Lagi, Soal Neolib dan Ekonomi Kerakyatan

Sekarang keluar kata-kata yang paling membedakan JK dengan SBY adalah kemandirian. Kalau Megawati pro ekonomi kerakyatan. Jadi dua pihak ini menempatkan diri sebagai antitesa dari yang sedang memerintah. Kalau penantang memang harus menunjukkan beda dari incumbent. Menawarkan sesuatu yang baru, yang memberi harapan. Seolah-olah pemerintahan SBY ini neolib dan terwakili pada sosok Boediono. Dan dilawanlah dengan jargon kemandirian- kerakyatan.
Nah pertanyaannya sekarang, apa itu neolib dan apa ekonomi kerakyatan. Tidak ada itu sistem ekonomi neolib, dia bukan mainstream dalam sistem ekonomi. Neolib cabang dari liberalisme. Neolib muncul tahun 1970an karena dipandang sebagai bentuk liberalisme baru dengan karakteristiknya yang lebih ekspansif. Tidak ada negara di dunia ini yang murni bebas dari campur tangan negara.
Amerika Serikat negara yang paling banyak campur tangan negaranya, pada bidang jaminan sosial, insentif pertanian, macam-macam. Lebih berat intervensi negara di AS daripada di Indonesia. Ujung tombak neolib yakni free trade dan free movement of capital. Negara-negara maju mengusung neolib karena mereka tidak bisa lagi kompetisi bikin ini bikin itu, upah buruh sudah mahal.
Jadi mereka mempertahankan hegemoni ekonominya dengan cara agar dunia membuka diri supaya mereka bisa bikin pabrik di mana-mana. Supaya lancar ekspansi mereka, syaratnya harus ada perdagangan bebas dan modal harus bebas gentayangan ke mana-mana.
Lalu, ekonomi rakyat bukan sistem, tidak bisa dikontraskan dengan neolib. Ekonomi rakyat bisa diterapkan di sistem ekonomi apapun. Definisinya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Secara maksimal diterapkan di negara komunis seperti Kuba, semua bisa gratis.
Ekonomi rakyat tidak mengenal ideologi, karena perspektif itu diterapkan di negara liberal seperti Norwegia, Swedia, negara-negara Skandinavia dengan level yang lebih canggih kebutuhan dasar rakyatnya. Jadi ekonomi rakyat adalah orientasi dasar yang bisa diaplikasikan pada semua sistem ekonomi. Penerapan jargon ekonomi kerakyatan sekarang ini norak.
Negara Skandinavia menerapkan pajak pogresif yang begitu berat bagi orang kaya, sementara di Indonesia pajak masih menyenangkan kelompok kecil orang kaya. Skandinavia memang gila, pada level pendapatan tertentu pajak bisa 70%. Tapi ada resikonya.
Negara-negara bersistem welfare state sudah kolaps. Kalau tidak ada bencana dalam sistem ekonomi, baik-baik saja. Tapi ekonomi dunia kan fluktuatif. Pajak kan fungsi dari kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi nyungsep, pendapatan dasar negara ikut nyungsep.
Padahal pelayanan dasar tidak bisa nyungesep tiba-tiba. Dana kesehatan dipangkas 50%, tidak mungkin. Pelayanan kesehatan harus jalan terus, padahal APBN jebol. Makanya ada reformasi di negara-negara Skandinavia. Di Jerman Gerard Schroeder kalah oleh Angela Merkel, karena reformasi sistem keuangannya tidak populer. Tidak bisa apa yang sudah dikasih ke rakyat diambil atau dikurangi, pasti tidak terpilih lagi. Itulah kelemahan welfare state. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Isme yang ekstrim, liberalisme atau komunisme itu hanya suatu model berpikir. Tidak ada kenyataan hidup yang murni komunis atau liberal. Ada indeks kebebasan dalam ekonomi, siapa paling tinggi? Bukan AS tapi Hongkong. Itulah wujud negara yang ekonominya paling bebas, tidak ada yang mengalahkan. Indonesia berada di tengah-tengah di antara 170 negara. (*)