BBC dan CNN Bohong Soal Pemilu Iran

Pemberitaan media Barat yang menghembuskan isu kecurangan dalam pemilu Iran dan situasi kisruh pasca pemilu Iran yang cenderung tendensius, memaksa pemerintah Iran bersikap tegas terhadap media-media asing tersebut. Ketegasan pemerintah Iran itu bukan tanpa alasan karena terbukti beberapa media asing telah menyiarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan, terutama dalam aksi-aksi massa yang terjadi di Iran.
 
Setelah BBC, kini giliran CNN yang "tertangkap basah" menyiarkan informasi yang menyesatkan. Dalam siaran hari Rabu kemarin, CNN menayangkan wawancara lewat telepon dengan seorang perempuan yang disebut berada di tengah-tengah aksi protes yang berlangsung di depan gedung parlemen Iran di kota Teheran.
 
Dalam wawancara, perempuan yang menjadi nara sumber CNN itu menceritakan seolah-olah situasi di lokasi unjuk rasa dalam keadaan gawat karena tindakan represif aparat keamanan Iran terhadap para pengunjuk rasa. "Situasinya sudah seperti pembantaian" kata si nara sumber CNN yang tidak disebutkan namanya. Menurut si nara sumber, aparat kepolisian Iran sudah bersikap kasar, memukuli para pengunjuk rasa dan menembaki mereka seperti binatang.
 
CNN tidak tahu bahwa televisi Iran, Press TV merekam wawancara itu dan Press TV juga punya hasil liputan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen yang oleh nara sumber CNN disebut ricuh dan suasanya seperti "pembantaian" .
 
Press TV membandingkan antara laporan nara sumber CNN dan hasil liputan Press TV sendiri dan menayangkannya satu hari kemarin. Hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa laporan nara sumber CNN ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang terekam Press TV. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, tidak terjadi keributan seperti yang digambarkan nara sumber CNN.
 
Pembawa acara Press TV di akhir liputan itu  menantang CNN dan jaringan media Barat lain untuk membuktikan kalau semua berita yang disiarkannya berasal dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan mendesak press Barat untuk tidak membuat laporan yang provokatif dan menghasut.
 
Fakta ini menjadi tamparan bagi CNN, media massa kebanggaan AS itu. CNN sendiri belum memberikan penjelasan apakah ia sudah dibohongi oleh orang yang disebut sebagai nara sumbernya itu atau CNN sudah dengan sengaja membuat wawancara telepon palsu dengan tujuan untuk menampilkan bahwa wajah Iran dengan kekerasan..
 
Sebelum ini, media Inggris BBC juga memuat foto hasil rekayasa pelaksanaan kampanye pemilu presiden di Iran. Seorang blogger berhasil membongkar kebohongan BBC yang menggunakan foto kampanye Ahmadinejad dengan massa yang jumlahnya banyak.

Readmore »»

Pidato Ayatollah Sayyid Ali Khamenei

Pemilihan umum (Pemilu) presiden kali ini merupakan guncangan politik bagi para musuh dan hari perayaan besar bagi sahabat Iran. Dengan mengingat Allah, percaya pada pertolongan Allah dan menjaga ketenangan adalah faktor paling berpengaruh yang dapat meloloskan bangsa mukmin Iran dari setiap badai dan permasalahan selama 30 tahun silam.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu 12 Juni 2009 memperlihatkan kepercayaan diri, harapan dan semangat nasional. Tentu saja seluruh 40 juta pemilih dalam pemilu kali ini memberikan suara kepada Imam Khomeini, para syuhada dan Revolusi Islam. 

Seluruh 4 calon presiden pada pemilu 12 juni juga merupakan bagian dari Revolusi dan Republik Islam Iran maka jika terdapat keluhan terkait pemilu harus diselesaikan melalui kerangka peraturan Negara yang telah ditentukan.

Partisipasi luas para pemuda khususnya generasi pertama revolusi islam Iran menunjukkan rasa tanggung jawab politik. Perhatian pemuda ini, saya dari lubuk hati yang paling dalam merasa sangat merendah terhadap kebesaran bangsa Iran dan pemudanya.

Menurut saya partisipasi masyarakat Iran dalam pemilu 12 juni 2009 yang dilandaskan pada kepercayaan, kebebasan, harapan dan semangat nasional adalah jawaban yang paling tepat kepada propaganda media masa negara-negara adidaya. Kepercayaan nasional yang merupakan modal utama Republik Islam Iran sekali lagi tampil pada pemilu lalu. 

Sebelumnya para musuh kami berusaha untuk mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tetapi setelah mereka gagal, mereka tengah berusaha mengoyangkan rasa kepercayaan masyarakat dengan tujuan mempertanyakan eksistensi Revolusi Islam Iran. 

Kebijakan permusuhan musuh-musuh kami tak pernah berhenti dan seperti yang diketahui para musuh pada saat perdebatan antara setiap calon dengan cara menyebarkan kebohongan telah berusaha semaksimal mungkin agar memperlihatkan perdebatan ini sebagai perkelahian antara kubu oposisi dan kubu pro-revolusi.

***

Saya mengenal dan mengetahui betul semua empat calon presiden pemilu kemarin. Salah satu dari mereka adalah presiden kami, yang selalu siap untuk melayani masyarakat. Beliau adalah sosok yang sangat dapat dipercayai. 

Calon yang lain adalah perdana menteri saya selama 8 tahun. Calon berikutnya merupakan mantan panglima tinggi Garda Revolusi Islam Iran dan yang terakhir adalah mantan ketua parlemen yang dua kali menjabat jabatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kesemua calon ini adalah tokoh-tokoh Revolusi dan Republik Islam Iran dan persaingan mereka adalah persaingan internal dan berbeda dengan apa yang dipropagandakan oleh media massa Zionis, AS, dan Barat.

Perdebatan antar calon dalam TV merupakan kreativitas yang penting. Perdebatan ini yang telaksana secara transparan, serius dan tegas dapat menghancurkan semua propaganda negatif Barat yang menyatakan bahwa persaingan para aclon presiden di Iran tidaklah nyata. 

Tentu saja keseriusan, ketegasan dan pemberian jawaban terhadap arus berbagai kritik serta transparannya kebijakan setiap calon adalah nilai-nilai positif perdebatan ini. Masyarakat Iran dengan menyaksikan perdebatan ini  dan juga melihat pada kampanye setiap calon dapat menentukan pilihannya. 

Saya yakin masyarakat Iran telah mengetahui bahwa dalam persaingan empat calon presiden pada pemilu kemarin tidak ada calon yang dapat dinamakan sebagai calon yang berada di luar Revolusi dan Republik Islam Iran. Semua calon adalah tokoh-tokoh besar Revolusi dan Republik Islam Iran. Menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan 10 juta partisipan dalam pemilu lalu adalah perdebatan di TV yang mana merupakan hal yang baik.

Perdebatan dalam tingkat para pejabat adalah hal yang baik dan lazim, dan tentu saja dengan menghilangkan hal-hal yang negatif dan berbagai kekurangan, acara perdebatan antar pejabat harus dilanjutkan agar seluruh pejabat dapat melihat dirinya pada posisi yang dikritiki dan harus menjawab.

Republik Islam Iran secara serius melawan dan senantiasa memberantas tindakan korupsi. Tak dapat diragukan lagi bahwa Republik Islam Iran adalah salah satu sistem pemerintahan yang paling bersih secara politik maupun sosial. 

Bangsa besar Iran pada 12 juni yang lalu telah menciptakan sebuah hari yang besar di dunia. Tetapi, sayangnya, beberapa musuh sedang berusaha untuk mengubah kemenangan mutlak ini menjadi kegagalan dan kekalahan nasional, atau menyebarkan kecurigaan terhadap pemilu dengan tujuan menghalangi bangsa kami untuk mencatat rekor terbesar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di seluruh dunia. 

Tetapi mereka telah gagal karena kebenaran ini telah tercatat pada sejarah dunia. Saya dapat mengatakan bahwa Revolusi dan Republik Islam Iran memiliki 40 juta suara, bukan 24 juta suara yang diraih oleh presiden terpilih. 

Saya ingin meyakinkan para calon pemilu lalu dan juga bangsa besar Iran bahwa Republik Islam Iran tidak akan mengkhianati suara rakyat karena undang-undang dan tata cara pemilu di Negara kami tidak mengizinkan dan tidak memberikan ruang untuk hal demikan.

***

Dewan Garda adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk menindak-lanjuti pengaduan kecurigaan dan protes, dan jika diperlukan perhitungan ulang untuk beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) maka hal itu akan dilakukan dengan keberadaan perwakilan para calon. 

Jalur hukum adalah satu-satunya cara untuk menindak-lanjuti keluhan dan kecurigaan, dan tentu saja jalur hukum yang telah memberikan ruang untuk menerima protes dari para calon presiden juga telah mempersiapkan cara untuk menindak-lanjuti berbagai pengaduan.

Saya ingin mengatakan kepada para politikus, para calon presiden dan tokoh-tokoh partai dan arus politik bahwa momen ini merupakan momen bersejarah bagi Negara dan kami semua bertanggung-jawab untuk bertidak lebih cerdas dan teliti serta tak bersalah. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Imam Khomeini, hukum Negara adalah bagi semua, saya menyarankan saudara-saudara saya untuk dapat mengontrol diri dan melihat tangan-tangan musuh yang telah membuka topeng diplomasinya untuk mengambil kesempatan agar dapat mencapai kepada tujuan-tujuannya.

Falsafah pemilu adalah untuk menyelesaikan semua masalah berada pada kotak suara. Suara yang masyarakat masukkan dalam kotak suara inilah yang menentukan keinginan mereka. Jika setelah setiap pemilu para calon yang tidak berhasil meraih suara terbanyak menerjunkan pendukungnya ke jalanan kota, untuk apa pemilu diselenggarakan? Apa salahnya masyarakat yang hidup dan pekerjaannya harus terganggu?

Saya mengajak seluruh masyarakat Iran untuk persaudaraan, kesamaan dan mematuhi hukum. Jalur hukum, jalur persahabatan dan rasa kasih sayang masih terbuka dan saya berharap seluruh masyarakat Iran berjalan pada jalur-jalur ini serta merayakan kemenangan partisipasi 40 juta orang dalam pemilu dan tidak memberikan izin kepada musuh untuk merusak perayaan ini.

***

Saya telah mendalami kebijakan dan pernyataan beberapa pejabat Negara-negara Eropa dan AS dalam beberapa hari ini. Sebelum pemilu kebijakan, pernyataan dan seluruh usaha pejabat Barat adalah untuk mengurangi partisipasi masyarakat Iran dalam pemilu, tetapi partisipasi 40 juta orang pada pemilu mengejutkan berbagai media masa dan para pejabat Barat. 

Mereka telah menyadari bahwa halaman baru dari setiap isu yang berhubungan dengan Republik Islam Iran, telah dibuka dan mereka tidak mempunyai jalan lain kecuali menerimanya. Dalam kondisi yang terdapat demonstrasi di Negara terkait dengan pemilu, para pejabat parat menggunakan peluang ini untuk memainkan ombak, pada saat itu pula kedok-kedok mereka terbuka dan cara mereka berbicara juga berubah. 

Sejak awal minggu yang lalu beberapa kepala pemerintahan dan menteri luar negeri mengambil kebijakan yang membuktikan permusuhan mereka terhaadp Republik Islam Iran yang mana dalam hal ini Negara Inggris berada dibarisan pertama. Beberapa pejabat AS pun menyatakan bahwa kami selalu menunggu saat-saat ini yaitu saat masyarakat Iran terjun ke jalan, di pihak lain mereka menulis surat kepada kami dan menyampaikan keinginan mereka untuk membuka hubungan dengan Republik Islam Iran, yang mana yang harus kami percaya?

Di dalam negeri pun unsur-unsur luar telah beraktivitas dan mulai mengganggu keamanan masyarakat, membakar berbagai objek dan tempat serta merampas harta kekayaan masyarakat yang mana saya percaya para pelaku ini sama sekali tidak berhubungan dengan masyarakat dan bukan merupakan pendukung calon tertentu, tetapi mereka adalah musuh bangsa Iran dan orang-orang yang menjual dirinya kepada Barat dan rezim Zionis. 

Para musuh ini berimajinasi bahwa sama seperti di beberapa Negara kecil bahwa mereka dapat melakukan revolusi beludru yang didukung oleh puluhan juta dollar yang dipersiapkan salah satu pemegang investasi Zionis. Masalah utama musuh ini adalah mereka belum mengenal bangsa Iran.

Yang paling buruk adalah simpati pejabat AS tentang HAM dan perlawanan keras terhadap masyarakat Iran. Saya ingin menanyakan bagaimana para pelaku kriminal yang telah menghancurkan Afganistan dan Irak serta membunuh rakyat kedua Negara tersebut serta mendukung rezim Zionis dari segi meteri dan politik, bagaimana ingin berbicara tentang HAM?

Dalam pembelaan terhadap HAM dan orang-orang yang telah ditindas, Republik Islam Iran berada pada barisan terdepan dan tidak membutuhkan saran Barat. Para pejabat dan politikus Barat harus mengenal rasa malu dan tidak melakukan hal-hal demikian.


Artikel ini merupakan Khotbah Sholat Jum’at yang disampaikan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran pada 19 Juni 2009 di Teheran. Khotbah ini telah diterjemahkan dari Bahasa Parsi dan dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta 

Readmore »»

Neoliberal vs Ekonomi Kerakyatan

Untuk pertama kalinya, isu ekonomi menjadi isu penting dalam pemilihan presiden kali ini. Ini berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya. Saat itu isu yang berkembang adalah isu Islam dan nasionalisme. Neoliberalisme sendiri merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar. Istilah umum yang dikenal adalah liberalisme. Ia berangkat dari filsafat pada masa pencerahan Eropa berupa kebebasan individu dan pasar yang otonom.

Istilah neoliberal muncul pertama kali tahun 1960-an, bersamaan dengan gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Istilah neoliberal datang dari mereka yang tidak menyukai istilah liberalisme.

Sementara, istilah ekonomi kerakyatan sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan. Adalah Muhammad Hatta yang pertama kali memperkenalkan. Pada tahun 1930-an, Hatta menyebutnya dengan istilah “ekonomi rakyat.” Apa yang disebut ekonomi rakyat adalah ekonomi pribumi. Tujuan Hatta adalah membela kepentingan ekonomi pribumi.

Tak cuma Hatta yang menulis soal ekonomi kerakyatan. HOS Tjokroaminoto juga menulis soal ini. Dalam perspektif Tjokroaminoto dia membedakan dua jenis kapitalisme. Yakni kapitalisme yang baik dan kapitalisme yang jahat. Kapitalisme yang baik adalah ekonomi pribumi sementara kapitalime yang jahat adalah kekuatan ekonomi penjajah.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan pada masa sebelum kemerdekaan adalah ekonomi pribumi melawan ekonomi penjajahan. Sedang pada masa awal kemerdekaan, ekonomi kerakyatan berubah tafsir menjadi ekonomi rakyat miskin melawan ekonomi pengusaha besar.

Pada tahun 1960-an, juga ada program demokrasi ekonomi. Program ini berusaha melibatkan rakyat dalam ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi, modal diharapkan dikuasai oleh masyarakat dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat.

Pada tahun 1980-an, ekonomi kerakyatan berubah istilah menjadi ekonomi Pancasila. Namun semangatnya masih sama seperti ekonomi kerakyatan pada masa pra kemerdekaan.

***

Perdebatan neoliberal dan ekonomi kerakyatan pada saat pemilihan presiden menunjukkan semakin matangnya kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Berpolitik tidak lagi identik dengan pelemparan isu-isu sempit yang bersifat ideologis dan sektarian, tetapi lebih kepada isu-isu pragmatis dan ekonomi. Ini merupakan pertanda sehat walau tidak sempurna

Sementara, kemunculan neoliberal pada tahun 1960-an dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis. Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Dan kedua, mengakui kebebasan individu.

Neoliberal adalah sebuah istilah yang digunakan dari berbagai teori kontemporer anti intervensi yang dikembangkan pada konteks historis, politik dan institusi tertentu. Ia juga merupakan perkawinan aliran ekonomi neoklasik yang menganut paham kebebasan pasar di satu sisi, dengan mazhab politik Libertarian-Austria yang mengusung kebebasan dan kemerdekaan individu di sisi lain.

Setidaknya ada beberapa model yang dikenal dalam kelompok neoliberal. Model-model itu adalah model monetaris, penolakan terhadap perencanaan terpusat, kekakuan lembaga, principal agent model of bureaucracy, perburuan rente serta penolakan terhadap perusahaan publik dan privatisasi.

Untuk model terakhir, kaum neoliberal berpendapat bahwa perusahaan publik merupakan salah satu sumber utama dari inefisiensi ekonomi dan stagnasi yang dialami negara berkembang. Untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana inefisiensi perusahaan publik sering terjadi, kebijakan privatisasi banyak mendapat dukungan.

Lalu, dengan berbekal kesuksesan aplikasi kebijakan di negara maju, World Bank, IMF dan Departemen Keuangan Amerika Serikat sepakat untuk mengeneralisasi teori itu dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Washington Consensus. Setidaknya ada 10 kebijakan inti dari Washington Consensus itu.

Sepuluh kebijakan itu adalah: displin kebijakan fiskal; pengalihan belanja subsidi, kecuali subsidi langsung pada belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; reformasi pajak –memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak; suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil; nilai tukar kompetitif; liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal; liberalisasi investasi langsung asing; privatisasi BUMN; deregulasi; dan perlindungan hak milik.

Namun Washington Consensus juga memicu kritik. Kelompok sayap kiri menuduh penghapusan subsidi bertujuan untuk mempercepat pembayaran utang ke negara maju.

George Stiglitz sendiri juga mengritik liberalisasi tanpa penahapan dan persiapan yang cukup. Kegagalan Washington Consensus dinilai Stigltitz dibuktikan oleh fakta bahwa perekonomian negara-negara yang menerapkan bukan saja tidak membaik, melainkan malah memburuk, seperti kasus Argentina dan Indonesia. Stigltitz menyarankan liberalisasi seharusnya dimulai dari sektor riil, perdagangan lalu keuangan. Sementara di Indonesia posisinya malah terbalik. Sektor keuangan terlebih dahulu diliberalisasi melalui Pakto 88, baru sektor perdagangan dan sektor riil.

Kelemahan pemikiran neoliberal juga muncul sebagai akibat kelahiran “kawin kepentingan” antara aliran neoklasik yang memberikan legitimasi akademis-intelektual, dan tradisi Libertarian-Austria sebagai sumber retorik politik.

Dari paparan ini, dapat dikatakan bahwa apa yang dinamakan neoliberal tidak lebih dari kumpulan pemikiran anti intervensi pemerintah dalam perekonomian yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan dengan akar pemikiran neoklasik. Akan tetapi terlepas dari kekurangan dan bias inteletual, ia juga menunjukkan kepada kita berbagai kelemahan fundamental dari visi teknokratik dalam suatu perekonomian.

***

Ekonomi kerakyatan sendiri merupakan kumpulan pemikiran tentang sebuah orientasi kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat jelata, baik di sisi komsumsi dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok, maupun di sisi produksi dengan berpihak pada usaha kecil menengah.

Penemu istilah ekonomi kerakyatan pertama kali adalah Emil Salim. Ia menulis istilah itu dalam sebuah artikel koran pada tanggal 30 Juni 1966. Sementara yang mempopulerkan adalah Mubyarto dengan istilah ekonomi Pancasila pada tahun 1980-an.

Namun, apa yang dinamakan ekonomi kerakyatan baru sebatas semantik, karena belum serius menjawab peran negara, pasar dan individu seperti teori-teori ekonomi pada umumnya.

Perbedaan tajam yang membedakan ekonomi kerakyatan dan neoliberal adalah peran pemerintah. Pada ekonomi kerakyatan pemerintah diharap melakukan intervensi dan berpihak pada rakyat banyak, sementara ekonomi liberal mengandaikan pemerintah netral dan tidak campur tangan.

Lantas bagaimana wajah pemerintah SBY sekarang? Boleh dibilang pemerintahan SBY sekarang adalah pemerintah dengan corak ekonomi neoliberal kerakyatan. Disebut kerakyatan, karena pemerintah juga melakukan intervensi. Salah satunya dengan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah juga menggulirkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Tapi dikatakan neoliberal karena di sisi lain, pemerintah juga meliberalkan investasi asing.

Di luar isu liberalisasi modal asing dan privatisasi, agenda ekonomi rakyat tidak banyak bertentangan langsung dengan pemikiran neoliberal. Bahkan, pemerintah saat ini bisa menggabungkan keduanya. Jargon ekonomi rakyat memang lebih terkesan pada pemrioritasan sektor pertanian dan UMKM. Karenanya, ekonomi rakyat kurang tepat untuk menjadi jargon melawan liberalisasi dan privatisasi..

Readmore »»

7 Lucrative Jobs from Obama's Stimulus Plan

Pesident Barack Obama's plan to get the U.S. economy going has a strong focus on creating jobs. Two of the bills he's recently signed, the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) and the Making Home Affordable program, provide funding that will create a wide variety of job opportunities with good salaries. Better yet, many of these jobs don't require a four-year degree, so job-seekers may be able to move into these careers pretty quickly.
Here's a selection of some of the best-paying stimulus jobs:
Computer Security Specialist
A big chunk of the ARRA money is dedicated to health-care information-technology initiatives -- digitizing medical records so they're easier to transmit and share between doctors, hospitals and pharmacists. Computer-security experts who can help keep electronic medical records locked away from computer hackers and other unauthorized users will be in high demand as the health-care sector modernizes, says Laurence Shatkin, author of "Great Jobs in the President's Stimulus Plan."
Other specialists will be needed to train workers on how to keep the data safe. A brief certificate program may suffice to get you started in this field, the Bureau of Labor Statistics (BLS) says. "There's going to be a special role here of how to keep prying eyes away," Shatkin says.
Median annual salary: $78,376
Cost Estimator
For each of the major infrastructure projects that receive stimulus funding, an estimator must determine the likely cost of material plus labor so that accurate job bids can be submitted and budgets properly prepared. Shatkin says laid-off workers with a background in construction, who are familiar with the industry's labor and materials costs, should find opportunities here, though many estimators have a four-year degree.
Median annual salary: $58,868
Civil Engineer
For each of these big federally backed construction projects, Shatkin points out, civil engineers must make sure structures are properly designed to withstand the elements. Engineers also make sure construction projects are executed correctly. You'll need at least a college degree, usually in engineering. But the BLS notes a degree in science or mathematics might work to get you started here, too.
Median annual salary: $66,638
Insulation Installer
The ARRA is focused on making federal facilities more energy efficient, starting with simple methods such as weatherizing buildings with more insulation to save energy. Projects are happening all over the country, Shatkin notes, at science labs, military installations, and other federal buildings. High-school graduates often can receive on-the-job training, the BLS says.
Median annual salary: $44,460
Solar Panel Installer
President Obama has made cleaner, greener energy use a top administration priority. The ARRA includes funding for the installation of solar panels to cut energy use at many federal buildings ... and that means someone with an understanding of electric, water and heating systems will need to climb up on the rooftops and put up these systems. Training programs may be as short as six months, Shatkin notes.
Median annual salary: $44,460
Physical Therapy Assistants
The ARRA included an extension of medical benefits for workers laid off in the recent downturn, Shatkin points out. That will keep business brisk for medical professionals, including physical therapy assistants. Assistants may have a two-year degree, or can be trained on the job, to assist patients who need exercises or must use crutches or other devices, according to the BLS.
Median annual salary: $48,999
Loan Officer
Just signed into law in May, legislation entitled Making Home Affordable provides federal incentives for banks to help up to 9 million distressed homeowners renegotiate their loans. Because each mortgage agreement and piece of property is unique, the work is time-consuming -- a loan officer must sit down with each homeowner individually.
This initiative is creating a sudden need for more mortgage loan specialists who can renegotiate with homeowners, says Joseph Burkhart, director of recovery-related business development at recruiting firm The Mergis Group in McLean, Va. Burkhart says the majority of the nation's loan-renegotiation work traditionally took place in the Dallas market, but that the huge volume of loan workouts planned means banks will be hiring all across the country.
"The mortgage industry in January only did 100,000 refis," he says. "Now they're projecting that millions of them will take place every month."
Because of high demand, Burkhart says employers are looking at applicants with a variety of past work experience -- former bank loan officers and others who understand contracts. One background that's of interest, Burkhart says: call-center workers who've made contract offers over the phone.
Median annual salary: $43,070

Source: All salary data is from PayScale.com. The salaries listed are median, annual salaries for full-time workers with 5-8 years of experience and include any bonuses, commissions or profit sharing..

Readmore »»

DAFTAR NILAI UASBN SD MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA TAHUN 2009

No. Nama BHS INDO MATH IPA JUMLAH

1. angga K.H 8,00 ---- 7,75---- 8,75--- 24,50
2.bujang T.H 8,40 ---- 9,50---- 9,75--- 27,65
3.Dzikri I. V 8,00 ---- 7,25---- 8,50--- 23,75
4.eka M.S.R 8,20 ---- 9,00 --- 9,75--- 26,95
5.Evy Nur H. 7,80 ---- 6,25---- 8,25--- 22,30
6.farid A.N 8,60 --- 8,50 -- 9,50 --- 26,60
7.Hana R 8,80 --- 9,25 --- 9,75 --- 27,80
8.Ida Ayu R. 8,80 --- 7,75 --- 8,75 --- 25,30
9.Moch Bagus 8,80 --- 7,00 --- 7,50 --- 23,30
10.Rachmad k 8,60 --- 8,25 --- 9,25 --- 26,10
11.Wafiyyah R. 8,60 --- 8,25 --- 9,50 --- 26,35
12.Yunita Diang 8,40 --- 6,75 --- 6,50 --- 21,65
13. Aditya P 9,40 --- 8,50 --- 9,75 --- 27,65
14. Akbar 8,00 --- 7,50 ---- 9,50 --- 25,00
15. Ayu Dewi 9,40 --- 7,50 --- 8,00 --- 24,90
16. Bramantyo 7,40 --- 7,00 --- 8,50 --- 22,90
17.Erwin Mifta 7,80 --- 7,00 --- 7,75 --- 22,55
18.Farida A 8,60 --- 6,75 --- 7,25 --- 22,60
19 Firman 7,60 --- 8,50 --- 8,75 --- 24,85
20. Mar'atus 9,00 --- 8,50 --- 9,25 --- 26,75
21. Mei Lisa 8,00 --- 5,25 --- 8,00 --- 21,25
22.Nugraha A 8,60 --- 6,25 - – 8,75 --- 23,60
23.Pradnya A.P 9,20 --- 8,25 --- 10,00 --- 27,45
24.Rheza R.A 8,00 --- 6,50 --- 8,50 --- 23,00
25. Romiz D 8,20 --- 9,25 --- 9,50 --- 26,95
26.Roul R. 8,80 --- 10,00 -- 10,00 -- 28,80
27. Silfia I 9,00 --- 10,00 – 10,00 --- 29,00
28.Sony Dwi 6,60 --- 6,25 --- 8,50 --- 21,35
29.Tiara K. 8,00 --- 9,00 --- 8,00 --- 25,00
30.Tito Akbar 8,20 --- 8,25 --- 9,00 --- 25,45
31. Xena M 8,40 --- 7,75 --- 8,75 --- 24,90
32.Yuniar 8,80 --- 8,00 --- 8,75 --- 25,55
33. Gizzela F. 8,40 --- 7,75 --- 9,00 --- 25,15
34. Imam B. 7,80 --- 6,25 --- 8,25 --- 22,30
35.Amang 8,00 --- 5,00 --- 8,75 --- 21,75
36Awan Ghifari 7,60 --------- 7,75 ---------- 8,00 ----- 23,35
37Bagos Krisna 8,20 7,75 ----------8,00 ----- 23,95
38Dewi Nur Anisa 8,80--------- 9,25 ----------8,50 ------ 26,55
39Dina Silvia P 8,20 ------- 9,00 ---------- 9,00 ----- 26,20
40Elly Dwi A 6,80 --------- 7,50 ---------- 8,75 ------ 23,05
41Evi Hasnia 7,20 --------- 6,25 ---------- 8,00 ------ 21,45
42Faizatul Hikmah 9,20 --------- 7,75 ---------- 9,00 ------ 25,95
43 Farida Anisah 8,60 --------- 8,00 ----------9,25 ------- 25,85
44Fauziyatur R 7,60 --------- 5,75 ---------- 9,25 ------- 22,60
45Hakam Abd 8,20 --------- 6,00 ---------- 8,25 ------- 22,45
46Imron Hanafi 6,80 --------- 5,50 ---------- 7,25 ----- 19,55
47Intania Yoland 7,20 --------- 6,75 ---------- 8,00 ------ 21,95
48Maulana Adam 7,60 --------- 7,50 ---------- 9,00 ------- 24,10
49Moch Amri 7,80 --------- 8,75 ---------- 9,00 ------ 25,55
50Moch Wildan 7,40--------- 7,25 ---------- 8,25 ------- 22,90
51Muhammad Yusuf 9,00 --------- 8,75 ---------- 8,50 ------ 26,25
52Rafika Putri 7,00 --------- 7,50 ---------- 7,50 ------ 22,00
53Rillo Kresna 8,40 --------- 8,75 ---------- 9,25 ------- 26,40
54Rizki dana 8,20--------- 9,25 ---------- 9,50 ------- 26,95
55Syafrizal Dwi 7,60 ---------6,00 ---------- 8,25 -------- 21,85
56Yoga Mahendra 8,60 --------- 9,50 ---------- 7,75 ------- 25,85
57Abizar Aufa 8,40 --------- 9,00 ----------8,75 -------- 26,15
58Alya Sherlyna 7,80 --------- 7,00 ---------- 7,75 ------- 22,55
59Cevrela Fani 8,80 --------- 9,00 ---------- 9,25 ------- 27,05
60Eva Nur 7,40 --------- 6,75 ----------6,25 --------- 20,40
61Fahmi Andrias 6,80 --------- 8,00 ---------- 9,00 -------- 23,80
62Karfina Islam 7,20--------- 9,50 ---------- 9,00 -------- 25,70
63M.Alfin H 8,80 --------- 9,75 ---------- 9,75 -------- 28,30
64Septian H 7,80 --------- 7,00 ---------- 9,25 -------- 24,05
65Surya Devi 8,80 --------- 8,75 ---------- 9,25 -------- 26,80
66Umar Faruq 8,40 --------- 7,00 ---------- 8,75 -------- 24,15
67Vitri Putri 9,00--------- 9,50 ---------- 9,25 --------- 27,75
68Widya Utari 8,40 --------9,25 ---------- 9,25 ---------- 26,90
69Amsal Amaly 8,60 --------8,50 ---------- 9,50 ---------- 26,60
70Ayesha Putri 8,00 --------- 7,25 ---------- 6,25 -------- 21,50

Readmore »»

Perang Opini yang Menggelikan

Pertarungan opini dalam pilpres terkadang memang menggelikan. Perhatikanlah, perputaran wacana yang terjadi seperti contoh di bawah ini. Dalam soal isu antek orba, misalnya, di sebuah situs disebutkan bahwa SBY merupakan bagian dari orde baru. Karena itu harus diwaspadai. Seruan ini jadi menggelikan, karena dilontarkan oleh pendukung kubu pesaingnya. Padahal, para kompetitornya, entah itu Kalla, Wiranto ataupun Prabowo sejatinya sama-sama menjadi bagian orde baru.

Dalam soal isu agama, SBY-Boediono diopinikan selah-olah sebagai dua kandidat yang berbeda. Di belahan Indonesia Barat, SBY-Boediono dikampanyekan kurang Islam (karena kedua istri mereka tak berjilbab). Namun, di belahan Indonesia Timur, SBY-Boediono disebut-sebut akan melakukan "proyek Islamisasi negara" terkait kontrak politik dengan PKS -- akhirnya terkuak, isi perjanjian itu telah palsu belaka.

Belakangan dihubungkan dengan pernyataan Boediono yang berbicara soal keinginannya mengembangkan ekonomi syariah. Lucunya, Kalla sebenarnya juga berjanji yang sama. Soalnya, ada dugaan, isu agama ini memang menjadi "mainan"-nya kubu Kalla-Win

Dalam soal Lapindo, Kalla secara berapi-api menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Hm, ini sungguh menarik. Sebab, kalau kita tengok ke belakang, Fraksi Golkar, partai yang ia pimpin, adalah salah satu penjegal pengajuan hak interpelasi Lapindo di DPR.

Dalam soal BLBI, Boediono paling disorot sebagai 'orang yang paling bersalah. Yang dilupakan, tatkala pencairan BLBI pada tahun 1997-98 silam, BI masih merupakan bagian dari pemerintah, bukan institusi yang independen seperti sekarang. Karena itu, pencairan BLBI sepenuhnya memenuhi kehendak pemerintah Soeharto ketika itu. Dan, Boediono adalah bagian sedikit dari Direktur BI yang tak dikejar-kejar aparat hukum.Sementara sejumlah koleganya memang jadi pesakitan sebab diduga kuat melakukan patgulipat dengan bank penerima.

Daftar ini kalau mau diteruskan bisa sangat panjang.

Ada yang bilang, ini gejala amnesia. Hanya sesaat, tidak permanen. Tapi, ada yang bilang ini fenomena yang lebih serius: keasyikan dengan dunianya sendiri, seolah-olah orang lain tak ada, tak berpikir, tak bermemori.

Namun, sepertinya tidak terlalu banyak yang menggubris fenomena ini. Bukan tak ingat, Bukan tak peduli. Tapi,barangkali justru karena iba. (berpolitik.com).

Readmore »»

Lagi, Soal Neolib dan Ekonomi Kerakyatan

Sekarang keluar kata-kata yang paling membedakan JK dengan SBY adalah kemandirian. Kalau Megawati pro ekonomi kerakyatan. Jadi dua pihak ini menempatkan diri sebagai antitesa dari yang sedang memerintah. Kalau penantang memang harus menunjukkan beda dari incumbent. Menawarkan sesuatu yang baru, yang memberi harapan. Seolah-olah pemerintahan SBY ini neolib dan terwakili pada sosok Boediono. Dan dilawanlah dengan jargon kemandirian- kerakyatan.
Nah pertanyaannya sekarang, apa itu neolib dan apa ekonomi kerakyatan. Tidak ada itu sistem ekonomi neolib, dia bukan mainstream dalam sistem ekonomi. Neolib cabang dari liberalisme. Neolib muncul tahun 1970an karena dipandang sebagai bentuk liberalisme baru dengan karakteristiknya yang lebih ekspansif. Tidak ada negara di dunia ini yang murni bebas dari campur tangan negara.
Amerika Serikat negara yang paling banyak campur tangan negaranya, pada bidang jaminan sosial, insentif pertanian, macam-macam. Lebih berat intervensi negara di AS daripada di Indonesia. Ujung tombak neolib yakni free trade dan free movement of capital. Negara-negara maju mengusung neolib karena mereka tidak bisa lagi kompetisi bikin ini bikin itu, upah buruh sudah mahal.
Jadi mereka mempertahankan hegemoni ekonominya dengan cara agar dunia membuka diri supaya mereka bisa bikin pabrik di mana-mana. Supaya lancar ekspansi mereka, syaratnya harus ada perdagangan bebas dan modal harus bebas gentayangan ke mana-mana.
Lalu, ekonomi rakyat bukan sistem, tidak bisa dikontraskan dengan neolib. Ekonomi rakyat bisa diterapkan di sistem ekonomi apapun. Definisinya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Secara maksimal diterapkan di negara komunis seperti Kuba, semua bisa gratis.
Ekonomi rakyat tidak mengenal ideologi, karena perspektif itu diterapkan di negara liberal seperti Norwegia, Swedia, negara-negara Skandinavia dengan level yang lebih canggih kebutuhan dasar rakyatnya. Jadi ekonomi rakyat adalah orientasi dasar yang bisa diaplikasikan pada semua sistem ekonomi. Penerapan jargon ekonomi kerakyatan sekarang ini norak.
Negara Skandinavia menerapkan pajak pogresif yang begitu berat bagi orang kaya, sementara di Indonesia pajak masih menyenangkan kelompok kecil orang kaya. Skandinavia memang gila, pada level pendapatan tertentu pajak bisa 70%. Tapi ada resikonya.
Negara-negara bersistem welfare state sudah kolaps. Kalau tidak ada bencana dalam sistem ekonomi, baik-baik saja. Tapi ekonomi dunia kan fluktuatif. Pajak kan fungsi dari kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi nyungsep, pendapatan dasar negara ikut nyungsep.
Padahal pelayanan dasar tidak bisa nyungesep tiba-tiba. Dana kesehatan dipangkas 50%, tidak mungkin. Pelayanan kesehatan harus jalan terus, padahal APBN jebol. Makanya ada reformasi di negara-negara Skandinavia. Di Jerman Gerard Schroeder kalah oleh Angela Merkel, karena reformasi sistem keuangannya tidak populer. Tidak bisa apa yang sudah dikasih ke rakyat diambil atau dikurangi, pasti tidak terpilih lagi. Itulah kelemahan welfare state. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Isme yang ekstrim, liberalisme atau komunisme itu hanya suatu model berpikir. Tidak ada kenyataan hidup yang murni komunis atau liberal. Ada indeks kebebasan dalam ekonomi, siapa paling tinggi? Bukan AS tapi Hongkong. Itulah wujud negara yang ekonominya paling bebas, tidak ada yang mengalahkan. Indonesia berada di tengah-tengah di antara 170 negara. (*)

Readmore »»

Pejabat BUMN Jadi Tim Sukses

Badan Pengawas Pemilu merilis data pejabat-pejabat Badan Usaha Milik Negara yang diduga menjadi tim sukses calon presiden. Hanya calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, yang bebas dari dukungan pejabat BUMN.
Bentuk dukungan para pejabat BUMN ini ada dua, yakni pertama secara resmi masuk tim kampanye nasional yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan kedua, hanya masuk tim relawan.

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi SBY-Boediono:
- Achdari, Ketua Dewan Pengawas Peruri/Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye
- Soeprapto, Komisaris Independen Indosat/Koordinator Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Max Tamaela, Komisaris Hutama Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan Saksi Tim Kampanye
- Dedi Prajipto, Komisaris Wijaya Karya/Anggota Pembinaan dan Penggalangan, Saksi Tim Kampanye
- Effendi Rangkuti, Komisaris Kimia farma/Anggota Korwil VI Tim Kampanye
- Yahya Ombara, Komisaris Kereta Api/Anggota Korwil IV Tim Kampanye
- Umar Said, Komisaris Pertamina/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Sulatin Umar, Ketua Dewan Pengawas Bulog/Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
- Raden Pardede, Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Tim Kampanye

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Tak Resmi SBY-Boediono:
- Suratto Siswohardjo, Komisaris Angkasa Pura II/Ketua Gerakan Pro SBY
- Jenderal (Pol) Purn Sutanto, Komisaris Utama Pertamina/Wakil Ketua Gerakan Pro SBY
- Sardan Marbun, Komisaris PTPN III/Ketua Tim Romeo
- Muchayat, Deputi Meneg BUMN dan Komisaris Mandiri/Ketua Barindo
- Aam sapulete, Komisaris PTPN VII/Ketua Jaringan Nusantara
- Harry Sebayang, Komisaris PTPN III/Jaringan Nusantara
- Andi Arief Komisaris, PT Pos Indonesia/Jaringan Nusantara

Pejabat BUMN di Tim Kampanye Resmi JK-Win
- Tanri Abeng, Komisaris Utama Telkom/Dewan Penasehat Tim Kampanye
- Fadhil Hasan, Komisaris PTPN XI/Anggota Tim Kajian Tim Kampanye
- Rekson Silaban, Komisaris Jamsostek/Wakil Koordinator Penggalangan Pekerja,tani, dan nelayan Tim Kampanye
- Sumarsono, Komisaris Pertamina/Dewan Pengarah Tim Kampanye.

Dari semua nama itu, empat nama terindikasi kuat yakni Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede, Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri Achdari, Komisaris PT Pertamina Umar Said. Ketiganya tergabung dalam Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Seorang lagi, Komisaris PT Telkom Tanri Abeng yang tercantum dalam Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto. Badan Pengawas Pemilu kemudian berencana memanggil mereka pada Rabu (17/6). (VIVAnews.com)

Readmore »»

Awas, Asing Main Pendek

Pelaku di bursa saham terbagi dua. Sebagian menganggap perdagangan masih akan berlangsung gegap gempita. Tapi sebagian lagi menilai, sekarang merupakan saat tepat bagi pasar untuk melakukan konsolidasi. Jika ramalan yang disebutkan terakhir benar, berarti indeks harga saham gabungan tak akan melonjak-lonjak lagi. “Akan stagnan, dengan kecenderungan melemah,” kata seorang kepala riset di sebuah perusahaan sekuritas asing.
Alasannya, banyak saham yang saat ini sudah masuk ke dalam zona mahal. Sehingga, akan lebih banyak investor yang melakukan aksi ambil untung ketimbang menambah koleksi.
Apalagi, penguatan yang terjadi selama ini boleh dibilang ‘tidak wajar’. Banyak saham yang kenaikan harganya tak sebanding dengan kinerja usaha emiten. Bahkan, tak sedikit saham yang diterbitkan perusahaan yang mengalami kerugian harganya ikut-ikutan meroket.
Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah banyaknya hot money yang bergentayangan di negeri ini. Bloomberg pernah mewartakan, sejak awal tahun, uang panas yang mengalir ke Indonesia sudah mencapai US$ 630 juta atau 135% lebih tingi dibanding yang masuk di periode yang sama tahun silam.
Dana inilah yang bisa pergi kapan saja, sesuai kehendak pemiliknya. Lihat saja yang terjadi di bursa saham belakangan ini. Nilai rata-rata transaksi terus meningkat, dari Rp 3,97 triliun per hari di sepanjang April menjadi Rp 6,55 triliun per hari pada Mei lalu. Pada pekan pertama Juni, angka ini kelihatannya belum menciut.
Sayangnya, dana sebesar itu tidak ditanamkan asing untuk investasi jangka panjang, tapi lebih banyak dimainkan hanya untuk memetik keuntungan cepat. Lihat saja, sepanjang pekan pertama Juni, 75% nilai transaksi saham di bursa dilakukan oleh investor asing. Itu setara dengan Rp 34 triliun.
Cukup besar memang. Tapi, jangan salah, jika dilihat pembelian bersihnya asing hanya mencatatkan Rp 2,36 triliun. Itu berarti. Investor asing tersebut lebih banyak melakukan trading ketimbang investasi.
Makanya,”Kondisi indeks kita saat ini sangat rawan,” kata sang analis. Oleh sebab itu, ia memprediksi perdagangan yang berlangsung di periode 15 hingga 19 Juni ini akan cenderung melemah. Sementara indeks harga saham gabungan ditaksir akan bergerak di rentang 2.070-2.110.
Lantas bagaimana dengan pengaruh menguatnya harga minyak yang diiringi dengan naiknya harga-harga komoditas? Sebagian pelaku pasar melihat, gerakan yang terjadi pada harga minyak merupakan ulah spekulan semata.
Alasannya, pemulihan ekonomi global belum mendatangkan hasil yang signifikan. “Kenaikan harga minyak terlalu tinggi, tak sepadan dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan negara-negara maju,” katanya.
Tapi tak semua pelaku pasar berpendapat demikian. Ada juga yang melihat pemulihan yang dilakukan AS sudah memperlilhatkan titik terang. Mereka percaya, tingkat pengangguran di sana akan terus menurun, sementara indeks kepercayaan konsumen diduga akan terus meningkat.
Semua itu terefleksikan pada kenaikan harga minyak dunia yang kini sudah mendekati level US$ 75 per barel. Kalangan ini yakin, selama harga si emas hitam menguat, harga komoditas akan terus terkerek naik. Dan ujung-ujungnya, itu akan menguatkan Bursa Efek Indonesia. .

Readmore »»

Eropa Mulai Tolak Kaum Minoritas

Keberadaan kelompok masyarakat minoritas di negara-negara Uni Eropa kini terancam. Peta politik di Eropa tampaknya semakin condong ke kanan. Partai-partai kanan tengah meraih hasil memuaskan dalam pemilihan parlemen Eropa, mengalahkan partai-partai kiri. Partai-partai antikelompok minoritas dan antiimigran memang menuai kesuksesan di pemilu Eropa. Padahal, jumlah pemilih hanya 43% alias angka paling rendah sejak pemilu dimulai 30 tahun lalu.
Bahkan, di Belanda Partai Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders, yang dikenal sangat anti-Islam meraih 20% suara. Begitu pula Partai Rakyat, yang dikenal sebagai partai ultrakonservatif Denmark. Juga Partai Nasional Inggris, yang dikenal sebagai partai rasis, untuk pertama kalinya meraih kursi di Parlemen Eropa (dua kursi).
Posisi mereka jauh mengungguli partai-partai kiri yang selama ini menjadi tempat bersandar para imigran dan kaum minoritas. Partai Buruh di Inggris, Partai Sosial Demokrat di Jerman, dan Partai Sosialis di Prancis mengalami kekalahan.
Partai Rakyat Eropa (EPP), yang berhaluan kanan tengah, diperkirakan akan terus menguasai parlemen. Sehingga, akan tetap membuat Jose Manuel Barroso menjabat Presiden Komisi Eropa.
“Secara umum, hasil ini merupakan kemenangan tak terbantahkan bagi partai-partai dan calon-calon yang mendukung proyek Eropa. Juga yang ingin melihat Uni Eropa mewujudkan kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan sehari-hari mereka,” kata Barroso.
Bukan hanya kanan tengah, sejumlah partai ekstrem kanan dan antiimigran menang telak di 10 negara anggota Uni Eropa. Peningkatan paling besar terjadi di Belanda dan Austria. Di Austria, tiga partai ekstrem kanan menang dengan program kampanye yang menekankan penolakan atas kaum imigran.
Pemimpin Partai Sosialis, Martin Schulz mengatakan, kekalahan partainya akan dianalisis lebih lanjut. “Ini hal yang menyedihkan bagi demokrasi sosial di Eropa. Kami khususnya sangat kecewa. Ini hal yang pahit bagi kami semua,” ujarnya.
Lalu, apakah hal-hal tersebut di atas juga menggambarkan tren yang terjadi di Eropa secara luas? Belum tentu. Sebut saja partai ekstrem kanan Prancis Front Nasional yang kalah telak. Selain itu, partai ekstrem kanan Belgia Vlaams Belang setelah bertahun-tahun hasilnya naik, kali ini hanya mendapat separuhnya.
Menurut pengamat Eropa dari Universitas Sabanci, Istanbul, Turki, Joost Lagendijk menyebut, fenomena ini menunjukkan gambaran beragam. Sebab, partai ekstrem kanan tua tidak dalam kondisi bisa mengikat para pemilih.
Menurut mantan anggota parlemen Eropa ini, Front Nasional dan Vlaams Belang sudah menjadi partai yang berkuasa, walaupun mereka sendiri mengingkari. Hal itulah yang menjadi kekurangan. Dalam jangka panjang, menurutnya, akan banyak partai ekstrem kanan yang akan menghadapi pertanyaan: Apa yang sudah Anda lakukan? “Kalau jawabannya tidak banyak, para pemilih akan kabur," papar Lagendijk.
Kecenderungan ke arah kanan, mungkin bisa dijelaskan secara logika. Di antaranya, karena krisis keuangan dunia membuat pengangguran meningkat di banyak negara Uni Eropa. Sehingga, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, diterjemahkan menjadi seruan untuk membatasi imigran.
Namun, pemikiran bahwa partai antiimigran sukses di mana-mana, lanjut Lagendijk, bukanlah sebuah keniscayaan. “Coba lihat Spanyol dan Yunani. Di sana migrasi bukan masalah, walaupun tingkat pengangguran dan arus imigrasi tinggi. Di Italia itu lebih jadi masalah. Di sana partai antiimigran seperti Lega Nord memang menang pemilu,” jelasnya.
Lalu bagaimana dengan kemenangan partai-partai ultranasionalis dan antiminoritas? Contoh terbesar adalah kemenangan besar PVV pimpinan Geert Wilders. Ia pada 2008 lalu dikenal karena membuat kontroversi dengan membuat video berjudul Fitna yang berisi provokasi tentang agama Islam.
Menurut Lagendijk, kemenangan moral politisi semacam Geert Wilders, terutama tergantung apakah mereka bisa mengubah debat nasional soal migrasi dan Islam. Sebab, di Brussels, menurut perkiraan, mereka tidak akan banyak mengubah keadaan. Sebab, partai ekstrem kanan cenderung tidak kooperatif di antara sesama mereka atau bergabung dengan koalisi besar di Parlemen Eropa.
Nah, ini yang terjadi di Eropa partai-partai yang mengusung anti-Islam dan anti-Imigrasi sudah mulai mendapat tempat. Apakah ini pertanda masyarakat Eropa tidak lagi mau menerima Islam karena pesaing utama dan juga kolega utama mereka, AS, sudah mulai mendekat ke Islam? Kita lihat saja nanti. (*) .

Readmore »»

Warming Up Berebut Ketum Golkar

SAAT sang ketua umum sedang bertarung di pilpres, Partai Golkar pun disibukkan dengan pertarungan untuk merebut posisi sebagai pimpinan di partai berlambang pohon beringin itu. Kubu Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Surya Paloh pun mulai melakukan warming up untuk berebut kursi yang sekarang diduduki Jusuf Kalla.
Akhir-akhir ini, Akbar cs memang terlihat sibuk menggalang dukungan. Gerilya mereka pun menjangkau hingga jajaran pengurus di tingkat kabupaten/kota. Tidak hanya itu, para petinggi beringin di daerah pun kerap diboyong ke Jakarta. Terakhir, pertemuan digelar di kediaman Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono di Jakarta Timur pada 6 Juni 2009.
Melihat aksi Akbar cs ini pun membuat Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh gemas. Ia pun mengumpulkan sejumlah tokoh Beringin dalam perhelatan Silahturahmi Nasional II Dewan Penasihat Golkar 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pria berjambang lebat ini mengaku pertemuan ini untuk menyolidkan dukungan terhadap duet JK-Wiranto.
"Dari pandangan masyarakat yang tegas untuk mempertahankan nilai idealisme. Godaan pragmatisme terjadi dimana-mana. Kita ingatkan sebagai bagian untuk melakukan upaya kritik. Sedia payung sebelum hujan," beber Paloh.
Dari 17 anggota Dewan Penasihat di tingkat pusat, hanya tiga orang yang tidak hadir. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Barnabas Suebu dan Emil Salim. Tapi, Paloh membantah bila ketidakhadiran Ical, sapaan Aburizal, karena sudah membelot kepada capres lain.
"Perjuangan partai harus dijaga dengan baik. Kalau tidak mampu menjaga indepedensi, dewan penasihat ingatkan jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Itu saja," ujarnya diplomatis.
Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono menambahkan acara Silatnas memang ditujukan untuk membendung gerakan Akbar cs. Apalagi, mantan Ketua Umum Golkar itu disebut-sebut berkeinginan menggelar Munaslub. "Iya Silatnas itu memang digelar untuk menyolidkan partai menyokong pasangan JK-Wiranto menang pada Pilpres 2009," jawab Soemarsono.
Tetapi, dirinya membantah bila Silatnas dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kegiatan ini rutin digelar dewan penasihat untuk menguatkan hubungan di kalangan internal Golkar. "Itu kegiatan rutin Wanhat karena saat ini kaitanya dengan pilpres maka jadi hal wajar bila salah satu agenda Silatnas untuk menyolidkan dukungan Golkar kepada pasangan JK-Wiranto," katanya.
Sementara kubu Akbar Tandjung berpendapat upaya yang dilakukan Paloh tidak berdasar. Usulan Munaslub mengemuka demi menyelamatkan Golkar. "Akbar cs merupakan fenomena yang hadir di tengah-tangah Golkar pasca lahirnya duet JK-Wiranto. Tidak ada satu kesepakatan di antara mereka untuk menggagalkan pasangan ini tapi ingin menyelamatkan Golkar ke depan. Jadi tak ada alasan untuk membendungnya," jelas orang dekat Akbar, Alfan Alfian.
Ia menjelaskan upaya penyelamatan Akbar cs itu justru dilakukan agar Golkar solid. Apalagi jika ramalan kekalahan duet JK-Wiranto dalam Pilpres 2009 benar terjadi. Belum lagi, tidak ada kalkulasi politik yang menunjukkan JK Win mampu menyaingi SBY.
"Harus diakui kalau tidak ada gerakan luar biasa maka pasangan JK-Wiranto susah mengalahkan SBY Boediono. Kekuatan politik yang kontra SBY terpecah dan inilah yang menyulitkan JK Win menang dalam pilpres apalagi satu putaran. Jadi apa yang dilakukan Akbar cs, menang ataupun kalah Golkar bisa tetap bersatu," tutur Alfan.
Sebagai parpol yang sudah kenyang dengan asam garam politik, Golkar memang tidak pernah terhindar dari kisruh internal. Silang pendapat kian kencang terutama menjelang hajat politik besar seperti saat Pemilihan Presiden 2004 silam ataupun pelaksanaan Munas.
Pastinya seteru ini tidak akan berhenti. Masing-masing kelompok akan terus bermanuver hingga pelaksanaan Munas ataupun Munaslub berlangsung. Siapa yang menang? Sulit diprediksi sekarang. .

Readmore »»

Tantangan Globalisasi bagi Guru Indonesia

Negara yang tidak menghasilkan lulusan tingkat dunia akan terjungkal di arena persaingan. Pemenang Hadiah Nobel bidang ekonomi, Joseph Stiglitz, mendefinisikan globalisasi sebagai “integrasi lebih dekat antara negara dan penduduk dunia… melalui cara… penghancuran batas artifisial untuk arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan penduduk secara lintas batas.” Thomas Friedman dalam bukunya, The World is Flat, menulis bahwa dunia kini menjadi sebuah tingkat lapangan permainan.

Apa arti itu semua bagi lapangan pendidikan? Dengan bahasa mudah bisa dikatakan negara yang tidak menghasilkan lulusan tingkat dunia akan terjungkal di lapangan datar kompetisi –sebab di dunia yang datar, semua kompetitor memiliki peluang sama. Jadi siapa saja yang tak mampu meningkatkan kemampuan dalam kesempatan ini akan tertinggal di belakang. Lebih khusus lagi, peneliti pendidikan menemukan negara yang gagal membangun standar “pendidikan internasional”, secara negatif akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, politik, dan masalah sosial dunia.

Seruan ini mengingatkan pentingnya melihat bagaimana standar pendidikan “internasional” di Indonesia; dan bagaimana setiap guru mempersiapkan muridnya untuk bersaing di dunia global secara kompetitif.

Pendidikan lokal pada semua tingkat masih jauh dari standar kompetitif global; termasuk juga di Indonesia. Laporan terakhir menunjukkan bahwa 4,5 juta lulusan pendidikan sekarang “masih menganggur.” Jumlah ini adalah lulusan sarjana dan diploma, termasuk lulusan SMA yang berasal dari pendidikan lokal. Para analisis menyebut ini masalah nasional karena rendahnya kemampuan guru dan kualitas belajar di Indonesia.

Maka tidak mengejutkan, dari sekitar 2,7 juta guru di negara ini, hanya 300.000 yang memiliki sertifikat mengajar. Para guru di Indonesia memiliki kendala berbagai macam termasuk minimnya pelatihan, rendahnya kualifikasi pendidikan, kecilnya gaji dan buruknya fasilitas pendukung. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyatakan akan menaikkan anggaran gaji guru sebesar Rp 50 triliun di tahun 2009; dan menaikkan gaji hingga 100 persen bagi beberapa guru. Meski demikian, kompensasi penambahan gaji ini sendiri tidak otomatis meningkatkan kualitas guru untuk mencapai standar internasional.

Keahlian dasar sangat dibutuhkan di pasar tenaga kerja Indonesia dan ekonomi global membutuhkan keahlian berpikir kritis, keahlian memecahkan persoalan, berpikir dalam gambaran besar, keahlian komunikasi dan sebuah sikap terus belajar seumur hidup.

Peneliti pendidikan seperti Bates (2002) dan Martimore (2001) mengajukan beberapa jalan bagaimana guru bisa menyiapkan dirinya sendiri dan muridnya untuk menghadapi globalisasi. Mereka menemukan bahwa aktivitas dan proyek berbasis pelajaran adalah vital bagi pembangunan kritis dan pemikir independen dalam rangka mengasah keahlian pemecahan masalah. Di negara maju, metode ini secara cepat menggantikan pendekatan tradisional yang berpusat pada pengajaran guru yang hanya menerapkan komunikasi satu arah. Variasi dalam cara dan teknik mengajar mulai meningkat, dan ini diikuti oleh perubahan kurikulum. Sebagai contoh, pengunaan komputer dan kemampuan melihat informasi dari internet membawa ke informasi dunia. Dengan internet, informasi yang sama dapat diakses oleh guru di New York atau seorang guru di Papua.

Para guru seharusnya menggunakan riset internet, untuk memperbarui bahan pengajaran, dan menemukan metode cara mengajar yang lebih baik dari seluruh lembaga di belahan dunia. Dengan jalan ini, para guru tidak harus tergantung pada pelatihan yang diadakan negara, namun dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri secara otonom. Para siswa juga harus dilatih mencari pengetahuan secara independen dan memiliki sebuah sikap belajar terus-menerus, entah melalui internet atau sumber lain seperti buku, majalah, dan surat kabar. Terus belajar menjadi penting karena perubahan adalah satu-satunya kekuatan tetap dalam dunia global. Mereka yang gagal merubah diri hanya akan tertinggal di belakang atau keluar dari persaingan.

Para guru Indonesia secepatnya harus menerima kenyataan ini suka atau tidak, mereka akan dinilai oleh standar internasional dan akan dibandingkan dengan guru di seluruh dunia –lewat pemerintah, perusahaan multinasional, investor, orang tua dan siswa.

Jika guru Indonesia gagal memenuhi standar dunia, perusahaan multinasional akan memilih sumber daya dari mana pun untuk menutupi kekurangan pekerja kompeten; investor akan meragukan pemimpin masa depan bangsa; orang tua akan kecewa dan siswa berbakat akan memilih belajar di luar negeri. Saat Indonesia merayakan Hari Guru Nasional, kutipan Henri Brooks berikut penting direnungkan: “ seorang guru adalah keabadian; dia tak dapat memberitahu kapan pengaruhnya berhenti “ Dalam globalisasi dunia, pengaruh guru di Indonesia amat besar pengaruhnya untuk kesuksesan bangsa. Diharapkan, suaru hari nanti, guru dan lulusan Indonesia akan memiliki kekuatan untuk diakui dalam percaturan globalisasi dunia.

Disadur dari makalah Kenneth Cock, Direktur Sampoerna Foundation Teacher Institute (SF TI) dengan judul “The Challenges of Globalization for Indonesian Teachers.”.

Readmore »»

Jilbab Loro Bisa jadi Jilbab Loroh

Apapun bisa jadi bahan kampanye jelang Pilpres 8 Juli 2009 nanti, termasuk juga Jilbab yang sekarang menjadi salah satu topik kampanye pencitraan yang dilakukan Tim JK-Wiranto. Isu Jilbab Loro (Jilbab Dua), dikembangkan Tim JK-Wiranto untuk menarik perhatian dari kalangan muslimah. Terbukti nama istri capres dan cawapres itu kini jadi merek produk jilbab dan busana muslimah. Manuver duet JK-Wiranto memainkan isu jilbab ini dikhawatirkan justru akan menjadi blunder.
Melembagakan nama Mufidah-Kalla dalam sebuah produk jilbab dan busana muslimah sebenarnya hal yang biasa saja. Namun hal itu menjadi istimewa ketika dikaitkan dengan perbincangan publik terkait ‘Jilbab Loro’ sebagai materi kampanye JK-Wiranto.
Kini Mufidah-Uga Collection mudah dijumpai di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selasa (2/6) Mufidah dan Uga langsung melihat koleksi busana muslimah dengan merek nama mereka.
‘Mufidah-Uga Collection’ jelas berbeda maknanya dengan sepatu Cibaduyut merek ‘JK Collection’. JK Collection hadir jauh sebelum pelaksanaan Pemilu 2009. Merek JK Colection adalah buah dari semangat dan kegigihan Wapres JK dalam mengampanyekan produk dalam negeri, sebagai salah satu upaya penanganan krisis finansial yang melanda dunia. Ini tentu bertolak belakang dengan bisnis keluarga Kalla di Sulawesi yang jadi agen terbesar produk otomotif dari Jepang.
JK Collection lebih berdimensi kepentingan nasional dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan Mufidah-Uga Collection lebih berpretensi politis, karena booming jilbab keduanya menjelang Pilpres 2009.
Meski Mufidah-Uga Collection merupakan insiatif pedagang pasar Tanah Abang, namun sulit ditepis anggapan bahwa pelekatan nama Mufidah-Uga di produk budaya Islam tersebut tak mengandung nuansa politis.
Karena masuk dalam ranah politik, jilbab Mufidah-Uga Collection pun masuk dalam kategori politik simbol. Di satu sisi simbol jilbab pasangan JK-Wiranto menjadi defrensiasi dengan pasangan capres lainnya, namun bila tak hati-hati simbol ini bisa membawa pasangan JK-Wiranto masuk kubangan politisasi agama.
Tentu saja Tim JK-Wiranto menegaskan isu jilbab bukan sebagai materi kampanye. Bila pun kini Mufidah Kalla dan Uga Wiranto menggunakan jilbab, bukan terkait dengan kepentingan politik. Karena dalam kesehariannya Mufidah Kalla dan Uga Wiranto selalu mengenakan jilbab.
Namun dari keseharian itu kemudian dijadikan 'senjata' iklan politik ini tidak boleh dibantah. Apapun alasannya Tim JK-Wiranto telah menggunakan jilbab ini sebagai alat untuk menembak pesaingnya.
Jilbab Loro memang tidak bisa dikatakan sebagai politisasi agama, tapi Jilbab Loro sudah menjadi iklan politik yang ampuh minimal untuk pembeda dengan pasangan capres-cawapres lainnya.
Faktor Pembeda (deferensiasi) inilah yang sekarang jadi materi kampanye dan iklan politik JK-Wiranto, hasilnya untuk sementara memang sudah mengena ini terbukti dengan reaksi dari SBY-Boediono merespons dengan munculnya kalender bergambar SBY-Ani Yudhoyono dengan busana muslim lengkap. Tampak SBY memakai baju koko berkalung surban, sedangkan Ani Yudhoyono memakai jilbab.
Sementara kubu Mega-Pro belum meresponnya, atau memang mungkin tidak perlu terlalu reaktif untuk menanggapi 'tembakan' JK-Wiranto karena mereka sadar bukan bidikan utama. Karena akan menjadi sebuah blunder bila kemudian Megawati ikut-ikutan membuat iklan politik dengan berfoto memakai busana muslim dan mengenakan jilbab. (*)

Readmore »»