are paid with the principal received from newer clients.
Madoff's lawyer Ira Sorkin said the SEC filing "means he has been enjoined from engaging in any violations of anti-fraud regulations."
The SEC has been severely criticized by members of Congress and commentators for failing to catch Madoff despite receiving tips. The agency's top enforcement official, Linda Thomsen, is resigning less than a week after a congressional panel chastised here for failing to follow up on those tips.
The SEC said in Monday's court filing that "defendant Madoff will be precluded from arguing that he did not violate the federal securities laws as alleged in the complaint".
One white-collar defense attorney not involved in the case said Monday's filing indicates Madoff will settle the civil case.
"It means that he is not fighting. He is going to be doing what he can to resolve everything," the attorney, Bradley Simon, said.
Another securities lawyer, Brian Miller of the Akerman Senterfitt law firm in Miami, said "It's a sign that he may be running out of resources to fight on every single front ... One would expect he would be concentrating his efforts to fighting the criminal case rather than the civil case."
In court documents filed last week, an updated list of customers of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC was peppered with more than 10,000 names of celebrities, financial firms and banks and smaller investors.
The nonprofit Securities Investor Protection Corp (SIPC) has set a July 2 deadline for customers to make their claims to a court-appointed trustee.
Court-appointed trustee, lawyer Irving Picard, said in court last Wednesday that $946 million has been recovered so far from Madoff's firm to be disbursed to defrauded customers.
(Editing by Tim Dobbyn and Jeffrey Benkoe).

Readmore »»

Sabar...Sabar...Sabar...

Sungguh patut disayangkan bahwa kita ini semenjak kecil biasanya hanya memperoleh petunjuk-petunjuk saja, bagaimana untuk dapat menjadi seorang yang baik, yang benar, yang sabar dan sebagainya. Seolah-olah kebaikan itu dapat dipelajari! Seolah-olah kebenaran itu mempunyai garis tertentu! Seolah-olah kesabaran itu dapat dibuat! Biasanya, kalau kita mendendam, kalau kita membenci, kalau kita marah, kita dinasihati untuk bersabar.

Kita dinasihati untuk mengendalikan diri, mengendalikan kemarahan itu, menekannya dengan kesabaran, dengan mengingat bahwa kemarahan itu tidak baik, kesabaran itu baik dan sebagainya. Kita diajar untuk menjauhi kemarahan, kebencian dan lain-lain itu seperti menjauhi penyakit, dan kita dipaksa untuk berpaling kepada kesabaran, cinta kasih antara sesama, kebaikan dan sebagainya.

Semua ini membuat kita seperti sekarang ini, penuh dengan teori-teori tentang kebajikan, kebaikan, teori-teori kosong yang sama sekali tidak kita hayati dalam kehidupan, karena penghayatan dalam kehidupan melalui teori-teori ini hanya merupakan peniruan belaka, dan setiap bentuk peniruan tentu mendatangkan kepalsuan dalam tindakan itu karena di balik itu sudah pasti mengandung pamrih.

Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi orang baik sehingga kita selalu ingin disebut baik, kita mempunyai anggapan baik itu searah dengan senang, atau baik itu mendatangkan senang di hati. Maka “perbuatan baik” yang kita lakukan itu, jika kita mau membuka mata mengenal diri sendiri, bukan lain hanyalah merupakan suatu daya upaya atau jembatan bagi kita untuk memperoleh hasil yang menyenangkan itu tadi saja. Hasil yang dianggap akan mendatangkan kesenangan dari perbuatan baik, dan hasil yang menyenangkan itu bisa saja berupa kesenangan bagi lahir maupun batin.

Mungkin bersembunyi di bawah sadar, namun karena pendidikan budi pekerti yang diberikan kepada kita semenjak kecil, maka kita selalu berbuat baik dengan harapan agar memperoleh buah dari perbuatan itu yang tentu saja akan menguntungkan atau menyenangkan kita lahir batin.

Bisa saja kita menyangkal bahwa hal ini tidak benar, akan tetapi setiap perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan kebaikan, yang kita lakukan dengan unsur kesengajaan untuk berbuat baik, sudah pasti mengandung pamrih, biar pamrih itu bersembunyi di bawah sadar sekalipun! Maka, yang penting adalah mengenal apakah perbuatan tidak baik itu! Kita tahu dan mengenal tindakan-tindakan palsu dan tidak baik itu, kita mengenal dan sudah mengalami betapa nafsu-nafsu seperti marah, benci, dendam, iri, serakah itu mendatangkan hal-hal yang amat buruk.

Untuk dapat terbebas daripada dendam, bukanlah hanya sekedar belajar sabar! Memang, dengan kesabaran atau mengendalian diri, kemarahan dapat saja berhenti, nampaknya lenyap dan padam, akan tetapi sesungguhnya, api kemarahan itu masih belum padam, hanya tertutup oleh kesabaran yang dipaksakan menurut ajaran-ajaran itu tadi. Seperti api dalam sekam. Sekali waktu api itu akan berkobar lagi, mungkin lebih hebat, untuk dikendalikan dan ditutup lagi oleh kesabaran, dan lain kali berkobar lagi, ditutup lagi, maka kita pun terseret ke dalam lingkaran setan seperti keadaan hidup kita sekarang ini!

Mengapa kita harus lari dari kenyataan kalau sekali waktu amarah atau benci datang? Mengapa kita harus menyembunyikan diri ke balik pelajaran kesabaran untuk melarikan diri dari kemarahan? Mengapa kita tidak berani menghadapi kenyataan itu bahwa kita marah? Mari kita mencoba untuk menghadapinya, setiap kali kemarahan timbul, setiap kali kebencian, iri hati, dan sebagainya datang ke dalam batin kita. Kita hadapi semua itu, kita amati, kita pandang, kita pelajari tanpa melarikan diri, tanpa ingin sabar, ingin baik dan sebagainya lagi! Dengan pengamatan ini, dengan kewaspadaan ini, dengan perhatian ini, maka kita akan awas, dan sadar, kita akan melihat bahwa kemarahan dan kita tidaklah berbeda, maka tidaklah mungkin melarikan diri dari kemarahan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, si aku itu sendiri. Kita hadapi saja, amati saja, pandang saja, dan akan terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang tak dapat diteorikan, hanya dapat dihayati, dilakukan pada saat semua itu timbul! Orang Sabar Adalah Kekasih Tuhan. (kph).

Readmore »»

BLT ala Bailout Bill

Seorang pria misterius membagi-bagikan uang pada ratusan orang di New York. Aksi pria tersebut tentu disambut gembira warga New York yang terkena dampak krisis ekonomi parah yang melanda AS. Aksi pria yang dikenal sebagai Bailout Bill itu sebenarnya merupakan aksi publisitas untuk situs baru http://www.bailoutbooth.com. Di situs itu, orang-orang bisa memposting video iklan, layanan dan pesan-pesan pribadi.
Namun aksi Bailout Bill itu juga untuk membantu rakyat kebanyakan AS dengan cara yang sama seperti pemerintah AS membantu bank-bank dan perusahaan lainnya. Demikian disampaikan juru bicara situs tersebut, Drew Tybus.
Dikatakannya, sekitar USD 500.000 (sekitar Rp 5,8 miliar) akan dibagi-bagikan di beberapa kota AS. Menurut Tybus, ide aksi ini adalah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan uang.
Untuk mendapatkan uang itu, warga cuma perlu mengantre dan menceritakan masalah mereka pada seorang asisten yang berdiri dengan memegang mikrofon dan kamera. "Ibu saya sedang sekarat," kata Mario, seorang pria lemah yang mengenakan tongkat. "Kita lihat apa yang dikatakan Bailout Bill," ujar asisten sembari merangkul Mario seperti dilansir AFP, Jumat (6/2).
Pria misterius yang dikenal sebagai Bailout Bill kemudian menjawab, "Saya akan memberikan USD 150 (sekitar Rp 1,7 juta)." tambahnya. Seorang pria tunawisma bernama Juan Vasquez (45) sangat bersyukur karena mendapatkan uang sebesar USD 100. "Bagi orang yang tak punya apa-apa, ini berarti banyak," ujarnya.
Dikatakan Tybus, selain New York, aksi bagi-bagi uang ini juga akan digelar di Washington, Boston dan Philadelphia. Tapi siapakah pria misterius yang membagi-bagikan uang itu? "Bailout Bill tak bisa memberitahukan nama sebenarnya," ujar Tybus.
Tybus juga mengingatkan orang-orang yang berniat jahat. "Orang-orang yang berdiri di sekitar sini adalah polisi-polisi yang sedang libur tugas. Dan mereka bersenjata," pungkas Tybus. (afp) .

Readmore »»

Hillary Clinton akan Kunjungi Jakarta

Menteri Luar Negeri AS yang baru Hillary Rodham Clinton akan mengunjungi Jakarta dalam perjalanan dinasnya ke Asia dalam upaya mempererat hubungan dengan wilayah tersebut. Dalam perjalanan dinas luar negerinya yang pertama sejak menjabat sebagai Menlu, Clinton akan bertolak dari Washington DC menuju Asia pada 15 Februari. Menlu Clinton akan berkunjung ke Jepang (16-18 Februari), Indonesia (18-19 Februari), Korea Selatan (19-20 Februari), dan Cina (20-22 Februari). Hal ini diumumkan di Washington oleh Pjs. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert A. Wood.
Di ibukota negara-negara tersebut, Clinton akan membahas sejumlah pendekatan umum terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat internasional, diantaranya krisis pasar uang, isu-isu kemanusiaan, keamanan, dan perubahan iklim.
“Kunjungan Menlu Clinton yang dilakukan pada awal pemerintahan Presiden Obama menegaskan semakin pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron R. Hume. “Beliau akan bertukar pandangan mengenai hubungan AS-Indonesia yang terus berkembang, termasuk kerjasama di berbagai bidang penting seperti pendidikan, keamanan regional, lingkungan hidup, perdagangan, dan kesehatan.”
Duta Besar Hume mengatakan bahwa Menlu Clinton berharap untuk dapat melihat secara langsung bagaimana Indonesia telah berubah menjadi sebuah negara demokrasi yang stabil dan moderat di dalam wilayah ASEAN yang penting. Duta Besar Hume juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menunjukkan pengakuan AS terhadap Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai peran internasional dalam memecahkan krisis ekonomi global.
Di Tokyo, Menlu Clinton akan bertemu dengan pejabat tinggi Jepang untuk membahas aliansi bilateral strategis dan kerjasama dengan Jepang mengenai isu-isu regional dan global. Clinton juga akan mengunjungi Jakarta untuk mengadakan konsultasi dengan pejabat tinggi Indonesia guna membahas kemitraan yang erat dan yang terus berkembang dengan Indonesia, dan perspektif mengenai kepentingan bersama di Asia Tenggara.
Di Seoul, Menlu Clinton akan bertemu dengan pemimpin senior untuk membahas perluasan kemitraan dan kerjasama global dengan sekutu kami, Korea Selatan. Clinton akan mengakhiri kunjungannya di Cina di mana ia akan bertemu dengan pejabat tinggi Beijing untuk lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih positif antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. (*).

Readmore »»

Uji UU Pemilu Soal Pembredelan Media Massa

Mengapa orang yang bersemangat berkarya, memberi alternatif berita, pemikiran, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, justru dihabisi melalui pencabutan ijin penerbitan media massa. Jika masih ada pilihan lain untuk menghukum wartawan yang salah, janganlah dilakukan dengan memenjarakan wartawan dan membredel medianya. Konstitusi membolehkan orang berpikir dan berkarya.

“Kami sangat menentang pencabutan ijin itu,” tegas Marah Sakti Siregar, Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia, dalam kesaksiannya di persidangan uji Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), Kamis (5/2), di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Marah pernah menjabat sebagai redaktur eksekutif Majalah Editor yang pada 21 Juni 1994 dibredel bersama Majalah Tempo dan Tabloid Detik, oleh Pemerintah. “Kami dianggap bersalah dan jadi anak yang badung,” kisahnya dalam perkara 32/PUU-VII/2009 yang dimohonkan oleh, antara lain, Pemred Harian Terbit Tarman Azzam, Pemred Harian Sinar Harapan Kristanto Hartadi, Pemred Harian Suara Merdeka Sasongko Tedjo, Pemred Harian Rakyat Merdeka Ratna Susilowati, Pemred Media Bangsa Badiri Siahaan, Pemred Harian Koran Jakarta Marthen Selamet Susanto, Pemred Harian Warta Kota Dedy Pristiwanto, Pemred Tabloid Cek dan Ricek Ilham Bintang. Mereka memberikan kuasa khusus kepada Torozatulo Mendrofa, SH, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PWI Pusat.

Ada kemarahan, kejengkelan, dan kesedihan, lanjut Marah. Bagi wartawan, pembredelan itu sebuah penderitaan luar biasa karena sebelumnya sudah berhari-hari mengejar berita. pengakuan Marah ini mewakili alasan para Pemohon yang utamanya mempermasalahkan klausula dalam UU Pemilu yang menyatakan media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak menjelaskan bagaimana solusinya jika ada peserta kampanye yang tidak mempunyai uang atau tidak ada pihak yang mau bekerjasama dalam bentuk iklan layanan masyarakat dengan peserta kampanye yang bersangkutan, sementara undang-undang mewajibkan pelaku media memberikan kesempatan yang sama. Jika menolak, media akan dikenai sanksi pembredelan. Di sisi lain, iklan adalah sumber pembiayaan berlangsungnya perusahaan pers.

Usai kesaksian Marah soal pembredelan, Ahli dari Pemohon, Wikrama Irians Abidin, Anggota Dewan Pers, menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tidak berwenang menjatuhkan sanksi berupa pencabutan ijin terbit bagi media massa, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), sebenarnya tidak bisa lagi dilakukan pembredelan karena dalam UU Pers tidak dikenal adanya surat ijin terbit. “Pasal 98 (UU Pemilu) secara hukum merupakan hukum positif, tapi tidak bisa dilaksanakan karena obyeknya (surat ijin red.) tidak ada,” paparnya.

Peran Dewan Pers, lanjut Wikrama, berdasarkan Pasal 15 UU Pers, ialah sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers, melalui mediasi yang terbatas di bidang moral atau etika pers. “Ketika undang-undang (Pemilu) yang baru ini memberi wewenang (bagi Dewan Pers) mencabut ijin media cetak, ini suatu hal yang mustahil,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sanksi pembekuan dan pembredelan yang diatur dalam Pasal 99 UU Pemilu, Wikrama menyatakan menolak berlakunya pasal itu dengan mendasarkan pada pendapat Profesor Senoadji yang menyatakan kemerdekaan pers akan terwujud apabila, pertama, tidak ada pembredelan atau upaya paksa melarang terbit. Kedua, tidak ada lagi surat ijin terbit. Ketiga, tidak ada lagi pembatasan. “Pasal 99 (UU Pemilu) cenderung berarorama bertentangan dengan prinsip kemerdekan pers,” ungkapnya.

Kemerdekaan pers, lanjut Wikrama, bukan kemerdekaan absolut, tapi harus dilindungi sejauh tidak melanggar hukum, etika, dan dilaksanakan secara profesional.

Senada dengan Wikrama, Ahli dari Pemohon, Jhonson Panjaitan, seorang advokat dan pembela Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa pembredelan dan sensor tak boleh terjadi lagi karena hak informasi juga menjadi hak pendidikan bagi rakyat.

Jhonson, yang pada 1994 ikut serta membela hak korban pembredelan, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 98 UU Pemilu, institusi yang awalnya dibuat negara (pemerintah) untuk menegakkan HAM, pada akhirnya berpotensi menjadi institusi pelaku pelanggar HAM jika mencabut ijin dan melakukan sensor.

Jhonson juga menyatakan mengerti dengan maksud penyusun Pasal 99 UU Pemilu, yaitu dalam rangka memangkas diskriminasi bagi para pengiklan (parpol dan calon legislator) dengan memberi kesempatan yang sama untuk beriklan. “Tapi saya kira terlampau sangat berbahaya dengan menghidupkan pembredelan dalam undang-undang pemilu ini,” urainya.

Dalam opini yang berseberangan, Ahli dari Termohon, Ahmad Ramli, menjelaskan bahwa pemerintah tidak meragukan kebebasan pers karena bersifat mutlak dan menjadi salah satu pilar demokrasi. Namun, jelas Ramli, tidak ada institusi yang tidak membatasi dirinya. “Selalu ada rules yang membatasi dirinya (institusi red.),” papar Ramli.

Ramli juga menegaskan bahwa persidangan di MK ini bukanlah forum yang mempertentangkan undang-undang dengan undang-undang lain. Kontradiksi antara UU Pemilu dan UU Pers ini menjadi wewenang Pemerintah dan DPR untuk melakukan harmonisasi, atau di Mahkamah Agung untuk penerapan lex specialis deorgat legi generalis. “Domain MK hanyalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,” katanya.

Dengan UU Pemilu ini, Ramli mengatakan bahwa pers tak perlu takut dibredel karena pers tak perlu ijin untuk menerbitkan media. “Dalam praktek, undang-undang (pemilu) ini tidak boleh berjalan sendiri. Undang-undang ini harus diimplementasikan dalam peraturan yang ditetapkan KPU, KPI, dan Dewan Pers,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini.

Mengapa Pasal 99 UU Pemilu menerapkan sanksi keras? Menurut Ramli hal ini menjadi salah satu upaya menyeimbangkan keadaan yang ada dengan memberikan hak kepada semua partai untuk berkompetisi. Untuk itu, para pengiklan dibatasi dengan durasi dan tidak boleh mem-blocking segmen tertentu. “Kalau blocking diberikan, maka (parpol dan caleg) yang lain tidak bisa masuk (beriklan red.). Pembuat undang-undang mengangap hal ini bersifat prinsipiil supaya tidak terganggu dalam berkompetisi,” ungkapnya.

Usul Ramli, yang harus dibahas lebih lanjut ialah kapan penerbitan itu masuk kriteria pers, dan jika tidak masuk ke koridor itu, maka harus diberikan pembatasan. Sanksi yang detail, eksplisit, dan definitif yang diatur dalam Pasal 99 UU pemilu menjadi upaya mendorong pers menjadi profesional.

Sementara itu, menurut Jhonson, akan berbahaya jika profesionalitas didasarkan pada sanksi, bukannya pada kapabilitas. Iklan itu transaksi, maka menurut Johnson, jangan hanya pers yang diatur tapi juga pembuat iklan, partai-partainya. Pengaturan harus dibuat rinci antara pers dan partainya atau individu yang terlibat dalam kampanye. “Jika ada pelanggaran, jangan hanya persnya saja yang dibawa ke pengadilan tetapi juga pemasang iklan, dan membuka constitutional complaint pada masyarakat yang dirugikan,” usul Jhonson.

Menanggapi wewenang Dewan Pers dan KPI memberikan sanksi, Ramli sependapat dengan Wikrama bahwa itu bukan menjadi wewenang Dewan Pers, tapi pengadilan. Hal ini menjadikan Dewan Pers tidak siap dan tidak kompeten. Sementara pengadilan, jangankan mencabut ijin, mengeksekusi mati orang saja, boleh. UU Pers tidak memberikan kemungkinan bagi pengadilan menutup usaha pers, tapi UU Pemilu memungkinkan hal itu. “Mencabut ijin sama dengan menghukum mati seseorang, maka pengadilan adalah pintu terakhir kita,” urainya.

Sidang berikutnya akan digelar Selasa (24/2), dengan agenda pembacaan putusan. “Sebelum itu, kami harap kesimpulan sudah masuk ke kepaniteraan MK hari Selasa (17/2) jam 12 siang,” kata Ketua MK, Moh. Mahfud MD. (diambil dari www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Readmore »»

Obama admin. seeks treaty to cut US, Russia nukes

WASHINGTON – The Obama administration, reversing the Bush administration's limited interest in nuclear disarmament, is gearing up for early negotiations with Russia on a new treaty that would sharply reduce stockpiles of nuclear warheads.

Secretary of State Hillary Rodham Clinton has notified Congress and her staff that she intends to get started quickly on talks with the Russians, who have voiced interest in recent weeks in settling on a new treaty calling for cutbacks in arsenals on both sides.

The 1991 Strategic Arms Reduction Treaty expires at the end of the year. It limited the United States and Russia to 6,000 nuclear warheads each. The American stockpile is believed to be about 2,300 warheads, and the Russians' even lower.

Clinton's spokesman, Robert Wood, said the new administration was serious about negotiating reductions in nuclear weapons. A replacement treaty for START "will be put on a fast track," Wood said.

President Barack Obama said during the campaign that he would seek verifiable reductions in all U.S. and Russian nuclear weapons. Clinton told Congress last month that deep reductions were the goal.

Clinton has told her staff she intends to get started quickly on talks with the Russians, said an administration official who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to speak about the subject.

Some key arms control posts in the new administration have not been filled, however, and that might slow preparations for talks.

"I can't give you a time frame when we will be able to complete a review," Wood said in an interview Thursday. In that vein, he said, the administration was "clearly committed to reducing the numbers" but has not decided how deep to slash.

Internal talks on what position the U.S. should take in overall disarmament have begun within the State Department and with the White House, said officials aware of the discussions. Those discussions are expected to accelerate when the key posts are filled, said the officials, who asked for anonymity because they were not authorized to talk publicly.

While the officials said they hoped the nomination process and Senate confirmation would not take long they did not know when the administration would be ready for talks with the Russians.

Daryl Kimball, executive director of the private Arms Control Association, said "it appears that reductions down to 1,000 warheads are possible." That would be a cut of more than 50 percent on the U.S. side.

In 2002, President George W. Bush and Russian leader Vladimir Putin agreed on a treaty that sets as a target 1,700 to 2,000 deployed strategic warheads by 2012.

Readmore »»

Prediksi Tiga Besar Pileg 2009

Survei lembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) memperkirakan hasil Pemilu Legislatif 2009 tidak akan berbeda dengan Pemilu 2004. Tiga klasemen teratas perolehan suara diprediksi akan tetap dihuni oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
"Dilihat dari hasil survei tentang popularitas parpol, kemungkinan hasil pemilu legislatif mendatang akan mengulang hasil Pemilu 2004," ujar Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/2).
Popularitas Partai Golkar, berdasarkan hasil survei, meningkat pesat daripada Pemilu 2004 karena kebijakan pemerintah yang diklaim sebagai keberhasilan Jusuf Kalla serta performa mesin politik partai berlambang pohon beringin itu.
Survei dilakukan terhadap 2.118 responden di 33 propinsi selama 19-31 Januari 2009. Dalam survei ini, Puskaptis menggunakan teknik stratified random sampling. Berikut hasil lengkap survei popularitas partai politik terhadap 11 partai politik.

Nomor Partai Persentase
1 PDIP 23,75 persen
2 Partai Golkar 20,48 persen
3 Demokrat 19,10 persen
4 Abstain 14,63 persen
5 PKS 9,81 persen
6 Gerindra 3,79 persen
7 Partai Lain 3,10 persen
8 PAN 2,75 persen
9 PDS 1,2 persen
10 Hanura 1,03 persen
11 PPP 0,86 persen
12 PKB 0,52 persen
13 PBB 0,17 persen .

Readmore »»

Berkaca kepada Diri Sendiri

Manusia selalu berubah. Tidak ada kedukaan yang abadi seperti juga tidak ada kesenangan yang kekal. Juga manusia tidak selalu baik atau selalu jahat, dalam diri manusia terdapat unsur kebaikan dan unsur kejahatan ini. Sekali waktu kejahatannya menonjol, ada kalanya kebaikannya nampak.
Mengapa demikian? Karena sesungguhnya, pikiran kita sendirilah yang menentukan, yang menguasai seluruh kehidupan, sehingga kita diombang-ambingkan antara susah dan senang, baik dan jahat, indah dan buruk, yang timbul dari pikiran yang menilai-nilai, membanding-bandingkan semua merupakan permainan dari pikiran kita sendiri yang selalu mengejar kesenangan dan menolak kesusahan.

Karena perbandingan dan penilaian ini, maka terciptalah sifat-sifat kebaikan, susah senang, baik jahat, dan sebagainya. Dan sifat-sifat kebaikan inilah yang menimbulkan adanya kebaikan tunggal, kebalikan abadi yang menguasai dan menyengsarakan kehidupan, yaitu kebalikan antara cinta dan benci. Yang menyenangkan atau dianggap menyenangkan kita cinta, sebaliknya yang kita anggap menyusahkan kita benci. Maka terjadilah pertentangan, permusuhan kelompok, bangsa, dan perang!
Dapatkah kita terbebas dari cengkeraman pikiran yang menilai dan membandingkan? Mungkin dapat kalau kita bebas dari keinginan untuk mengejar kesenangan. Segala macam KEINGINAN, dalam bentuk apapun juga, adalah MENYESATKAN. Ingin baik, ingin bebas, ingin suka, ingin damai dan sebagainya, pada hakekatnya adalah INGIN SENANG!

Betapapun tinggi dan mulianya nampaknya yang diinginkan itu, tetap saja itu merupakan keinginan untuk mencapai kesenangan, baik kesenangan batin maupun kesenangan lahir. Dan setiap pengejaran kesenangan, dalam bentuk apapun juga, pasti mendatangkan konflik dan ada yang menghalangi, ada yang merintangi, timbullah kekerasan dan pertentangan, timbullah rasa benci dan permusuhan. Betapa banyaknya hal ini terjadi di sekeliling kita! Betapa memang demikianlah hidup ini.

Contohnya, seorang bertapa atau melakukan ritual lainnya untuk mencari kedamaian. Ini merupakan suatu keinginan, ingin mencapai kedamaian. INGIN SENANG! Karena kalau dalam keadaan damai, dianggapnya akan senang. Karena itu, setiap ada gangguan dalam pertapaannya, dia akan menentang si pengganggu ini dan terjadilah permusuhan. Dengan sendirinya kedamaian yang dicari-cari itupun hancur lebur! Betapa banyaknya hal ini dilihat dalam kehidupan kita sekarang ini!

Bangsa-bangsa berteriak-teriak mencari perdamaian, INGIN DAMAI, yang berarti ingin senang pula! Bukan enggan perang, melainkan ingin damai, ingin senang. Maka, dalam mengejar perdamaian ini, kalau perlu dengan jalan perang! Dan kalau sudah perang, mana ada perdamaian? Padahal, perdamaian tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari. Hentikan perang, jangan berperang, maka tanpa dicari sudah ada kedamaian itu! Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu banyak MENGINGINKAN hal-hal yang tidak ada. Kita tidak mau membuka mata akan kehidupan kita sehari-hari, tidak mau memandang keadaan kita setiap saat, lahir batin. Kita INGIN sabar, padahal kita pemarah. Sama seperti ingin damai tapi dalam keadaan perang tadi. Kalau kita mengenal diri sendiri, melihat kemarahan sendiri, penglihatan ini menyandarkan dan menghentikan marah itu. Kalau sudah tidak ada marah perlukah belajar sabar lagi?

Kita manusia sebagai perorangan, sebagai kelompok, sebagai bangsa, agaknya lupa bahwa segala sumber peristiwa berada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya berada dalam diri kita sendiri. Akan tetapi kita selalu mencari ke luar. Kita tidak mau mempelajari diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan. Kehidupan adalah kita, kitalah pokoknya, kitalah, ujung pangkalnya, kitalah dasarnya, kitalah sebab akibatnya. Kita lebih suka mempelajari orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dan mencari kesenangan untuk diri sendiri belaka selama hidup. Maka tidaklah aneh kalau selama hidup kita diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan penuh suka-duka, jauh lebih banyak dukanya dari pada sukanya. Maukah kita menyadari semua ini dan mulai meneliti diri sendiri. Bercermin sepanjang hari setiap saat? Bercermin lahir batin? Kapan dimulai? SEKARANG JUGA!

Readmore »»

Kuatnya Lobi Yahudi di AS

Tak ada satu negara pun di dunia ini yang pengaruhnya sedemikian kuat di AS selain Israel. Hal ini diyakini berasal dari kuatnya Lobi Yahudi di Washington dan pendukungnya di elite AS. Di AS, memanggil seorang Yahudi dengan sebutan Yahudi memang sudah dianggap sebagai hal yang serius. Pasalnya, isu anti-Semit selalu menjadi hal yang dianggap serius dan bisa berakhir di meja hijau.
Lebih dari itu, jaringan organisasi Yahudi memang mencengkeram kuat di berbagai strata masyarakat Negara Adidaya itu. Padahal, jumlah mereka tidak lebih dari 5 juta jiwa berdasarkan sensus 2006. Sehingga sekecil apapun masalah yang dinilai merugikan citra Yahudi, akan langsung dilibas.
Saat ini, setidaknya ada dua organisasi Lobi Yahudi di AS yang sangat menentukan sikap politik AS. Yakni, Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) dan Center for Security Policy (CSP), yang memiliki hubungan amat erat dengan Committee on the Present Danger (CPD), sebuah wadah para Hawkish (ultrakonservatif) Gedung Putih dan Pentagon, seperti Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Karl Rove, dan Richard Perle.
Di bawahnya ada American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Organisasi-organisasi Zionis ini memiliki tiga agenda besar yang harus dilakukan setiap pemerintahan di AS. Yakni, selalu mendukung Israel, selalu menambah anggaran militer, dan selalu menentang traktat kontrol senjata yang dianggap merugikan AS dan Israel. Lobi Yahudi ini pula yang mengontrol setiap tindakan seorang Presiden AS, apakah menguntungkan atau merugikan Israel.
Pengamat internasional University of Chicago, Joseph Yackley dalam esai berjudul ‘US Security Assistance to Israel’ memaparkan dua cara resmi AS memberikan bantuan bagi Israel. Yakni, lewat program Economic Support Fund (ESF) dan Foreign Military Financing (FMF).
Yang menarik, AS tidak menetapkan syarat-syarat tertentu bagi Israel untuk bantuan itu, seperti dilakukan terhadap negara-negara lain. Bahkan, setiap tahun jumlah bantuan AS untuk Israel selalu bertambah dalam jumlah yang fantastis. Setiap tahun, rata-rata AS menambah jumlah bantuannya kepada Israel sebesar US$ 60 juta.
Bahkan, walaupun mengaku tengah diterpa krisis, AS tidak ragu untuk memberikan diskon sekitar US$ 1 juta bagi jaminan pinjaman ke Israel, dari total US$ 9 juta pada tahun ini. Hingga kini, Negara Zionis itu telah menggunakan pinjaman AS sebanyak US$ 4,6 miliar. Pinjaman itu diberikan kepada Israel ketika AS memulai agresi militernya ke Irak untuk membantu perekonomian negara itu. Pinjaman itu berperan sangat penting ketika resesi ekonomi global menyerang beberapa negara.
Hal lain yang cukup mencengangkan juga terjadi menjelang akhir masa pemerintahan George W Bush, di awal bulan ini. Ia sampai harus memotong pidato yang tengah disampaikannya di Philadelphia hanya untuk menerima panggilan telepon dari PM Israel, Ehud Olmert.
Saat itu, Olmert meminta presiden AS ke-43 itu menyatakan menolak resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB atas agresi Israel di Jalur Gaza. Permintaan itu langsung diiyakan Bush, yang kemudian menelepon Menlu Condoleezza Rice.
Hasilnya, dari 15 negara anggota Dewan Keaman PBB yang membahas resolusi, hanya AS yang menyatakan abstain, dan 14 negara lainnya menyetujui. Hal ini tak urung membuat Rice malu, karena ia harus menolak resolusi perdamaian yang juga disusunnya itu.
Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa semua lembaga pemerintah, budaya, media, maupun parlemen di AS sesungguhnya telah dikuasai Israel. Bahkan, saat menjabat PM Israel pada 2001, Ariel Sharon pernah berkata, “Jangan takut, AS berada dalam kendali kita”.
So, siapa pun presiden AS termasuk juga Barrack Obama tidak akan mampu menandingi Lobi Yahudi yang sudah mendarah daging di Pentagon, Gedung Putih, dll. Kalau toh Obama panjang lebar menjelaskan dirinya bukan memusuhi Islam, selama kebijakannya tidak merugikan Israel akan dibiarkan saja oleh organisasi-organisasi Yahudi di AS, tapi kalau sedikit saja merugikan Israel, mereka pasti bergerak dan Obama tidak berkutik. Dan untuk selanjutnya kita hanya bisa berujar Obah Ma! (*)

Readmore »»

Demokrasi yang Democrazy

Meninggalnya Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara saat menghadapi demonstrasi massa pro pembentukan Propinsi Tapanuli, tampaknya bakal berbuntut panjang. Dia juga cerminan bopengnya sistem perwakilan. Apapun, perjuangan propinsi Tapanuli bakal dapat rintangan.
Aziz Angkat adalah ‘tumbal’ demokrasi. Dia adalah ‘tumbal’ ambisi sekelompok orang yang ingin mendirikan propinsi baru di wilayah Sumatera Utara. Sebuah perjuangan memekarkan Sumut dengan memunculkan Provinsi Tapanuli.
Di tengah demonstrasi yang cenderung jadi amuk massa, Aziz Angkat jadi korban kebrutalan pendukung Provinsi Tapanuli. Ada yang menyebut, dia meninggal karena serangan jantung. Apapun, Aziz tewas disulut kekerasan pada demonstrasi itu.
Kematian Aziz Angkat sungguhlah tragis. Belum genap dia tiga bulan memimpin lembaga perwakilan, menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe. Tapi, kini dia meninggal justru di wilayah simbol demokrasi Sumut. Aziz seakan menjadi penanda matinya saluran demokrasi yang terwakili melalui lembaga perwakilan. Demonstrasi macam apa ini sehingga sampai membawa korban.
Menurut penuturan Anugrah Maulidi Angkat, putra Aziz, ayahnya memang sering ngomong tentang pembentukan propinsi baru itu. Menurut Aziz, tutur Anugrah, seharusnya ada UU yang mengatur pembentukan provinsi baru. Aziz sangat tegas menentang pembentukan Provinsi Tapanuli karena belum waktunya untuk berdiri.
Pihak kepolisian sendiri bergerak cepat. Menurut Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna, pihaknya telah memeriksa tujuh demonstran. “Ketujuhnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan akan ada pengembangan lain sesuai hasil temuan di lapangan,” imbuhnya.
Gubernur Sumut, Syamsul Arifin pun meminta kepolisian menindak tegas siapa pun penanggung jawab unjuk rasa tersebut. Syamsul mengaku telah mengantongi data orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa anarkis tersebut. Dan dia menuntut kepolisian untuk menindak tegas pelaku kerusuhan.
“Kita tidak ingin 'hukum rimba' terjadi di negara ini. Pihak kepolisian harus menindak tegas pelaku kerusuhan itu, termasuk penanggung jawab unjuk rasa tersebut serta siapa di belakang unjuk rasa yang akhirnya merenggut nyawa tersebut,” kata Gubernur Syamsul.
Apapun, nasi sudah jadi bubur. Aziz sudah pergi meninggalkan warga Sumut. Propinsi Tapanuli pun bukan tak mungkin ikut pergi dibawa Aziz. Kalau sudah begini, siapa yang hendak disalahkan?. Demokrasi tampaknya sudah jadi Democrazy. Jangan sampai, semoga almarhum Aziz Angkat jadi korban pertama dan terakhir. (*)

Readmore »»

GUGATAN KAJI DITOLAK, KAJI KARWO GUBERNUR

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) tidak dapat diregistrasi menjadi perkara di MK. Dengan demikian, MK menganggap proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jatim usai setelah 31 Januari 2009 lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menetapkan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Sebelumnya, Senin (2/2), pasangan Kaji yang didampingi kuasa hukumnya mengajukan kembali gugatan atas penetapan hasil pilgub Jatim oleh KPU Jatim. Dalam Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2009, KPU Jatim menetapkan pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) sebagai pemenang pilgub Jatim putaran kedua.
Dalam konferensi pers setelah pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Selasa (3/2) sore di gedung MK, Ketua MK Moh. Mahfud MD mengatakan RPH melalui Ketetapan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menilai persoalan-persoalan hukum yang muncul dan menjadi gugatan Kaji tersebut prima facie (dalam penilaian awal) merupakan pelanggaran administratif dan pidana. Oleh karenanya, kata Mahfud, MK menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi kewenangan penegak hukum di luar MK.
“Yang dilaporkan adalah tindak pidana dan administratif yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara secara signifikan,” jelas Mahfud.
Selain itu, MK juga menganggap Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 bersifat final dan telah dilaksanakan oleh KPU Jatim yang hasilnya dituangkan dalam SK KPU Jatim Nomor 01 dan 02 Tahun 2009. Dengan demikian, proses perhitungan dan pemungutan suara ulang yang hasilnya dituangkan dalam SK tersebut adalah bagian dari proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jatim Putaran Kedua. Oleh karena itu, kata Mahfud, MK menilai permohonan Kaji bertanggal 2 Februari 2009 tersebut tidak termasuk kategori permohonan baru sehingga tidak dapat diregistrasi sebagai permohonan baru.
Dengan keluarnya Ketetapan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Jatim perihal penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada Jatim Tahun 2009 dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilukada tersebut adalah sah.
Mahfud juga menegaskan ketetapan yang dikeluarkan MK telah mempertimbangkan asas manfaat. “Kita (MK-red) ingin menyelesaikan ketegangan politik di Jawa Timur dan tidak tersandera dengan polemik pemilukada sehingga pemerintahan di Jawa Timur dapat segera berjalan,” tegasnya.
“Mulai saat ini, MK menganggap proses dan persoalan pemilukada Jawa Timur telah selesai,” pungkas Mahfud.
Sebagaimana diketahui, KPU Jawa Timur pada 31 Januari 2009 lalu telah menetapkan hasil penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilukada Jatim di tiga kabupaten di Madura setelah sebelumya (2/12/2008) MK membatalkan hasil perhitungan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan dan pemungutan ulang tersebut, KPU Jawa Timur menetapkan pasangan Karsa sebagai pemenang pemilukada Jawa Timur Putaran Kedua.
Atas keputusan tersebut, pasangan Kaji kembali mengajukan gugatan kepada MK. Kaji menganggap dalam pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang tersebut masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikan pasangan Kaji. (mk).

Readmore »»